Remidi PAS 1

1. Salah satu perbutatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil disebut
a. kejahatan apartheid
b. kejahatan perang
c. kejahatan kemanusiaan
d. kejahatan genosida
e. kejahatan berat

2. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat seperti dibawah ini, kecuali ….
a. pemaksaan kerja kepada anak dibawah umur
b. sanksi terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas
c. penganiayaan orang tua terhadap anaknya
d. tidak diberikannya upah pembantu rumah tangga oleh majikannya
e. memberikan kejutan ulang tahun dengan cara vandalism kepada teman

3. Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan
a. menyebarluaskan wawasan mengenai hask asasi manusia kepada masyarakat indonesia
b. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
c. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM
d. perdamaian kedua belah pihak yang berselisih
e. menyampaian rekomendasi atau kasus pelanggaran HAM

4. Penegakan HAM melalui pencegahan dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ….
a. penciptaan perundang undangan HAM
b. penciptaan lembaga pemantau dan pengawas HAM
c. pelaksanaan pendidikan HAM bagi masyarakat
d. pendampingan dan advokasi masyarakat yang menghadapi kasus HAM
e. ratifikasi berbagai instrument HAM Internasional

5. Perhatikan penyataan pernyataan berikut!
1. HAM adalah pemberian pemimpin negara
2. HAM dapat dipindah tangankan
3. Penguasa negara dapat membatasi pelaksanaan HAM warga negaranya
4. HAM dan kewajiban harus dapat berjalan secara seimbang
Penyataan di atas yang paling tepat ditunjukan pada nomor….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 4
e. 4

6. Berikut yang tidak tepat berkaitan dengan upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM adalah….
a. penciptaan perundang undangan yang lengkap disertai sanksi yang tegas
b. dibentuknya lembaga negara maupun lembaga atas prakarsa masyarakat untuk mengani masalah HAM
c. supremasi hokum dan demokrasi
d. meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah
e. penghilangan hak bagi pelaku pelanggaran HAM

7. Sikap berikut yang merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah….
a. menoleransi setiap perbedaan dalam masyarakat
b. berusaha memengaruhi teman dalam mengambil keputusan musyawarah
c. mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara
d. mengutamakan pemenuhan hak sebelum melaksanakan kewajiban
e. menuntut pemenuhan hak tanpa mempertimbangkan hak asasi orang lain

8. Upaya pemerintah dalam menangani kasus HAM adalah ….
a. mengajukan ke Mahkamah Internasional
b. membuat pengadilan HAM
c. membuat badan yang bekerja atas perintah negara
d. mendirikan pengadilan tinggi
e. mengajukan kasus ke pengadilan agama

9. Hubungan antara HAM dengan Pancasila khususnya sila kedua tercermin dalam pernyataan….
a. penegakan hokum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. hokum disesuaikan dengan kehendak penguasa
c. hokum disesuaikan dengan kehendak pemimpin pnegadilan
d. hokum tidak perlu dipaksakan kepada rakyat
e. pemaksaan hukum kepada rakyat bertujuan agar rakyat takut kepada penguasa

10. Berikut ini termasuk salah satu pelanggaran hak sebagai warga negara, antara lain….
a. seorang gubernur mendengarkan aspirasi dari beberapa warga tentang kenaikan harga BBM
b. penertiban demonstrasi di tempat tempat umum seperti rumah sakit
c. sejumlah warga tidak dapat memberikan suara saat pemilu karena surat suara terbatas
d. penertiban sejumlah demonstran yang berusaha merobohkan pintu istana negara
e. beberapa wajib pajak tidak mau membayar pajak karena pemerintah menaikkan harga BBM

11. Hormat menghormati dan bekerjasama dengan Negara lain adalah sikap menghormati HAM yang merupakan perwujudan mengamalan nilai-nilai Pancasila sila ….
a. Pertama                              d. keempat
b. Kedua                                  e. kelima
c. Ketiga

12. Keuangan negara sangat penting dalam sebuah negara karena….
a. menjadi factor pendukung pelaksanaan pembangunan negara
b. keuangan negara sangat berkaitan dengan kesediaan negara lain untuk bekerja sama dengan negara yang bersangkutan
c. keuangan negara berkaitan dengan penguasa negara saat itu
d. keuangan negara menjadi factor utama terpilihnya calon pemimpin rakyat
e. keuangan negara menjadi alasan utama bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

13. Perhatikan asas-asas pengelolaan keunagan negara berikut!
1. Asas tahunan dalam pengelolaan negara adalah anggaran negara dibuat secara tahunan
2. Asas akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab
3. Asas universalitas adalah asa yang menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya percampuran antara pemasukan dan pengeluaran
4. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya ketebukaan dalam pembahasan penetapan dan perhitangan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit independen
Asas pengelolaan keuangan negara di atas yang tidak tepat ditunjukkan pada nomor….
a. 1 dan 2 d. 3 dan 4
b. 2 dan 3 e. 1 dan 4
c. 3

