latihan soal penilaian akhir semester

 

Berilah Tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar.
1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara. Adalah pengertian HAM menurut …

A. Ismail Suni
B. George Jellineck
C. Sudargo Gautama
D. L. J. Van Apeldoorn
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengandung arti … .
A. Negara menjamin setiap warga Negara
B. Hukum yang mengatur hak asasi manusia
C. Setiap tindakan harus sesuai dengan hak asasi manusia
D. Persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
E. Setiap manusia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum

3. Alasan pemerintah membentuk lembaga independen Komnas HAM ialah …

A. Demi kepentingan bangsa dan negara RI
B. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM
C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu kala
D. Karena HAM merupakan hak manusia sejak lahir
E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia
4. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah ….

A. Kasus pencurian
B. Kejahatan genosida
C. Tragedi semanggi berdarah
D. Daerah operasi militer di Aceh
E. Penembakan mahasiswa didik di Trisakti

5. Makna yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .

A. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
B. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
D. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama
E. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Perhatikan data berikut : Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
1).Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat
2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
3).Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah
4).Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandai pada nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 1, 3, dan 3
E. 2, 4, dan 5
7. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum, karena dengan mengubah isi Pembukaan pada dasarnya …

A. Pembubaran Negara Proklamasi
B. Pengkhianatan terhadap negara
C. Pengingkaran terhadap dasar negara
D. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa
E. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa
8. Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan dalil objektif, artinya …

A. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
B. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa
C. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
D. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan
E. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah

9. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat adalah …

A. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
B. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
C. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
E. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
10. Bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat adalah bentuk negara …
A. Negara kesatuan D. Negara konfederasi
B. Negara serikat E. Negara bagian
C. Serikat negara
11. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …

A. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
B. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
C. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
D. Berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
E. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

12. Dibawah ini yang merupakan kelebihan negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia, kecuali …
A. Negara kesatuan secara struktural lebih kompleks dan meluas.
B. Bagi negara Indonesia, yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemeritah pusat.
C. Biaya personel lebih murah, hanya memang jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
D. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
E. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.

13. Kekuasaan eksekutif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

14. Kekuasaan legislatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
B. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan eksaminatif yang mengawasi keuangan negara.
C. Parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
D. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi.
E. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

 

15. Kekuasaan yudikatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

16. Pada dasarnya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dinamakan …
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi
C. Dekonsentrasi
D. Medebewind
E. Otonomi Daerah

17. Di bawah ini yang bukan merupakan kelemahan dalam penerapan sistem desentralisasi, adalah …

A. Desentralisasi teritorial mmendorong timbulnya daerahisme atau provinsisme.
B. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
C. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.
D. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
E. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
18. Dibawah ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, kecuali …
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

19. Pelaksanaan otonomi daeah pada dasarnya menitik beratka pada Wilayah Kabupaten/Kota dengan dasar pertimbangan sebagai berikut, kecuali…
A. Wilayah Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan.
B. Wilayah Kabupaten/Kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan.
C. Wilayah Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
D. Penyelenggaran pemerintahan dapat memperkuat negara kesatuan RI
E. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif

20. Desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan, kecuali …
A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan
pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
B. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
C. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
D. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s