A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Keberadaan bank Indonesia tersebut diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada pasal . . . .
a. 23 ayat 1
b. 23 ayat 2
c. 23 A
d. 23 B
e. 23 D
2. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha
b. menghapuskan pajak barang ekspor
c. memberi bantuan modal usaha
D. Memberi pelatihan pemasaran
e. meningkatkan kualitas barang.
3. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak b. hibah c. retribusi d. pinjaman e. pencetakan uang
8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat
c. pemenuhan hidup pegawai
d. pembiayaan badan usaha
e. kemakmuran pemerintah
9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan c. menteri perekonomian e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan d. gubernur Bank Indonesia
11. Salah satu bentuk check and balance antara MA dan ekskutif dapat dilihat pada mekanisme sebagai berikut …..
a. presiden memberikan grasi dengan meminta pendapat DPR
b. negara mengirimkan bantuan ke Rakhine dengan meminta persetujuan Menlu
c. menteri keuangan menyusun APBN untuk di bahas di DPR
d. MK melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah
e. Presiden memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
12. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
14. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
15. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin
c.para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan
16. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
17. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
18. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah
d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
19. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
20. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
21. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
22. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX
23. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini ada
sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan
hakim konstitusi memberikan gambaran proses kerja sama antarlembaga negara. Kerja sama
tersebut dapat terlihat dari pengajuan calon hakim konstitusi . . . .
a. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
b. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
c. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
d. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial
e. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial
24. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .
a.. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR
25. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya
c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
26. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi c. Mahkamah Agung e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer d. pengadilan negeri
27. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha d. pembiayaan badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat e. kemakmuran pemerintah
c. pemenuhan hidup pegawai
28. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
30. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
31. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden
32. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab
sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
33. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru
b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah
34. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
35. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Agung
d. DPR
e. MPR
SOAL URAIAN : JAWABAN DI TULIS DIBALIK LJK !
- jelaskan dengan bukti bahwa Indonesia negara hukum !
- jelaskan maksud putusan MK bersifat final and binding !
- jelaskan dan berikan dua contoh proses check and balances antar lembaga negara lembaga negara !
- mengapa proses pembuatan APBN melibatkan DPR ?
ppkn smansa 