14. BPK merupakan lembaga yang independen. Maksud penyataan tersebut adalah ….
a. BPK adalah lembaga yang terdiri atas prakarsa masyarakat
b. BPK adalah sebuah lembaga swadaya yang didirikan oleh perseorangan
c. BPK adalah lembaga yang berdiri sendiri tidak terpengaruh oleh lembaga lain
d. BPK adalah lembaga yang bergantung pada lembagan lain dalam mengambil sebuah keputusan
e. BPK adalah sebuah lembaga yang tunduk kepada menteri keuangan

15. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut!
1. Hukum bertujuan untuk menekan rakyat
2. Hukum menjadi alat bagi pemerintah untuk menertibkan rakyat
3. Hukum dibuat oleh presiden beserta wakilnya
4. Kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari negara hukum
Pernyataan di atas yang paling tepat ditunjukkan pada nomor ….
a. 1, 2 dan 3                             d. 2 dan 3
b. 1 dan 2                                 e. 2 dan 4
c. 1 dan 3

16. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu upaya untuk ….
a. menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang wenangan
b. mencegah pejabat ikut campur
c. mempertahankan nama baik lembaga peradilan
d. menjaga nama baik negara dimata internasional
e. menghindari perbedaan prinsip dengan lembaga peradilan di negara lain

17. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan ….
a. sebagai juru bayar hutang indonesia
b. memberikan kredit kepada masyarakat
c. mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
d. memberikan izin pendirian Badan Usaha
e. memberikan pinjaman kepada bank Swasta

18. Dibawah ini yang bukan termasuk Pengadilan sebagai pelaksaaan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ….
a. pengadilan Militer
b. pengadilan Agama
c. pengadilan Negeri
d. pengadilan Tata Usaha Negara
e. peradilan Koneksitas

19. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum, yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945ialah ….
a. MPR                                                d. MK
b. DPR                                                 e. Mahkamah Militer
c. Mahkamah Agung

20. Lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah….
a. Peradilan Agama d. Peradilan Negeri
b.Peradilan Tata Usaha Negara e. Peradilan Militer
c. Peradilan Tinggi
d. Peradilan Negeri
e. Peradilan Militer

21. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut!
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
2. Menegakkan kehormatan Hakim
3. Menyelesaikan sengketa partai politik
4.Menyelesaikan sengketa Pemilu
Yang merupakan wewenang komisi yudisial adalah ….
a. 1 dan 2                                                   d. 1 dan 4
b. 1 dan 3                                                   e. 3 dan 4
c. 2 dan 4

22. Berikut penyataan yang paling tepat berkaitan dengan upaya penegakan hukum adalah …..
a. Upaya menegakkan hukum dilakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat
b. Untuk menegakkan hukum diberlakukan hukuman yang sama berat untuk semua kasus kriminalitas
c. Pihak kepolisian dapat memengaruhi pihak pengadilan dalam memutuskan suatu perkara
d. Sebagai negara hukum maka setiap tindakan semua warga negara Indonesia harus berdasarkan pada hukum
e. Setiap apparat negara kebal hukum

23. Berikut pernyataan paling tepat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara adalah….
a. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah tugas pihak kepolisian
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia diwajibkan menuntut ilmu setinggi tingginya
c. Cara untuk mendukung upaya melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum mengenai penghormatan terhadapa HAM
d. Salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dapat dilakukan dengan memberikan bantuan terus menerus kepada rakyat yang tidak memiliki pekerjaan
e. Melindungi segenap bangsa Indonesia hanya menjadi tugas pemerintah saja

24. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh nagara kesatuan hal ini sesuai dengan prinsip …
a. Penyebaran                                                              d. Keserasian
b. Tanggung Jawab                                                      e. Pemberdayaan
c. Kesatuan

25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1. Pemerintah pusat tidak berhak mengetahui hal ihwal urusan pemerintah daerah
2. Adanya otonomi daerah membuat rakyat di daerah bebas untuk tidak mematuhi hukum nasional
3. Pemerintah pusat dan daerah tidak mempunyai hubungan karena masing masing mempunyai tugas dan kewajiban
4. Antara pemerintah pusat dan daerah harus terjalin hubungan yang baik dan harmonis
Pernyataan diatas yang paling tepat ditunjukkan pada nomor ….
a. 1 dan 2                                        d. 3
b. 1 dan 3                                           e. 4
c. 2 dan 3

26. Dalam bidang yudikatif dinyatakan bahwa tugas presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan perimbangan…
a. DPR                                                            d. Jaksa Agung
b. BPK                                                            e. Komisi Yudisial
c. MA

27. Perhatikan penyataan-pernyataan berikut!
1. Pendidikan
2. Masyarakat
3. Kesehatan
4. Tenaga Kerja
Penyataan di atas yang merupakan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan layanan dasar ditunjukan pada nomor …..
a. 1, 2 dan 3                                                 d. 2 dan 4
b. 1 dan 3                                                      e. 3 dan 4
c. 2 dan 3

28. Upaya yang dilakukan bang Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional adalah…
a. menyediakan infrastruktur dan sarana yang memadai bagi masyarakat
b. memberikan hukuman mati bagi koruptor
c. mengambil sebesar besarnya kekayaan alam Indonesia
d. memberikan lapangan kerja anak dibawah umur
e. memberikan sarana pendidikan bagi sekolah negeri

