latihan soal penilaian akhir semester

 

Berilah Tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar.
1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara. Adalah pengertian HAM menurut …

A. Ismail Suni
B. George Jellineck
C. Sudargo Gautama
D. L. J. Van Apeldoorn
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengandung arti … .
A. Negara menjamin setiap warga Negara
B. Hukum yang mengatur hak asasi manusia
C. Setiap tindakan harus sesuai dengan hak asasi manusia
D. Persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
E. Setiap manusia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum

3. Alasan pemerintah membentuk lembaga independen Komnas HAM ialah …

A. Demi kepentingan bangsa dan negara RI
B. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM
C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu kala
D. Karena HAM merupakan hak manusia sejak lahir
E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia
4. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah ….

A. Kasus pencurian
B. Kejahatan genosida
C. Tragedi semanggi berdarah
D. Daerah operasi militer di Aceh
E. Penembakan mahasiswa didik di Trisakti

5. Makna yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .

A. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
B. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
D. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama
E. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Perhatikan data berikut : Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
1).Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat
2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
3).Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah
4).Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandai pada nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 1, 3, dan 3
E. 2, 4, dan 5
7. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum, karena dengan mengubah isi Pembukaan pada dasarnya …

A. Pembubaran Negara Proklamasi
B. Pengkhianatan terhadap negara
C. Pengingkaran terhadap dasar negara
D. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa
E. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa
8. Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan dalil objektif, artinya …

A. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
B. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa
C. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
D. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan
E. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah

9. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat adalah …

A. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
B. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
C. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
E. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
10. Bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat adalah bentuk negara …
A. Negara kesatuan D. Negara konfederasi
B. Negara serikat E. Negara bagian
C. Serikat negara
11. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …

A. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
B. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
C. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
D. Berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
E. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

12. Dibawah ini yang merupakan kelebihan negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia, kecuali …
A. Negara kesatuan secara struktural lebih kompleks dan meluas.
B. Bagi negara Indonesia, yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemeritah pusat.
C. Biaya personel lebih murah, hanya memang jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
D. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
E. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.

13. Kekuasaan eksekutif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

14. Kekuasaan legislatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
B. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan eksaminatif yang mengawasi keuangan negara.
C. Parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
D. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi.
E. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

 

15. Kekuasaan yudikatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

16. Pada dasarnya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dinamakan …
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi
C. Dekonsentrasi
D. Medebewind
E. Otonomi Daerah

17. Di bawah ini yang bukan merupakan kelemahan dalam penerapan sistem desentralisasi, adalah …

A. Desentralisasi teritorial mmendorong timbulnya daerahisme atau provinsisme.
B. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
C. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.
D. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
E. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
18. Dibawah ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, kecuali …
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

19. Pelaksanaan otonomi daeah pada dasarnya menitik beratka pada Wilayah Kabupaten/Kota dengan dasar pertimbangan sebagai berikut, kecuali…
A. Wilayah Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan.
B. Wilayah Kabupaten/Kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan.
C. Wilayah Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
D. Penyelenggaran pemerintahan dapat memperkuat negara kesatuan RI
E. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif

20. Desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan, kecuali …
A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan
pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
B. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
C. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
D. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

 

 

UH Bab 3 Pengelolaan Kekuasaan Negara

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Sebuah negara memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban. Ketertiban didasarkan pada penegakan hukum. Apabila ada orang yang melanggar peraturan, baik anak pejabat Negara maupun anak orang biasa akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan tersebut, negara yang dimaksud menganut teori . . . .
a. Plato                              d. negara hukum                   e. negara kekuasaan
b. teokrasi                        c. negara polisi
2. Perhatikan contoh-contoh berikut!
1) Mendirikan pembangkit tenaga listrik.
2) Membuka lapangan pekerjaan.
3) Memberikan bantuan modal usaha.
4) Meningkatkan kompetensi guru.
5) Melindungi para tenaga kerja Indonesia di negara asing.
6) Mendukung upaya damai kepada Negara yang bersengketa.
Contoh upaya negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum ditunjukkan oleh. . . .
a. 1, 2, dan 3            b. 2, 3, dan 4            c. 3, 4, dan 5          d. 3, 5, dan 6       e. 4, 5, dan 6

3. Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia ditunjukkan pada tabel . . . .
a. – Presiden- Menteri-menteri
b. – Dewan Perwakilan Rakyat – Dewan Perwakilan Daerah
c. – Dewan Perwakilan Rakyat – Mahkamah Agung
d. – Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi
e. – Dewan Perwakilan Daerah – Mahkamah Konstitusi
4. Selain membuat undang-undang dan menyusun RAPBN bersama dengan DPR, ia juga berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pernyataan tersebut mengarah pada wewenang . . . .
a. presiden                 c. kepala BIN                                         e. ketua Mahkamah Agung
b. ketua DPR             d. Menteri Dalam Negeri
5. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa daerah otonom Indonesia dibagi menjadi dua tingkatan yaitu . . . .
a. Dati I (pusat) dan Dati II (daerah)           d. Dati I (kabupaten/kota) dan Dati II (desa)
b. Dati I (pusat) dan Dati II (provinsi)          e. Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota)
c. Dati I (provinsi) dan Dati II (kotamadya)
6. Perhatikan berita berikut!
Telah terjadi perjanjian kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang dikenal dengan EPA (Economic Partnership Agreement). Terjadinya perjanjian kerja sama ini berkat kerja keras dari kedua negara. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur urusan di bidang . . . .
a. yustisi                 c. pertahanan                   e. moneter dan fiskal nasional
b. keamanan          d. politik luar negeri
7. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Daerah tidak mempunyai kekuasaan mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat.
2) Semua keputusan ada di pemerintah pusat.
3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis.
Berdasar pada pernyataan tersebut, kekuasaan pemerintah merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi                   c. dekonsentrasi                      e. tugas pembantuan
b. desentralisasi              d. otonomi daerah
8. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Berdasarkan pengertian di atas merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi                 c. dekonsentrasi                      e. tugas pembantuan
b. desentralisasi            d. otonomi daerah
9. Pada tahun 1999 saat K.H. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman yang dilakukan oleh presiden waktu itu merupakan cerminan dari kewenangan presiden dalam urusan di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional                         c. keamanan                e. agama
b. pertahanan                             d. yustisi
10. Kantor kedutaan besar Australia yang ada di Indonesia mengajukan perwakilan diplomatik yang mewakili negaranya kepada pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui dan mengangkatnya menjadi duta perwakilan Negara Australia. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah pusat telah menjalankan urusan pemerintahan absolut di bidang . . . .
a. moneter dan fiskal nasional                       c. keamanan                    e. agama
b. politik luar negeri                                    d. yustisi
11. Perhatikan urusan-urusan berikut!
1) Pertahanan                    4) Agama
2) Pariwisata                    5) Kehutanan
3) Keamanan
Berdasarkan urusan-urusan tersebut yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolute ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3            b. 1, 2, dan 4           c. 1, 3, dan 4              d. 2, 3, dan 5            e. 3, 4, dan 5

12. Perhatikan urusan konkuren berikut!
1) Pendidikan.
2) Kesehatan.
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Urusan konkuren tersebut merupakan urusan yang. . . .
a. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar         d. berkaitan dengan kewenangan absolut
b. berkaitan dengan pemerintahan umum          e. tidak berkaitan dengan kewenangan absolut
c. berkaitan dengan pelayanan dasar
13. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha, upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan wajib di bidang . . . .
a. tenaga kerja                                d. koperasi, usaha kecil dan menengah
b. lingkungan hidup                      e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
c. pemberdayaan masyarakat
14. Sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa bidang yang masuk dalam urusan pemerintahan umum seperti . .
a. kesehatan                             d. pekerjaan umum
b. pertahanan                          e. pembinaan persatuan dan kesatuan
c. tenaga kerja
15. Perhatikan wacana berikut!
TNI-AU kembali memaksa pesawat udara dari Arab Saudi yang terbang melewati batas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sebelumnya, TNI-AU juga telah berhasil menangkap pesawat udara dari Australia dan Singapura karena terbang secara ilegal di wilayah udara Indonesia.
Wacana yang telah disajikan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . .
a. imigrasi       b. moneter         c. keamanan        d. perbankan       e. pertahanan

16. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain. Salah satunya daerah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat memiliki potensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat membuat program tentang pengembangan sepatu di Bandung. Hal ini sesuai amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta tersebut adalah . . . .
a. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya
b. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras
c. dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiaptiap provinsi, kabupatan, dan kota di Indonesia mempunyai pemerintahan daerah
d. pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
e. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai UUD 1945
17. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Hal ini karena urusan politik luar negeri berskala internasional dan berhubungan dengan kepentingan negara dan rakyat banyak. Ketentuan ini terdapat dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat . . . .
a. fungsional           b. struktural            c. khusus           d. pilihan          e. wajib
18. Pembentukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang . . . .
a. politik luar negeri         b. pertahanan           c. keamanan          d. yustisi            e. fiskal
19. Bidang berikut ini yang merupakan urusan pemerintah pusat ditunjukkan pada huruf . . . .
a. agama – kesehatan        d. keamanan- pertahanan
b. yustisi – pariwisata         e. kesehatan – pertahanan
c. kesehatan- pariwisata

 

 

20. Perhatikan berita berikut!
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014. Semula, MEA akan diberlakukan pada pertengahan 2015.
Keikutsertaan kepala negara Indonesia dalam menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan wujud realisasi urusan pemerintahan
pusat dalam bidang . . . .
a. politik luar negeri       b. pertahanan     c. keamanan     d. yustisi       e. agama
21. Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh….
a. presiden         c. pemerintah pusat        e. wakil kepala daerah
b. gubernur       d. pemerintah daerah
22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . .
a. warga masyarakat        c. pemerintah daerah       e. seluruh masyarakat Indonesia
b. pemerintah pusat       d. perangkat pemerintah
23. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!
1) Pemberdayaan masyarakat
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5) Penanganan bidang kesehatan.
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang sifatnya . . . .
a. pelimpahan      b. pengganti      c. khusus       d. pilihan        e. wajib
24. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Stabilitas.
2) Keseimbangan fiskal.
3) Legalitas.
4) Pemerataan pendapatan.
Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal
yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2      b. 1 dan 3        c. 2 dan 3        d. 2 dan 4        e. 3 dan 4
25. Perhatikan berita berikut!
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional        c. pertahanan        e. yustisi
b. politik luar negeri                       d. keamanan
26. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
2) Penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur.
3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi.
Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan upaya urusan konkuren di bidang . . . .
a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
b. pekerjaan umum dan penataan ruang
c. pemberdayaan masyarakat
d. lingkungan hidup
e. perhubungan
27. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan . . . .
a. pasal 23F ayat (1)         c. pasal 23G ayat (1)          e. pasal 24 ayat (2)
b. pasal 23F ayat (2)        d. pasal 23G ayat (2)
28. Lembaga negara X berencana membentuk undang-undang perbukuan. Lembaga X adalah. . . .
a. BPK             b. MPR              c. DPR              d. DPD                       e. MK
29. Perhatikan kewenangan lembaga negara berikut!
1) Memutus pembubaran partai politik.
2) Menerima permohonan kasasi.
3) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
4) Memutus perselisihan hasil pemilu.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2                  b. 1 dan 3           c. 1 dan 4          d. 2 dan 3                 e. 3 dan 4
30. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tecermin dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 31         b. pasal 32            c. pasal 33            d. pasal 35                e. pasal 36
31. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, susunan pemerintahan daerah terdiri atas . . . .
a. DPRD dan DPD
b. kepala daerah dan DPRD
c. kepala daerah dan DPRD-GR
d. kepala daerah dan perangkat daerah
e. kepala daerah dan DPRD Komite Nasional Daerah
32. Pada suatu undang-undang, seorang DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh daerah (ex-officio).
Undang-undang yang dimaksud adalah . . .
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
33. Perhatikan wewenang pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
4) Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.
5) Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah.
Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3          b. 1, 2, dan 4            c. 1, 3, dan 5           d. 2, 3, dan 5               e. 3, 4, dan 5
34. Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia ditunjukkan oleh . . . .
a. menjabat ketua komite 6 untuk menyelesaikan masalah MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993.
b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
c. mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat
d. pemberian dana bantuan operasional sekolah
e. menyelenggarakan program SM3T
35. Sebuah partai politik membuat iklan tentang partai politiknya yang ditayangkan di televisi. Selain
melalui televisi, iklan juga dilakukan melalui koran. Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat luas
mengerti program-program yang akan dilakukan partai politik tersebut. Dalam kegiatan tersebut,
partai politik sedang menjalankan fungsi . . . .
a. pengatur konflik                  d. sosialisasi politik
b. rekrutmen politik                  e. komunikasi politik
c. partisipasi politik