LATIHAN SOAL SEMESTER

UAS/ PPKn XII/SMAN 1 Kesamben/ 2015-2016 1
PETUNJUK : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar !
1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM tersebut adalah. .
a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia
b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi manusianya secara mutlak
c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak tidak melanggar hak asasi orang lain
d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain
e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga negaranya jika melakukan pelanggaran HAM berat
2. Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Hal tersebut karakteristik HAM bersifat….
a. Mutlak d. abadi
b. Hakiki e. universal
c. tidak dapat dibagi
3. Perhatikan hak-hak berikut!
1) Hak mengemukakan pendapat.
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasila terutama sila . . . .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
c. persatuan Indonesia
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Hubungan antara HAM dengan Pancasila khususnya sila kedua tercermin dalam pernyataan….
a. Jaminan hak kemerdekaan dalam beragama d. selalu mengutamakan persatuan
b. Kehidupan berbangsa yang demokratis e. pengakuan hak milik perorangan
c. Menempatkan tiap warga negara dalam kedudukan yang sama
5. Perhatikan tindakan berikut!
1) Membunuh anggota kelompok.
2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan . . . .
a. kemanusiaan b. terorisme c. genosida d. perang e. maker
6. Setelah mengadili kasus Tanjung Priok, pengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan. Pembubaran ini menunjukkan bahwa pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat. . . .
a. khusus b. sementara c. universal d. permanen e. rektroaktif
7. Perhatikan skema berikut! Penyelidikan Penyidikan
Komnas HAM A
Dalam kasus pelanggaran HAM, penyelidikan merupakan kewenangan Komnas HAM, sedangkan Penyidikan kewenangan A, Kotak berhuruf A sebagaimana tersebut pada bagan diatas seharusnya diisi….
a. jaksa agung c. hakim HAM e. Komisi Yudisial
b. hakim agung d. hakim HAM Ad-Hoc
8. Pernyataan yang sesuai dengan sifat pengadilan HAM Ad Hoc adalah . . . .
a. pengadilan Ad Hoc bersifat sementara dan harus dilanjutkan ke pengadilan HAM permanen
b. setelah selesai mengadili kasus pelanggaran HAM, pengadilan HAM Ad Hoc dibubarkan
c. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc tidak memiliki kekuatan hukum tetap
d. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara
e. pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat dibubarkan
9. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan . . . .
a. ikut mengerjakan tugas teman
b. mendengarkan pendapat teman
c. memberikan pertolongan kepada teman saat ulangan umum
d. mengajak teman mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
e. mendukung teman yang akan meninggalkan kelas pada jam pelajaran
10. Pengertian keuangan negara yang benar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pada intinya adalah . . . .
a. rencana pengalokasian dana secara kuantitatif untuk masa satu tahun mendatang
UAS/ PPKn XII/SMAN 1 Kesamben/ 2015-2016 2
b. semua hak yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara
c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan manajemen keuangan untuk suatu periode tertentu
d. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatuyang dapat dijadikan milik negara
e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik dan memberikan kekuasaan
pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran
11. Apabila menelaah pengertian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Van der Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yang
sama antara lain . . . .
a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat nonmateriel
b. periodik dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang
c. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh swasta
d. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga negara
e. bersifat materiel dan milik negara
12. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
13. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
14. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan
kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan c. menteri perekonomian e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan d. gubernur Bank Indonesia
15. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan
dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan . . . .
a. karyawan, kinerja, dan keuangan
b. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomian
c. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian intern
d. karyawan, sistem pengendalian intern, dan keuangan
e. bidang keuangan, investigasi, dan system pengendalian intern
16. Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang benar adalah . . . .
a. MPR mengumumkan calon anggota BPK
b. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK
c. anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden
d. anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR
e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK
17. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden
18. Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soal nomor 25, 26, dan 27.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
3) Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi.
4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5) Memubarkan partai politik.
6) Menjaga kehormatan hakim.
7) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 4 b. 1, 4, dan 5 c. 2, 5, dan 7 d. 3, 4, dan 6 e. 4, 5, dan 7
19. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formil dan uji materiel
peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ditentukan.
Pengujian materiel difokuskan pada . . . .
a. pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan
b. legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
UAS/ PPKn XII/SMAN 1 Kesamben/ 2015-2016 3
c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan
d. proses pembentukan peraturan perundangundangan
e. kesesuaian antara judul peraturan dengan isinya
20. Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun mahkluk social pernyataan ini merupakan teori tujuan negara yang di kemukakan oleh…..
a. Thomas Aquinas c. Teori Plato e. Krabbe
b. Immanuel Kant d. Nicholo Machiavelli
21. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. ketiga dan keempat
22. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan
tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal
23. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
24. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan
tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal . . . .
a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3)
25. Perhatikan Bagan Susunan Lembaga Negara RI Sebelum UUD 1945 diamandemen (sebelum reformasi)
Huruf A dan B dalam kolom tersebut seharusnya adalah…….
a. A = DPD dan B = MK d. A = Kabinet dan B = Bank Central
b. A = KY dan B = MK e. A = MPR dan B = DPA
c. A = KPU dan B = BI
26. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK 3) DPD 5) KY
2) MA 4) MK
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 4, dan 5 e. 3, 4, dan 5
27. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
pembagian wilayah terdiri atas . . . .
a. Daerah Tingkat I d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja
b. Daerah Tingkat I dan II e. Daerah Swatantra dan Swapraja
c. Daerah Tingkat I, II, dan III
28. Pemerintahan daerah akan mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Peristiwa tersebut merupakan realisasi dampak positif dari sistem negara . . . .
a. sentralisasi c. dekonsentrasi e. tugas pembantuan
b. desentralisasi d. otonomi daerah
29. Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan
dilakukan oleh . . . .
a. presiden c. pemerintah pusat e. wakil kepala daerah
b. gubernur d. pemerintah daerah
30. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . .
a. warga masyarakat c. pemerintah daerah e. seluruh masyarakat Indonesia
b. pemerintah pusat d. perangkat pemerintah
31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik UUD 1945 A DPR Presiden B BPK MA
UAS/ PPKn XII/SMAN 1 Kesamben/ 2015-2016 4
kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
a. mendapat perlakuan baik dari pemerintah d. mengikuti pemilihan umum
b. mencalonkan diri menjadi anggota KPU e. mendirikan yayasan
c. menjadi pegawai negeri sipil
32. Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Maksud pernyataan tersebut adalah . . . .
a. warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum
b. pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara
c. setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
d. orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan
e. pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman
33. Beberapa factor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain adalah..
a. Sikap toleran, rendah hati dan penegakan hokum
b. Penggunaan teknologi yang baik, rasa nasionalisme, partisipasi tinggi
c. Sikap egois, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran berbangsa
d. Supremasi hokum yang tegas, partisipasi berbangsa, sopan santun
e. Rasa patriotism, melaksanakan kekuasaan sebenarnya, penegakkan keadilan
34. Bentuk pengingkaran kewajiban dengan upaya mengatasinya yang tepat adalah . . . .
Pengingkaran Kewajiban
Upaya Mengatasi
a.
Tidak menghormati orang tua
Dipidana
b.
Membuang sampah sembarangan
Menyediakan tempat sampah di setiap tempat
c.
Mengendarai motor tidak membawa SIM
Didenda/dipidana
d.
Tidak mengerjakan temantugas sekolah
Dikucilkan teman
e.
Berbuat gaduh di perpustakaan
Mencemoohnya
35. Bacalah wacana berikut!
Kiki menjemput temannya dari luar kota di stasiun. Dia berangkat mengendarai sepeda motor. Tiba di stasiun, Kiki memarkir motornya di parkiran stasiun. Dia melihat ada petugas parkir yang sedang membereskan motor supaya terlihat rapi. Kiki meminta tolong kepada petugas tersebut untuk menjaga motornya. Petugas parkir kemudian memberi karcis retribusi parkIr kepada Kiki. Kiki kemudian masuk ke stasiun dan menunggu di ruang tunggu. Beberapa saat kemudian, Kiki langsung keluar dari parkiran membawa sepeda motornya. Dalam cerita terdapat unsur pengingkaran kewajiban yaitu . . . .
a. Kiki tidak membayar retribusi d. Kiki menyuruh orang menjaga motornya
b. Kiki memarkir motor di tempat parker e. Kiki tidak bersikap ramah kepada penjaga parkir
c. tukang parkir tidak menjaga motor Kiki

SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13.

tugas XII IPS 1 DAN XII IPS 2

BAB 3. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah
A. Tujuan Negara Republik Indonesia
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan
dengan teori . . . .
a. Plato             c. negara polisi                    e. negara kesejahteraan
b. teokrasi       d. negara kekuasaan
2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut!
Teori Tujuan Negara
1) Teori Plato
Mengumpulkan kekuasaanyang sebesarbesarnya.
2)Teori teokrasi
Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.
3)Teori negara
Menyelenggarakan kehukum tertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.
4)Teori negara polisi
Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.
5)Teori Negara kekuasaan
Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4       c. 1, 4, dan 5        d. 2, 3, dan 4      e. 3, 4, dan 5
3. Perhatikan cerita berikut!
Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya.
Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkanteori . . . .
a. negara kesejahteraan   b. negara hukum     c. negara polisi     d. teokrasi     e. Plato
4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . .
a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain
b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan
c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku
d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran
e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia
5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama        b. kedua        c. ketiga          d. keempat        e. ketiga dan keempat
6. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Menaati peraturan yang berlaku.
2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.
3) Ikut serta dalam program SM3T.
4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.
5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.
Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkan
oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 2, dan 4         c. 1, 3, dan 5       d. 2, 3, dan 5      e. 3, 4, dan 5
7. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . .
a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik
b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional
c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia
d. menjadi anggota koperasi dan UKM
e. menaati peraturan yang berlaku
8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan
tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal
9. Perhatikan wacana berikut!
Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
a. menyatakan kemerdekaan
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
10. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .
a. keuangan                 c. pemerintahan umum                e. pemerintahan konkuren
b. sumber daya alam d. pemerintahan absolut
11. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X
adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR          b. DPA           c. BPK               d. MPR                     e. DPD
14. Perhatikan bagan berikut!
Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen,kotak Z seharusnya diisi oleh lembaga . . . .
a. MA            b. MK                c. KY              d. KPU                     e. DPD
15. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan
tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal . . . .
a. 2 ayat (1)                b. 2 ayat (2)                c. 3 ayat (1)              d. 3 ayat (2)           e. 3 ayat (3)
16. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR               b. DPR                c. DPD              d. MA              e. MK
17. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR               b. DPR             c. MA                 d. MK           e. KY
18. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR             b. DPR              c. DPD              d. BPK             e. presiden
19. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial e. DPR
b. Mahkamah Agung        d. presiden
20. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK 2) MA 3) DPD 4) MK 5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4      c. 2, 3, dan 4       d. 2, 4, dan 5        e. 3, 4, dan 5
21. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4         c. 2, 3, dan 4       d. 2, 3, dan 5        e. 3, 4, dan 5

22. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik                          c. komunikasi politik                  e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik                         d. agregasi kepentingan
23. . Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2)              b. 1) dan 3)              c. 1) dan 4)             d. 2) dan 3)           e. 2) dan 4)
24. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial            c. Mahkamah Konstitusi         e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung       d. Dewan Perwakilan Rakyat
25. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24         b. pasal 24A       c. pasal 24B       d. pasal 24C       e. pasal
26. . Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut!
1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.
2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.
Susunan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945          d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948       e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
27. Perhatikan cerita berikut!
Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi (Daerah Tingkat I) berjumlah 40–75 orang, untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II) berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah 15–25 orang. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu. . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965            d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974              e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
pembagian wilayah terdiri atas . . . .
a. Daerah Tingkat I                           d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja
b. Daerah Tingkat I dan II               e. Daerah Swatantra dan Swapraja
c. Daerah Tingkat I, II, dan III

29. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . .
a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh
kepala daerah kepada DPRD.
b. menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah
c. melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat
d. kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan
e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat
30. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota
dibiayai oleh APBN merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965       d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974         e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
31. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintahan
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959       d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974       e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
33. Perhatikan ketentuan berikut!
1) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
2) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
4) Memilih pimpinan daerah.
5) Mengelola aparatur daerah.
Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3             b. 1, 2, dan 4            c. 2, 3, dan 4           d. 2, 3, dan 5           e. 3, 4, dan 5
34. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut!
1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.
2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang) untuk kemakmuran masyarakat daerah.
4) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.
Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor. . .
a. 1 dan 2              b. 1 dan 3             c. 1 dan 4               d. 2 dan 3                e. 2 dan 4
35. Hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah dalam kegiatan . . . .
a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga
b. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
c. menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor
d. membuat susunan tata ruang untuk daerah
e. melestarikan kesenian daerah

Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

note : Pelajari Materi Lanjutan Bab 3 berikut, untuk melengkapi penguasaan kompetensi  guna persiapan minggu depan UH Bab 3.