29. Apabila dikaitkan dengan tujuan negara RI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan teori – teori tujuan negara maka tujuan negara kita termasuk menganut teori…
a. teori teokrasi
b. teori negara kesejaheraan
c. teori negara hukum
d. teori negara kekuasaan
e. teori negara demokrasi

30. Berdasarkan pasal 17 ayat 2 UUD 1945, kewenangan membentuk kabinet yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri negara sebagai hak prerogatif berada didalam kekuasaan ….
a. Presiden                                                   c. MPR
b. Presiden dan DPR                                  e. DPR
c. MPR

31. Negara hendaknya mengumpulkan kekuasaan sebesar-besarnya dengan menyiapkan tentara yang kuat, dalam teori-teori tujuan negara disampaikan oleh tokoh yaitu…
a. Plato
b. Shang Yang
c. Immanuel Kant
d. Krabbe
e. Agustinus

32. Prinsip Representation by election secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal ….
a. 1 ayat 1                                                               d. 2 ayat 2
b. 1 ayat 2                                                               e. 2 ayat 3
c. 2 ayat 1

33. Salah satu upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dibawah ini, kecuali …..
a. Membangun gedung sekolah
b. Memberikan bantuan khusus siswa miskin
c. Program internet yang bias dijangkau masyarakat
d. Pemberian tunjangan kepada pengusaha kecil
e. Program gemar membaca

34. Dibawah ini yang merupakan suprastruktur politik adalah ….
a. Partai politik, tokoh politik, presiden, DPR
b. Presiden, DPR, BPK, MA
c. BPK, KPU, KY, KPK
d. Media kemonuasi politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik
e. Partai politik, pressure group, interest group, media massa

35. Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kedudukan presiden digantikan…
a. Perdana Menteri
b. Wakil Presiden
c. Menteri Koordinator
d. Ketua DPR
e. Ketua MPR

36. Menurut UU No.23 Tahun 2014 pasal 10 kewenangan menjalankan urusan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Beberapa kewenangan berikut ini yang menjadi ranah pemerintah pusat adalah….
a. Menjaga persatuan bangsa
b. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
c. Meningkatkan kehidupan masyarakat
d. Agama, moneter dan fiscal nasional
e. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan

37. Impeachment sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan RI menganut check and balances. Akan tetapi pasal 7A ayat 1 mengantur bahwa impechment hanya dapat di lakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan hal- hal sebagai berikut, KECUALI …
a. Melakukan penghianatan terhadap negara
b. melakukan perbuatan tercela
c. korupsi, penyuapan
d. melakukan tindak pidana berat
e. Mengambil kebijakan Saber Pungli ( sapu bersih pungutan Liar)

38. Perhatikan pernyataan-penyataan berikut!
1. Mengelola aparatur daearah
2. Memilih pimpinan daerah
3. Memungut pajak
4. pelayanan pertanahan
5. pelayanan administrasi umum pemerintahan
Pernyataan di atas yang merupakan hak pemerintah daerah selaku pengelola daerah otonom ditunjukkan pada nomor ….
a. 1, 2 dan 3                                d. 2, 3 dan 4
b. 1,2 dan 4                                   e. 3, 4 dan 5
c. 1, 2 dan 5

39. Berikut pernyataan yang tepat berkaitan dengan hak asasi warga negara adalah ….
a. Hak hanya dimiliki warga yang taat hukum
b. Hak warga negara hanya dimiliki oleh warga dari negara yang bersangkutan
c. Hak asasi manusia sama dengan hak warga negara
d. Hak warga negara secara oromatis menjadi hak asasi manusia
e. Hak warga negara akan hilang jika warga tersebut melakukan pelanggaran

40. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama secara konstitusional. Salah satu buktinya adalah …..
a. Setiap warga negara berhak memilih agama dan kepercayaan yang diyakini
b. Setiap warga negara berhak memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis
c. Setiap warga negara berhak memilih dalam proses pemilihan umum
d. Semua ketentuan dalam undang-undang berlaku bagi seluruh warga negara
e. Setipa warga negara berhak menjadi anggota legislative

41. Mengakui persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan….
a. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat
b. Menerima semua perbedaan yang ada di dalam masyarakat
c. Berlaku baik dan sopan pada semua warga negara
d. Mengakui keberadaan orang lain
e. Menghormati dan menghargai kelebihan orang lain

42. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ….
a. Pendidikan yang semakin meningkat
b. Rendahnya kesaran berbangsa dan berdengara
c. Meningkatnya penghasilan masyarakat
d. Tegasnya apparat penegak hukum
e. Sikap toleransi yang berlebihan

43. Sebagai generasi mudah harus berperan serta dalam upaya mencegah munculnya kasus pelanggaran hak sebagai warga negara, salah satu wujudnya adalah ….
a. Menghargai hasil karya sendiri
b. Memiliki kesadaran untuk selalu membanggakan apa yang kita punya
c. Menghormati hak hak asasi orang lain
d. Menyadari pentingnya peraturan hukum
e. Menghargai pendapat yang mengutamakan kepentingan pribadi

44. Upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara seperti dibawah ini, kecuali ….
a. Meningkatkan kualitas layanan publik
b. Penyebarluasan kesadaran bernegara
c. Meningkatkan profesionalisme
d. Meningkatkan sikap primordialisme
e. Supremasi hukum

45. Korupsi merupakan salah satu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya tegas yang dapat dilakukan untuk memberantas tidak korupsi di Indonesia, antara lain…
a. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela
b. Menindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
c. Mengawasi berbgai keputusan penegak hukum
d. Membentuk institusi hukum yang dapat mencegah tindak pidana korupsi
e. Memberikan hukuman mati untuk semua tersangka korupsi

46. Salah satu perilaku yang dapat kita lakukan berkaitan dengan upaya mencegah munculnya kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah…
a. Melaksanakan kewajiban seperlunya
b. Menyadari akibat tidak menunaikan kewajiban yaitu mendapat hukuman pidana
c. Menanamkan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban agar tepenuhi semua hak asasi manusia kita
d. Menanamkan kesadara pentingnya melaksanakan kewajiban warga negara agar tujuan negara tercapai
e. Menyadari keuntungan yang didapat setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara

47. Membayar pajak merupakan ….
a. Hak negara dan kewajiban warga negara
b. Kewajiban negara dan hak warga negara
c. Kewajiban negara dan kewajiban warga negara
d.Hak negara dan hak warga negara
e. Kewajiban warga negara dan tunjangan negara

48. Pernyataan-pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah ….
a. menegakkan supremasi hukum
b. Meningkatkan layanan kesehatan bagi mayarakat miskin
c. meningkatkan kualitas layanan publik
d. meningkatkan pngwasan dari masyarakat dan lembaga politik
e. Meningkatkan kerjasama antar kelompok/golongan

49. Dibawah ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan kesamaan kedudukan warga negara adalah ….
a. Jika ada koruptor maka hukumannya sesuai dengan kemauan pemimpin negara
b. Hakim membebaskan orang yang tua renta karena rasa kasihan
c. KPK menangkap seseorang yang terduga kerupsi yang berseberangan dengan pemerintah
d. Polisi memberikan dispensasi kepada siswa yang melanggar aturan berlalu lintas
e. Hakim membuat keputusan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

50. Menurut ketentuan dalam UUD 1945 jenis hak dan kewajiban warga Negara dapat di identifikasi dalam pasal 26 samapai dengan pasal 34. Berikut ini yang merupakan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia adalah…
a. Hak atas kewarganegaraan
b. Hak berserikat dan berkumpul
c. Mengembangkan usaha ekonomi
d. Hak ikut serta dalam pembelaan Negara
e. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Iklan

UH Bab 3 Pengelolaan Kekuasaan Negara

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Sebuah negara memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban. Ketertiban didasarkan pada penegakan hukum. Apabila ada orang yang melanggar peraturan, baik anak pejabat Negara maupun anak orang biasa akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan tersebut, negara yang dimaksud menganut teori . . . .
a. Plato                              d. negara hukum                   e. negara kekuasaan
b. teokrasi                        c. negara polisi
2. Perhatikan contoh-contoh berikut!
1) Mendirikan pembangkit tenaga listrik.
2) Membuka lapangan pekerjaan.
3) Memberikan bantuan modal usaha.
4) Meningkatkan kompetensi guru.
5) Melindungi para tenaga kerja Indonesia di negara asing.
6) Mendukung upaya damai kepada Negara yang bersengketa.
Contoh upaya negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum ditunjukkan oleh. . . .
a. 1, 2, dan 3            b. 2, 3, dan 4            c. 3, 4, dan 5          d. 3, 5, dan 6       e. 4, 5, dan 6

3. Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia ditunjukkan pada tabel . . . .
a. – Presiden- Menteri-menteri
b. – Dewan Perwakilan Rakyat – Dewan Perwakilan Daerah
c. – Dewan Perwakilan Rakyat – Mahkamah Agung
d. – Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi
e. – Dewan Perwakilan Daerah – Mahkamah Konstitusi
4. Selain membuat undang-undang dan menyusun RAPBN bersama dengan DPR, ia juga berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pernyataan tersebut mengarah pada wewenang . . . .
a. presiden                 c. kepala BIN                                         e. ketua Mahkamah Agung
b. ketua DPR             d. Menteri Dalam Negeri
5. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa daerah otonom Indonesia dibagi menjadi dua tingkatan yaitu . . . .
a. Dati I (pusat) dan Dati II (daerah)           d. Dati I (kabupaten/kota) dan Dati II (desa)
b. Dati I (pusat) dan Dati II (provinsi)          e. Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota)
c. Dati I (provinsi) dan Dati II (kotamadya)
6. Perhatikan berita berikut!
Telah terjadi perjanjian kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang dikenal dengan EPA (Economic Partnership Agreement). Terjadinya perjanjian kerja sama ini berkat kerja keras dari kedua negara. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur urusan di bidang . . . .
a. yustisi                 c. pertahanan                   e. moneter dan fiskal nasional
b. keamanan          d. politik luar negeri
7. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Daerah tidak mempunyai kekuasaan mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat.
2) Semua keputusan ada di pemerintah pusat.
3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis.
Berdasar pada pernyataan tersebut, kekuasaan pemerintah merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi                   c. dekonsentrasi                      e. tugas pembantuan
b. desentralisasi              d. otonomi daerah
8. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Berdasarkan pengertian di atas merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi                 c. dekonsentrasi                      e. tugas pembantuan
b. desentralisasi            d. otonomi daerah
9. Pada tahun 1999 saat K.H. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman yang dilakukan oleh presiden waktu itu merupakan cerminan dari kewenangan presiden dalam urusan di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional                         c. keamanan                e. agama
b. pertahanan                             d. yustisi
10. Kantor kedutaan besar Australia yang ada di Indonesia mengajukan perwakilan diplomatik yang mewakili negaranya kepada pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui dan mengangkatnya menjadi duta perwakilan Negara Australia. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah pusat telah menjalankan urusan pemerintahan absolut di bidang . . . .
a. moneter dan fiskal nasional                       c. keamanan                    e. agama
b. politik luar negeri                                    d. yustisi
11. Perhatikan urusan-urusan berikut!
1) Pertahanan                    4) Agama
2) Pariwisata                    5) Kehutanan
3) Keamanan
Berdasarkan urusan-urusan tersebut yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolute ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3            b. 1, 2, dan 4           c. 1, 3, dan 4              d. 2, 3, dan 5            e. 3, 4, dan 5

12. Perhatikan urusan konkuren berikut!
1) Pendidikan.
2) Kesehatan.
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Urusan konkuren tersebut merupakan urusan yang. . . .
a. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar         d. berkaitan dengan kewenangan absolut
b. berkaitan dengan pemerintahan umum          e. tidak berkaitan dengan kewenangan absolut
c. berkaitan dengan pelayanan dasar
13. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha, upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan wajib di bidang . . . .
a. tenaga kerja                                d. koperasi, usaha kecil dan menengah
b. lingkungan hidup                      e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
c. pemberdayaan masyarakat
14. Sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa bidang yang masuk dalam urusan pemerintahan umum seperti . .
a. kesehatan                             d. pekerjaan umum
b. pertahanan                          e. pembinaan persatuan dan kesatuan
c. tenaga kerja
15. Perhatikan wacana berikut!
TNI-AU kembali memaksa pesawat udara dari Arab Saudi yang terbang melewati batas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sebelumnya, TNI-AU juga telah berhasil menangkap pesawat udara dari Australia dan Singapura karena terbang secara ilegal di wilayah udara Indonesia.
Wacana yang telah disajikan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . .
a. imigrasi       b. moneter         c. keamanan        d. perbankan       e. pertahanan

16. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain. Salah satunya daerah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat memiliki potensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat membuat program tentang pengembangan sepatu di Bandung. Hal ini sesuai amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta tersebut adalah . . . .
a. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya
b. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras
c. dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiaptiap provinsi, kabupatan, dan kota di Indonesia mempunyai pemerintahan daerah
d. pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
e. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai UUD 1945
17. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Hal ini karena urusan politik luar negeri berskala internasional dan berhubungan dengan kepentingan negara dan rakyat banyak. Ketentuan ini terdapat dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat . . . .
a. fungsional           b. struktural            c. khusus           d. pilihan          e. wajib
18. Pembentukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang . . . .
a. politik luar negeri         b. pertahanan           c. keamanan          d. yustisi            e. fiskal
19. Bidang berikut ini yang merupakan urusan pemerintah pusat ditunjukkan pada huruf . . . .
a. agama – kesehatan        d. keamanan- pertahanan
b. yustisi – pariwisata         e. kesehatan – pertahanan
c. kesehatan- pariwisata

 

 

20. Perhatikan berita berikut!
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014. Semula, MEA akan diberlakukan pada pertengahan 2015.
Keikutsertaan kepala negara Indonesia dalam menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan wujud realisasi urusan pemerintahan
pusat dalam bidang . . . .
a. politik luar negeri       b. pertahanan     c. keamanan     d. yustisi       e. agama
21. Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh….
a. presiden         c. pemerintah pusat        e. wakil kepala daerah
b. gubernur       d. pemerintah daerah
22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . .
a. warga masyarakat        c. pemerintah daerah       e. seluruh masyarakat Indonesia
b. pemerintah pusat       d. perangkat pemerintah
23. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!
1) Pemberdayaan masyarakat
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5) Penanganan bidang kesehatan.
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang sifatnya . . . .
a. pelimpahan      b. pengganti      c. khusus       d. pilihan        e. wajib
24. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Stabilitas.
2) Keseimbangan fiskal.
3) Legalitas.
4) Pemerataan pendapatan.
Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal
yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2      b. 1 dan 3        c. 2 dan 3        d. 2 dan 4        e. 3 dan 4
25. Perhatikan berita berikut!
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional        c. pertahanan        e. yustisi
b. politik luar negeri                       d. keamanan
26. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
2) Penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur.
3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi.
Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan upaya urusan konkuren di bidang . . . .
a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
b. pekerjaan umum dan penataan ruang
c. pemberdayaan masyarakat
d. lingkungan hidup
e. perhubungan
27. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan . . . .
a. pasal 23F ayat (1)         c. pasal 23G ayat (1)          e. pasal 24 ayat (2)
b. pasal 23F ayat (2)        d. pasal 23G ayat (2)
28. Lembaga negara X berencana membentuk undang-undang perbukuan. Lembaga X adalah. . . .
a. BPK             b. MPR              c. DPR              d. DPD                       e. MK
29. Perhatikan kewenangan lembaga negara berikut!
1) Memutus pembubaran partai politik.
2) Menerima permohonan kasasi.
3) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
4) Memutus perselisihan hasil pemilu.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2                  b. 1 dan 3           c. 1 dan 4          d. 2 dan 3                 e. 3 dan 4
30. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tecermin dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 31         b. pasal 32            c. pasal 33            d. pasal 35                e. pasal 36
31. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, susunan pemerintahan daerah terdiri atas . . . .
a. DPRD dan DPD
b. kepala daerah dan DPRD
c. kepala daerah dan DPRD-GR
d. kepala daerah dan perangkat daerah
e. kepala daerah dan DPRD Komite Nasional Daerah
32. Pada suatu undang-undang, seorang DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh daerah (ex-officio).
Undang-undang yang dimaksud adalah . . .
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
33. Perhatikan wewenang pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
4) Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.
5) Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah.
Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3          b. 1, 2, dan 4            c. 1, 3, dan 5           d. 2, 3, dan 5               e. 3, 4, dan 5
34. Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia ditunjukkan oleh . . . .
a. menjabat ketua komite 6 untuk menyelesaikan masalah MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993.
b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
c. mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat
d. pemberian dana bantuan operasional sekolah
e. menyelenggarakan program SM3T
35. Sebuah partai politik membuat iklan tentang partai politiknya yang ditayangkan di televisi. Selain
melalui televisi, iklan juga dilakukan melalui koran. Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat luas
mengerti program-program yang akan dilakukan partai politik tersebut. Dalam kegiatan tersebut,
partai politik sedang menjalankan fungsi . . . .
a. pengatur konflik                  d. sosialisasi politik
b. rekrutmen politik                  e. komunikasi politik
c. partisipasi politik

 

Tugas bab 3 Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah (XII IPS4 dan IPS1)

  1. Menganalisis perkembangan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah ( landasan, susunan dan kewenangan pemerintah daerah)
  2. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan negara (  hak dan kewajiban pemerintah daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah)
  3. pembagian urusan pemerintahan ( 5 bidang kewenangan pemerintah pusat, urusan wajib pemprov, dan urusan wajib pemkab/kota)
  4. mengerjakan tugas Mndiri 3.4 halaman 101-102. ( TUGAS DIKERJAKAN DI BUKU TULIS MASING-MASING)

ULANGAN HARIAN BAB 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif ialah ….

a. MPR         B. DPR         c. KY             d. MA            e. MK
2. Baca dengan cermat pernyataan berikut!
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon anggota BPK. Anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan DPR. Pernyataan yang keliru berdasarkan ketentuan pemilihan anggota BPK adalah . . . .
a. BPK merupakan lembaga negara
b. pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis
c. anggota BPK diresmikan dengan keputusan DPR
d. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
e. anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua
3. Pernyataan yang mendukung terhadap pemberian Adverse Opinion yang diberikan Badan Pemeriksa
Keuangan kepada kementerian atau lembaga pengelola keuangan negara adalah . . . .
a. laporan keuangan dianggap belum sesuai standar pemeriksaan keuangan yang dibuat BPK
b. laporan keuangan disusun tidak sesuai standar dan lembaga tidak melakukan perbaikan meskipun sudah ada koreksi dari auditor
c. BPK menolak laporan keuangan meskipun sudah dilakukan perbaikan oleh lembaga atau kementerian yang mengelola keuangan negara
d. BPK masih menemukan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan negara dengan standar keuangan yang sudah ditetapkan pemerintah
e. hasil audit menunjukkan adanya ketidaksempurnaan data yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga pengelolaan keuangan negara
4. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha d. memberi pelatihan pemasaran
b. menghapuskan pajak barang ekspor e. meningkatkan kualitas barang
c. memberi bantuan modal usaha
5. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah
a. pelaksanaan persidangan dilakukan dengan sangat sederhana
b. negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin
c. proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan
d. hakim mempercepat pelaksanaan persidangan
e. hakim menjatuhkan sanksi yang ringan
6. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yang bertugas memeriksa keuangan negara. Akan
tetapi, badan tersebut tidak menjalankan tugasnyadengan baik. Kondisi tersebut berdampak pada
terjadinya maladministrasi di setiap lembaga negara. Terjadinya maladministrasi semakin memperparah tingkat korupsi di setiap lembaga negara. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah . . . .
a. mengingatkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi
b. mengganti anggota Badan Pemeriksa Keuangan
c. berunjuk rasa menentang kepengurusan BPK
d. membubarkan Badan Pemeriksa Keuangan
e. mengganti struktur pemerintahan nasional
7. Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh . . . .
a. dewan moneter       b. bank swasta      c. bank Negara     d. pemerintah        e. nasabah

8. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya
9. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah . . . .
a. sistem peradilan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
b. kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
c. kekuasaan pemerintah yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945
d. peradilan yang merdeka guna mencapai pemenuhan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
e. sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila

10. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga kekuasaan kehakiman adalah . . . .
a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi
b. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kahakiman tertinggi
c. Komisi Yudisial berwenang memutus perkara di tingkat pengadilan pertama
d. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materi peraturan di bawah undang-undang
e. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman
11. Berdasarkan berita yang disajikan, BPK berkedudukan sebagai . . . .
a. lembaga negara pengaudit keuangan negara
b. lembaga swasta yang menilai kementerian negara
c. pembantu presiden dalam menjaga keuangan negara
d. lembaga negara yang bertugas menyerahkan laporan keuangan
e. auditor swasta yang bertugas menilai pengelolaan keuangan negara
12. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
13. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai  kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru

b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah
14. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
16. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
17. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin
c. para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan
18. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
19. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
20. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah

d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
21. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan
negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
22. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
23. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh
karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
24. Perhatikan hierarki lembaga peradilan berikut!

Tanda (X) dalam kotak menunjukkan lembaga. . . .
a. pengadilan tinggi d. pengadilan tinggi agama
b. pengadilan militer e. pengadilan tata usaha negara
c. pengadilan agama
25. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX
26. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah ’’peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.’’ Maksud asas tersebut adalah
a. hakim seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusan
b. keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negara
c. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa
d. putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakim
e. putusan pengadilan harus sesuai hukum yang dilanggar
27. Berdasarkan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. kedudukan lembaga kehakiman sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain
b. hakim-hakim mempunyai kedudukan terhormat sebagai penentu keadilan
c. lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
d. Indonesia konsisten menjadi negara yang berdasarkan atas hukum
e. pemerintah harus patuh terhadap putusan pengadilan
28 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .
a. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR
29. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana
ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya

c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
30. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi        c. Mahkamah Agung            e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer      d. pengadilan negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN (ASLI)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu
kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis
besar daripada haluan negara.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara yang terbanyak.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa”.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak
memajukan usul kepada pemerintah.
BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undangundang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang.
BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
BAB XIII
P E N D I D I K A N
Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional,
yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
BAB XV
BENDERA DAN BAHASA
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota yang hadir.
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.
ATURAN TAMBAHAN
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden
Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

tugas senin, 9-10-2017. MIPA3,4 dan IPS 3

Note :

  1. Baca dengan teliti materi yang tersedia pada buku siswa sub b. Pengelolaan kekuasaan negara, kemudian jawab 15 soal PG dan 5 soal uraian berikut.
  2. Jawaban ditulis pada lembar LJU

Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Latihan 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR        b. DPA        c. BPK       d. MPR            e. DPD
4. salah satu bentuk hubungan antar lembaga negara yang menggambarkan check and balances adalah ….

a. presiden mengangkat menteri

b. presiden menjalin hubungan luar negeri dengan negara tetangga

c. MA memberi pertimbangan kepada MPR dalam mengamandemen UUD

d. KY berwenang mengusulkan pengangkatan ketua hakim agung

e. presiden dalam memberi amnesti memperhatikan pertimbangan DPR
5. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal . . . .
a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3)
6. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. MA e. MK
7. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR b. DPR c. MA d. MK e. KY
8. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. BPK e. presiden
9. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi              c. Komisi Yudisial                  e. DPR
b. Mahkamah Agung                    d. presiden

10. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK   2) MA      3) DPD     4) MK    5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 3, dan 4        c. 2, 3, dan 4      d. 2, 4, dan 5       e. 3, 4, dan 5

11. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3         b. 1, 3, dan 4

c. 2, 3, dan 4       d. 2, 3, dan 5            e. 3, 4, dan 5
12. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik c. komunikasi politik e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik d. agregasi kepentingan
13. Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 2) dan 4)
14. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial c. Mahkamah Konstitusi e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24       b. pasal 24A         c. pasal 24B       d. pasal 24C         e. pasal 25

 

Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jelaskan peran Indonesia dalam menjadi anggota PBB saat melaksanakan ketertiban dunia!
2. Tuliskan tiga fungsi yang dimiliki oleh partai politik!
3. Jelaskan peran kelompok kepentingan dalam pemerintahan!
4. Bagaimana peran media massa dalam pengelolaan kekuasaan negara

5. Bagaimana wujud peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

uh XII MIPA 2

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Keberadaan bank Indonesia tersebut diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada pasal  . . . .
a. 23 ayat 1
b. 23 ayat 2
c. 23 A
d. 23 B
e. 23 D
2. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha

b. menghapuskan pajak barang ekspor

c. memberi bantuan modal usaha

D. Memberi pelatihan pemasaran

e. meningkatkan kualitas barang.

3. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak    b. hibah     c. retribusi      d. pinjaman     e. pencetakan uang
8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat

c. pemenuhan hidup pegawai

d. pembiayaan badan usaha

e. kemakmuran pemerintah
9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan               c. menteri perekonomian     e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan        d. gubernur Bank Indonesia

11.  Salah satu bentuk check and balance antara MA dan ekskutif dapat dilihat pada mekanisme sebagai berikut …..
a. presiden memberikan grasi dengan meminta pendapat DPR
b. negara mengirimkan bantuan ke Rakhine dengan meminta persetujuan Menlu
c. menteri keuangan menyusun APBN untuk di bahas di DPR
d. MK melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah
e. Presiden memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

12. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
14. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
15. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin

c.para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan

16. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
17. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
18. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah
d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
19. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
20. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
21. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden                                         d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial                            e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
22. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX

23. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini ada
sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan
hakim konstitusi memberikan gambaran proses kerja sama antarlembaga negara. Kerja sama
tersebut dapat terlihat dari pengajuan calon hakim konstitusi . . . .
a. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
b. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
c. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
d. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial
e. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

24. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .

a.. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR

25. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya
c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
26. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi         c. Mahkamah Agung         e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer      d. pengadilan negeri

27. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha d. pembiayaan badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat e. kemakmuran pemerintah
c. pemenuhan hidup pegawai
28. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
30. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan

31. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden

32. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab
sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
33. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru
b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah

34. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
35. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Agung

d. DPR

e. MPR

 

SOAL URAIAN : JAWABAN DI TULIS DIBALIK LJK !

  1. jelaskan dengan bukti bahwa Indonesia negara hukum !
  2. jelaskan maksud putusan MK bersifat final and binding !
  3. jelaskan dan berikan dua contoh proses check and balances antar lembaga negara lembaga negara !
  4. mengapa proses pembuatan APBN melibatkan DPR ?

 

 

latihan soal penilaian akhir semester

 

Berilah Tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar.
1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara. Adalah pengertian HAM menurut …

A. Ismail Suni
B. George Jellineck
C. Sudargo Gautama
D. L. J. Van Apeldoorn
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengandung arti … .
A. Negara menjamin setiap warga Negara
B. Hukum yang mengatur hak asasi manusia
C. Setiap tindakan harus sesuai dengan hak asasi manusia
D. Persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
E. Setiap manusia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum

3. Alasan pemerintah membentuk lembaga independen Komnas HAM ialah …

A. Demi kepentingan bangsa dan negara RI
B. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM
C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu kala
D. Karena HAM merupakan hak manusia sejak lahir
E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia
4. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan adalah ….

A. Kasus pencurian
B. Kejahatan genosida
C. Tragedi semanggi berdarah
D. Daerah operasi militer di Aceh
E. Penembakan mahasiswa didik di Trisakti

5. Makna yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .

A. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
B. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
D. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama
E. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
6. Perhatikan data berikut : Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
1).Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat
2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
3).Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah
4).Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandai pada nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 1, 3, dan 3
E. 2, 4, dan 5
7. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum, karena dengan mengubah isi Pembukaan pada dasarnya …

A. Pembubaran Negara Proklamasi
B. Pengkhianatan terhadap negara
C. Pengingkaran terhadap dasar negara
D. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa
E. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa
8. Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan dalil objektif, artinya …

A. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
B. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa
C. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
D. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan
E. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah

9. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat adalah …

A. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
B. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
C. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
E. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
10. Bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat adalah bentuk negara …
A. Negara kesatuan D. Negara konfederasi
B. Negara serikat E. Negara bagian
C. Serikat negara
11. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …

A. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
B. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
C. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
D. Berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
E. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

12. Dibawah ini yang merupakan kelebihan negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia, kecuali …
A. Negara kesatuan secara struktural lebih kompleks dan meluas.
B. Bagi negara Indonesia, yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila masih kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemeritah pusat.
C. Biaya personel lebih murah, hanya memang jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
D. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
E. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.

13. Kekuasaan eksekutif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

14. Kekuasaan legislatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
B. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan eksaminatif yang mengawasi keuangan negara.
C. Parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
D. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah mahkamah konstitusi.
E. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

 

15. Kekuasaan yudikatif dalam pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh …
A. DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
B. DPR yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
C. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

16. Pada dasarnya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dinamakan …
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi
C. Dekonsentrasi
D. Medebewind
E. Otonomi Daerah

17. Di bawah ini yang bukan merupakan kelemahan dalam penerapan sistem desentralisasi, adalah …

A. Desentralisasi teritorial mmendorong timbulnya daerahisme atau provinsisme.
B. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
C. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.
D. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
E. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
18. Dibawah ini adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, kecuali …
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

19. Pelaksanaan otonomi daeah pada dasarnya menitik beratka pada Wilayah Kabupaten/Kota dengan dasar pertimbangan sebagai berikut, kecuali…
A. Wilayah Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan.
B. Wilayah Kabupaten/Kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan.
C. Wilayah Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
D. Penyelenggaran pemerintahan dapat memperkuat negara kesatuan RI
E. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif

20. Desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan, kecuali …
A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan
pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
B. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
C. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
D. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.