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut.

1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku dari tahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahan daerah yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Komposisi keanggotaannya sebagai berikut.

1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40–75 orang.

2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya terdiri atas 25–40 orang.

3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja terdiri atas 15–25 orang.

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atas susunan pemerintahan daerah sebagai berikut.

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2) Kepala Daerah

Pembagian wilayah berdasar undang-undang ini    dibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat II disebut bupati/wali kotamadya merupakan kepala wilayah abupaten/kotamadya yang disebut bupati/ wali kotamadya.

  1. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh

pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas

tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas

kepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki dua kewenangan sebagai berikut.

1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.

2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.

3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 terdiri atas beberapa susunan pemerintahan daerah berikut ini.

1) Kepala daerah.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

  1. Untuk mendukung program pemerintah pusatdalam mencapai tujuan negara, pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom.

Hak pemerintah daerah sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

  1. Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintahan daerah seperti berikut.

1) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.

2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai berikut.

1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.

2) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.

  1. Selain memiliki kewajiban, pemerintahan daerah juga memiliki hak selaku pengelola daerah otonom sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai hasil retribusi daerah.

  1. Perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sebagai berikut.
  1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
  2. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dan kewenangan pemerintahan daerah mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
  2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  4. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
  1. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).

Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota.

  1. Susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun kepala daerah Tingkat II merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/wali kotamadya.
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, pembagian daerah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.
  1. Daerah Tingkat I (provinsi).
  2. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).
  3. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).
  1. Pembagian Urusan Pemerintahan

 Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap pelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pernyataan itu tertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).
  1. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai beberapa urusan pemerintah pusat. Urusan-urusan tersebut di antaranya urusan agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politik luar negeri, urusan-urusan yang ditangani salah satunya menetapkan kebijakan luar negeri dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Ikut serta dalam penyelenggaraan KAA merupakan wujud dari melakukan perjanjian dan menetapkan kebijakan luar negeri dengan negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalam urusan politik luar negeri.
  1. Yustisi atau peradilan misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang.
  1. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang merupakan contoh kebijakan perdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lain urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri adalah mengangkat duta untuk negara lain dan mengadakan perjanjian internasional.
  1. Untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan meliputi kegiatan mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi; amnesti; dan abolisi; serta membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat hendaknya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparat kepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasa aman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusat dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
  1. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional merupakan penerapan urusan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub bidang persampahan. Seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan juga ada sub bidang lain yaitu sumber daya air, air minum, air limbah, drainasi, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, serta penataan ruang.
  1. Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan di bidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  1. . Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut
  2. Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
  3. Pelayanan pendaftaran penduduk.
  4. Pelayanan pencatatan sipil

. Penyusunan profil kependudukan provinsi.adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. Adalah menunjukkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

  1. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusandi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penetapan sistem kawasan permukiman dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah . penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman,  serta  penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare

  1. Urusan pemerintah di bidang sosial salah satunya adalah pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila dalam daerah tersebut tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam hal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial, salah satunya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.
  1. Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatic dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, persoalan mengangkat duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri.
  1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
  1. Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/penentuan jenis pajak dan tarif (taxi). Klasifikasi pajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.
  1. Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut.
  2. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasional.
  3. Urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
  1. Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan sebagai berikut.
  1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi.
  2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

Soal Remidi Bab 2 ( bagi yang hasil UH<70)

PETUNJUK : jawablah pertanyaan soal perbaiakan Ulangan Harian berikut ini pada secarik kertas. jangan lupa tuliskan nama, no. absen, kelas, serta capaian hasil UH Anda.

  1. Menguraikan ketentuan konstitusional tentang keuangan Negara, dan mekanisme pengelolaan keuangan negara!
  2. Menguraikan ketentuan konstitusional tentang BPK, dan Bank Indonesia !
  3. menguraikan peran Bank Indonesia dan Peran BPK menurut UUD 1945
  4. menguraikan ketentuan kosntitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, wewenang MA dan MK.
  5. Menguraikan peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia !