latihan soal jawab bab 2 uraian

Latihan Soal dan Jawab Keuangan Negara

Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ?

Pasal 1 point 1 : Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan ?

Pasal 1 point 17 : Pembiayaan adalah setiap penerimaa yang perlu dibayar kembali dan/ Ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keuangan Negara meliputi ; Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Negara, Pengeluaran Daerah, dan sebutkan 5 (lima lainya) !

Pasal 2 :
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarka uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layana umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Kekayaa negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri  atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum;

e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara ?

Pasal 6 ayat (1) : Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pasal 6 ayat (2) : kekuasaan dimaksud dalam ayat (1) :
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Apa tugas Mentri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal ?

Pasal 8 : Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sebutkan tugas menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna barang  kementrian negara/ lembaga negara !

Pasal 9 :
a. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

b. Menyusun dokumen pelaksnaan anggaran;

c. Melaksanakan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang menyetorkan ke Kas Negara;

e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

f. Mengelola barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara// lembaga yang dipimpinnya;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawab berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Apa yang dibahas pemerintah Pusat bersama DPR ?

Pasal 13 ayat (3) : Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara dikenal asas yang telah lama meliputi; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, Jelaskan asas-asas tersebut !

Asas-asas penelolaan  Keuangan Negara :
1. Asas kesatuan : yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2. Asas Universalitas/ kelengkapan : yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadi percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.

3. Asas Spesialitas : yaitu mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Asas Tahunan : yaitu periodisasi tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu Tahun tertentu.

Sebutkan dan Jelaskan asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik !

Asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik :

1. Asas Kepastian Hukum, asas ini  menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

2. Asas Permainan yang Layak, asas ini menjelaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

3. Asas Kecermatan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat.

4. Asas Keseimbangan, menurut asas ini dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman, haruslah seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran atau kesalahan sehingga akan memenuhi keadilan.

5. Asas Ketepatan dalam Mengambil Saran, untuk mewujudkan aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas- asas umum, maka haruslah segera membuat sistem dalam menyelesaikan permasalahan.

Bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD ?

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci didalam undang-undang APBN, seperti alokas anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran ditunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsdi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

 

 

Leave a comment »

tugas kelas XII IPS 4

  1. Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ?
  2. Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan dalam APBN?
  3. Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara ?
  4. Apa tugas Mentri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal ?
  5. jelaskan 4 Asas-asas penelolaan  Keuangan Negara ?

 

Leave a comment »

RINGKASAN MATERI BAB 3

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah

 

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

  1. menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara; dan
  2. menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:

  1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta
  2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

 

Tujuan Negara Republik Indonesia

  1. Berdasarkan teori Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun mahkluk sosial. Negara X menganut teori Plato, hal ini ditunjukkan dengan

pemerintahan negara X yang memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

  1. Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal itu,para ahli mengemukakan teori tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lain. Berikut pemaparan

teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

1) Teori Plato, dikemukakan oleh Plato yang menyatakan bahwa tujuan negara ialah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

2) Teori negara kekuasaan, dikemukakan oleh Shang Yang dan Nicholo Machiavelli yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesarbesarnya.

3) Teori teokrasi, dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang Agustinus dan menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.

4) Teori negara polisi, dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

5) Teori negara hukum, dikemukakan oleh Krabbe yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

Menurut Krabbe negara memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku

  1. Teori negara kesejahteraan adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Teori ini dikemukakan oleh

Mr. Kranenburg. Negara yang menganut teori ini berusaha menciptakan kebahagiaan, kemakmuran,dan keadilan bagi seluruh rakyat di Negara tersebut. Negara Z menganut paham teori ini, hal itu tampak pada upaya negara Z dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, membebaskan biaya pendidikan, serta menaikkan upah minimum warga negaranya yang menjadi pekerja.

  1. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pernyataan yang menegaskan tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut.

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . . .”.

  1. Mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai seorang warga Negara upaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai berikut.

1) Ikut serta dalam program SM3T.(sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal)

2) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.

3) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.

  1. Upaya warga negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejehteraan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut.

1) Mendukung program transmigrasi.

2) Menjaga kelestarian alam.

3) Memanfaatkan sistem jaminan sosial secara bertanggung jawab.

  1. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah tersebut

antara lain memberikan beasiswa kepada peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi, memberikan bantuan dana operasional untuk sekolah, mengadakan pelatihan bagi para guru, dan menyediakan buku-buku yang bermutu.

  1. TNI-AU telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. TNI-AU telah berhasil menjaga wilayah udara dari gangguan-gangguan pesawat yang melintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Peran dan tugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara merupakan  wujud pelaksanaan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  1. Dalam pasal 279 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut.

1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.

4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

  1. Tujuan negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.
  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  1. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut.a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi. b.Bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c.Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
  1. Beberapa teori yang digulirkan oleh para ahli tentang teori negara antara lain teori Plato, teori teokrasi, teori negara polisi, teori Negara kekuasaan, teori negara hukum, dan teori Negara kesejahteraan. Perbedaan antara teori Negara kekuasaan dan teori negara hukum sebagai berikut.
  2. Teori negara kekuasaan, memiliki tujuan negara berupa pengumpulan kekuasaan yang sebesar-besarnya.
  3. Teori negara hukum, memiliki tujuan Negara yang menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

 Thomas Aquinas dan Agustinus menganut teori teokrasi. Menurut teori teokrasi, tujuan Negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Upaya yang dilakukan warga negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai berikut.

a. Mendukung upaya damai kepada negara yang bersengketa.

b. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara korban konflik.

c. Mendukung pemerintah mengadakan hubungan internasional agar tercipta kerukunan antarnegara.

 Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  1. Sebelum diadakannya amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga-lembaga Negara lainnya. Susunan ketatanegaraannya MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas lembaga Negara lainnya (DPR, presiden, MA, DPA, BPK).
  1. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, MPR memiliki kedudukan sejajar lembaga-lembaga negara lainnya

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan  MPR sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya (BPK, presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan KY).

  1. MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
  1. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga Negara lainnya. Lembaga-lembaga tinggi di bawah MPR meliputi DPR, presiden, MA, DPA, dan BPK. Jadi, kotak Z diisi oleh lembaga MA (Mahkamah Agung).

 

  1. MPR memiliki tiga kewenangan yaitu melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, serta mengubah undang-undang dasar. Mengubah undang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah ”Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

 

  1. DPR merupakan lembaga negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya).

 

  1. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi, pemberian grasi oleh presiden kepada terdakwa dalam cerita tersebut harus melalui pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

 

  1. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya).

 

  1. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia antara lain menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, terdakwa pada cerita tersebut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

 

  1. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhatikan tugas dan wewenang berikut

  1. Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
  2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
  3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah

Perhatikan cerita berikut!

Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut. Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.  Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . pengatur konflik        Fungsi  pengaturan konflik merupakan upaya partai politik untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral jika terjadi konflik berupa gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yaitu Menerima permohonan kasasi dan Memutuskan pembubaran partai politik

Dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung. Bunyi pasal 24A ayat (1) yaitu ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan bunyi pasal 24A ayat (1) dapat disimpulkan bahwa wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut.

1) Menerima dan mengadili permohonan tingkat kasasi.

2) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.

 Lembaga yang berhak memutus sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

 Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,dan badan peradilan di bawahnya, badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah Komisi Yudisial. Kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. Dalam PBB peran Indonesia adalah mengirimkan Kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1957. Kontingen Garuda pernah diterjunkan ke Mesir untuk menjaga perdamaian di Terusan Zuez, diterjunkan ke Timur Tengah untuk menyelesaikan sengketa antara Mesir dan Israel pada tahun 1973, serta diterjunkan ke Lebanon untuk menjaga perdamaian selepas serangan Israel pada tahun 2006.

 Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

  1. Sarana komunikasi politik, artinya partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
  2. Sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi melakukan upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
  3. Sarana rekrutmen politik, artinya partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

 Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Kelompok kepentingan bertujuan memperjuangkan suatu ”kepentingan” dan memengaruhi lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

 Pada era transisi seperti sekarang ini, media massa memainkan peran yang menentukan dalam proses pendidikan politik publik. Selain itu, media massa memainkan peran strategis dalam mengomunikasikan dukungan dan tuntutan public terhadap pemerintah, begitu pula sebaliknya. Peran yang dimainkan media massa diharapkan akan memperkuat masyarakat sekaligus menciptakan lembaga-lembaga pemerintah yang kuat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

 Peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

  1. Memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS).
  2. Membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya melalui berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan seperti sanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B, dan paket C.
  3. Menyelenggarakan sekolah menengah pertama terbuka (SMP Terbuka) dan untuk pendidikan tinggi pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (distance learning) yaitu melalui Universitas Terbuka.

 

  1. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut.

1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku dari tahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahan daerah yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Komposisi keanggotaannya sebagai berikut.

1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40–75 orang.

2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya terdiri atas 25–40 orang.

3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja terdiri atas 15–25 orang.

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atas susunan pemerintahan daerah sebagai berikut.

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2) Kepala Daerah

Pembagian wilayah berdasar undang-undang ini    dibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat II disebut bupati/wali kotamadya merupakan kepala wilayah abupaten/kotamadya yang disebut bupati/ wali kotamadya.

 

  1. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh

pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas

tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas

kepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki

dua kewenangan sebagai berikut.

1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.

2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.

3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 terdiri atas beberapa susunan pemerintahan daerah berikut ini.

1) Kepala daerah.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

 

  1. Untuk mendukung program pemerintah pusatdalam mencapai tujuan negara, pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom.

Hak pemerintah daerah sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

 

  1. Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintahan daerah seperti berikut.

1) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.

2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai berikut.

1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.

2) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.

 

  1. Selain memiliki kewajiban, pemerintahan daerah juga memiliki hak selaku pengelola daerah otonom sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai hasil retribusi daerah.

 

  1. Perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sebagai berikut.
  1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
  2. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dan kewenangan pemerintahan daerah mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
  2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  4. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).

Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota.

 

  1. Susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun kepala daerah Tingkat II merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/wali kotamadya.
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, pembagian daerah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.
  1. Daerah Tingkat I (provinsi).
  2. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).
  3. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).
  1. Pembagian Urusan Pemerintahan

 Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap pelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pernyataan itu tertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).
  1. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai beberapa urusan pemerintah pusat. Urusan-urusan tersebut di antaranya urusan agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politik luar negeri, urusan-urusan yang ditangani salah satunya menetapkan kebijakan luar negeri dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Ikut serta dalam penyelenggaraan KAA merupakan wujud dari melakukan perjanjian dan menetapkan kebijakan luar negeri dengan negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalam urusan politik luar negeri.
  1. Yustisi atau peradilan misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang.
  1. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang merupakan contoh kebijakan perdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lain urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri adalah mengangkat duta untuk negara lain dan mengadakan perjanjian internasional.
  1. Untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan meliputi kegiatan mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi; amnesti; dan abolisi; serta membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat hendaknya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparat kepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasa aman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusat dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
  1. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional merupakan penerapan urusan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub bidang persampahan. Seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan juga ada sub bidang lain yaitu sumber daya air, air minum, air limbah, drainasi, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, serta penataan ruang.
  1. Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan di bidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  1. . Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut 1
  2. Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
  3. Pelayanan pendaftaran penduduk.
  4. Pelayanan pencatatan sipil

. Penyusunan profil kependudukan provinsi.adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. Adalah menunjukkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

 

  1. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusandi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penetapan sistem kawasan permukiman dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah . penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman,  serta  penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare

 

  1. Urusan pemerintah di bidang sosial salah satunya adalah pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila dalam daerah tersebut tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam hal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial, salah satunya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

  1. Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatic dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, persoalan mengangkat duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri.

 

  1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

 

  1. Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/penentuan jenis pajak dan tarif (taxi). Klasifikasi pajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.

 

  1. Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut.
  2. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasional.
  3. Urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

 

  1. Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar di bidang kesehatan sebagai berikut.

  1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi.
  2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

 

 

 

Selamat Belajar Semoga Sukses

Leave a comment »

LATIHAN SOAL BAB 1 : HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk
menggunakan jalan raya. Meskipun demikian,
dalam kondisi tertentu pengendara harus
mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan
kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang
dimiliki seseorang . . . .
a. dapat dipenuhi secara mutlak
b. dilaksanakan dengan tanggung jawab
c. berbatasan dengan hak asasi orang lain
d. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat
e. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi
manusia
Jawaban: c
Tiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasi
yang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasi
orang lain. Pengendara memiliki hak sama dalam
penggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidak
bisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak.
Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalan
yang harus didahulukan seperti pejalan kaki,
ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hak
asasi manusia yang dilaksanakan secara mutlak
dapat melanggar hak asasi orang lain.
2. Simak wacana berikut!
Desa Pancasila
Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur
disebut sebagai desa Pancasila. Di sana
ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam,
dan Kristen hidup berdampingan dengan
damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil
berdiri berdampingan di pusat desa. Warga
Desa Balun telah hidup berdampingan
selama puluhan tahun dengan semua
perbedaan yang ada. Warga Desa Balun
saling bantu dalam menyukseskan
perayaan hari besar agama. Pada waktu
umat agama Islam merayakan hari raya
Idul Fitri, umat beragama lain turut
bersilaturahmi. Begitu juga saat umat
Kristen merayakan Natal. Pada perayaan
Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenangan
dan kekhusyukan dalam kegelapan.
Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang
dibangun di samping kuil, mematikan
beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan
kegiatan pengajian atau
sembahyangan tanpa pengeras suara utama.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai
wacana yaitu dalam . . . .
a. pasal 27
b. pasal 28
c. pasal 29
d. pasal 30
e. pasal 31
Jawaban: c
Hak asasi manusia dalam wacana tersebut adalah
kebebasan beragama. Kebebasan beragama
dijamin dalam Pancasila terutama sila pertama.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragama
diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu
negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing
dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII 11
3. Cermati gambar berikut!
Upacara pelantikan seperti pada gambar menunjukkan
terpenuhinya salah satu hak yang
dijamin dalam Pancasila terutama sila . . . .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
c. persatuan Indonesia
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Jawaban: d
Hak asasi manusia pada gambar tersebut adalah
hak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatan
dijamin dalam sila keempat, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Selain hak menduduki
jabatan sila ini menjamin hak mengemukakan
pendapat, hak berkumpul dan mengadakan
rapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan.
4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke
Sumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungi
adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat
indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau
dan merasakan segarnya air danau. Temanku
menuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas.
Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap
dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami
berteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!”
kami bingung dan saling berpandangan. Melihat
kebingungan kami, ia mengulanginya dengan
bahasa Indonesia” jangan membuang sampah di
situ!” Pemandu wisata telah mengamalkan salah
satu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . .
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
c. persatuan Indonesia
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Jawaban: c
Menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan
sehingga komunikasi menjadi lancar
merupakan pengamalan Pancasila terutama sila
ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan
bahasa Minang untuk menegur peserta didik.
Akan tetapi, peserta didik tidak paham dengan
bahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata
menggunakan bahasa Indonesia sehingga
komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia
menjadi salah satu unsur pemersatu dalam
persatuan Indonesia.
5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau
hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal
penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha
Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM
tersebut adalah . . . .
a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari
eksistensi pribadi manusia
b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi
manusianya secara mutlak
c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak
tidak melanggar hak asasi orang lain
d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu
berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain
e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga
negaranya jika melakukan pelanggaran HAM
berat
Jawaban: a
Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM
tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAM
ada karena manusia ada. Tanpa hak asasinya
manusia akan kehilangan martabat yang menjadi
inti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkan
HAM kepada manusia untuk menjaga martabat
manusia. Oleh karena HAM merupakan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabut
oleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negara
sekalipun.
6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, artinya . . . .
a. Indonesia adalah negara agama
b. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih
dari satu agama
c. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
d. seluruh agama dan kepercayaan berkembang
bebas di Indonesia
e. Indonesia memberi kebebasan kepada warga
negaranya untuk beragama, bahkan tidak
beragama
Sumber: http://lifestyle.okezone.com/read/2014/pelantikan-jokowi,
diunduh 2 November 2014
12 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Jawaban: c
Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, artinya Indonesia yakin dan percaya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,
Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warga
negara bebas menentukan agama yang diyakini,
tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negara
Indonesia dapat meyakini satu dari agama yang
telah diakui pemerintah Indonesia dan melaksanakan
ibadah menurut agama dan kepercayaannya
itu.
7. Perhatikan hak-hak berikut!
1) Hak mengemukakan pendapat.
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
4) Hak menduduki jabatan.
Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila
. . . .
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. kelima
Jawaban: d
Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan. Sila keempat merupakan inti
ajaran demokrasi Pancasila yaitu sistem
pemerintahan yang berbasis pada rakyat
(kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandaskan
nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat
terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara
lain hak mengemukakan pendapat, berkumpul dan
mengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan,
serta menduduki jabatan.
8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan
mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang
terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya
petugas menemukan berbagai fasilitas yang
melebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur,
kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja
kerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruang
karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan
dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini
merupakan penyimpangan terhadap sila . . . .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
c. persatuan Indonesia
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Jawaban: b
Temuan tersebut merupakan penyimpangan
terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan
beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap
HAM, salah satunya hak kesederajatan dalam
hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud
diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam
hukum. Seharusnya setiap tahanan memiliki
ruang tahanan yang sama sehingga terwujud kesederajatan
dalam hukum.
9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuan
dan kesatuan Indonesia adalah . . . .
a. Sumpah Pemuda
b. Boedi Utomo
c. proklamasi
d. Bandung Lautan Api
e. Pertempuran Surabaya
Jawaban: a
Sumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober
1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesia
mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalam
tanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu,
Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan
kesatuan Indonesia.
10. Pembredelan media massa pada masa Orde Baru
merupakan pelanggaran hak warga negara dalam
menyampaikan dan memperoleh informasi.
Tindakan tersebut merupakan penyimpangan
terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . .
a. pasal 28F
b. pasal 28G
c. pasal 28H
d. pasal 28I
e. pasal 28J
Jawaban: a
Hak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28F
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.”

Leave a comment »

ulangan harian bab 2 pengelolaan keuangan dan kekuasaan kehakiman

SOAL PPKn Kls XII BAB 2 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 1
Tugas PPKn Untuk XII
BAB 2 PENGELOAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pengertian keuangan negara yang benar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pada intinya adalah . . . . des 2015
a. rencana pengalokasian dana secara kuantitatif untuk masa satu tahun mendatang
b. semua hak yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara
c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan manajemen keuangan untuk suatu periode tertentu
d. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara
e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik dan memberikan kekuasaan
pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran
2. Apabila menelaah pengertian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Van der Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yang
sama antara lain . . . . des 2015
a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat nonmateriel
b. periodik dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang
c. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh swasta
d. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga negara
e. bersifat materiel dan milik negara
3. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003, keuangan negara meliputi beberapa hal antara lain . . . .
a. penerimaan daerah dan kekayaan swasta
b. kas daerah dan laba perusahaan milik perorangan
c. hak negara untuk memungut pajak dan pengiriman negara
d. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara dan piutang badan milik swasta
e. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan pengeluaran serta penerimaan badan usaha milik swasta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk
implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa
secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . . des 2015
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
SOAL PPKn Kls XII BAB 2 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 2
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan
balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak b. hibah c. retribusi d. pinjaman e. pencetakan uang
8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha d. pembiayaan badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat e. kemakmuran pemerintah
c. pemenuhan hidup pegawai
9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . des 2015.
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan
kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal. des 2015
a. menteri keuangan c. menteri perekonomian e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan d. gubernur Bank Indonesia
11. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . .
a. memeriksa semua keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
b. menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan di lembaga negara
c. mengaudit semua sistem keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia
d. menilai mekanisme pengelolaan keuangan
e. menjamin sistem pengelolaan keuangan
12. BPK berwenang dalam menentukan objek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah
a. menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang, atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara
b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara
c. menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan negara
d. meminta keterangan dan dokumen setiap instansi pemerintah yang menerima atau tidak
menerima dana dari APBN
e. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan
13. BPK memberikan opini dari hasil penilaian pengelolaan keuangan negara dari berbagai instansi atau lembaga yang mendapat dana dari APBN. Salah satu opini yang diberikan BPK adalah qualified opinion. Maksud opini tersebut adalah . . . .
a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun
b. laporan dapat diterima dengan syarat perbaikan di beberapa bagian
c. laporan keuangan dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan
d. secara umum laporan keuangan dianggap wajar, tetapi masih ada yang belum memenuhi standar
e. secara umum laporan keuangan belum memenuhi standar tetapi ada bagian yang sudah memenuhi standar
SOAL PPKn Kls XII BAB 2 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 3
14. Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diperiksa adalah . . . .
a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan negara
b. supaya para pengelola keuangan Negara menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesarbesarnya bagi rakyat
c. mengawasi organisasi atau badan yang mengelola keuangan negara supaya tidak ada dana yang masuk ke perusahaan swasta
d. supaya BPK dapat dengan mudah menemukan orang yang berusaha mengambil uang yang menjadi objek keuangan negara
e. supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengalokasian dana yang berasal dari ABPN sehingga tepat sasaran
15. Pernyataan yang sesuai dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. mempunyai hak untuk tidak memublikasikan hasil pemeriksaan akuntan publik
d. melaporkan tindak pidana paling cepat satu bulan terhitung dari penemuan kasus
e. melaporkan hasil temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana kepada presiden
16. Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Maksud dari
tugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukan BPK adalah . . . .
a. pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk keuangan pemerintah
b. mengetahui alokasi dana yang berada di setiap instansi pemerintah supaya keuangan Negara bisa terpantau dengan baik demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara
c. pemeriksaan keuangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam rangka memberikan penilaian atas pengelolaan aset-aset negara yang dikelola pemerintah
d. pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintah untuk mengetahui alokasi dana keuangan negara yang digunakan pemerintah supaya terkontrol dengan baik
e. mengetahui aliran dana keuangan Negara yang berada di perusahaan negara atau perusahaan swasta untuk menghindari adanya pencurian uang negara
17. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan
dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan . . . . des 2015
a. karyawan, kinerja, dan keuangan
b. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomian
c. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian intern
d. karyawan, sistem pengendalian intern, dan keuangan
e. bidang keuangan, investigasi, dan system pengendalian intern
18. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu satunya badan yang berkedudukan sejajar dengan
lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menjalankan tugasnya, BPK diberi
kewenangan tertentu. Salah satu kewenangan BPK adalah . . . .
a. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian eksternal pemerintah pusat dan pemerintah daerah
b. membina bagian keuangan di setiap instansi pemerintah
c. menetapkan standar akuntansi pemerintah
d. menerima kode etik pemeriksaan dari DPR
e. membina jabatan fungsional pemeriksa
19. BPK dapat memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinion
adalah salah satu opini yang diberikan BPK. Maksud disclaimer opinion adalah . . . .
a. auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan
b. BPK tidak berwenang memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan
c. auditor memberikan kesimpulan terhadap hasil temuan yang dianggap tidak wajar
d. lembaga yang diperiksa tidak bisa memberikan laporan pengelolaan keuangan negara
SOAL PPKn Kls XII BAB 2 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 4
e. pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan atas laporan kauangan yang dilaporkan suatu badan atau lembaga
20. Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang benar adalah . . . . des 2015
a. MPR mengumumkan calon anggota BPK
b. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK
c. anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden
d. anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR
e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK
21. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan.
Putusan pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh . . . .
a. ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang
b. hakim ketua, hakim anggota, dan ketua pengadilan
c. hakim anggota, para pihak, dan ketua pengadilan
d. ketua pengadilan, hakim anggota, dan para pihak
e. para pihak, panitera, dan hakim
22. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . des 2015.
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden
23. Bacalah wacana di bawah ini!
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan judicial review undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KIH menganggap bahwa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, permohonan KIH ditolak karena putusan hakim menilai pasal yang diajukan judicial review dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Lembaga yang berwenang menyatakan bahwa pasal yang diujikan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi
24. Bacalah wacana di bawah ini!
Lembaga ini dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas lembaga ini menjaga kehormatan hakim. Lembaga ini tidak berwenang dalam
melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang dimaksud yaitu . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi
Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soal nomor 25, 26, dan 27.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
3) Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi.
4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5) Memubarkan partai politik.
6) Menjaga kehormatan hakim.
7) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
25. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . . des 2015
SOAL PPKn Kls XII BAB 2 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 5
a. 1, 2, dan 4 b. 1, 4, dan 5 c. 2, 5, dan 7 d. 3, 4, dan 6 e. 4, 5, dan 7
26. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 3 b. 2 dan 3 c. 3 dan 6 d. 5 dan 7 e. 6 dan 7
27. Jenis kewenangan yang menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarlembaga Negara adalah . .
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi
d. mengusulkan pengangkatan hakim agung
e. membubarkan partai politik
28. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formil dan uji materiel
peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ditentukan.
Pengujian materiel difokuskan pada . . . .
a. pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan
b. legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan
d. proses pembentukan peraturan perundangundangan
e. kesesuaian antara judul peraturan dengan isinya
29. Kementerian lingkungan hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas rancangan
undang-undang tentang lingkungan hidup. Pemerintah mengundang beberapa ahli dari kalangan akademisi dan aktivitas lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam hal tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan harus memperhatikan asas . . . .
a. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat d. kejelasan rumusan
b. kesesuaian jenis dan muatan materi e. kejelasan tujuan des 2015
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan
30. Bacalah wacana di bawah ini!
Fauzi menganggap bahwa pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Fauzi menjelaskan pasalpasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Fauzi merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, Fauzi tidak mengetahui hal yang
harus dilakukan supaya haknya tidak terhambat oleh berlakunya pasal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Anda sebagai peserta didik yang belajar mengenai hukum sebaiknya mengarahkan Fauzi untuk mengajukan uji materiel peraturan daerah tersebut kepada lembaga negara. Anda harus merekomendasikan Fauzi mengajukan permohonan uji materiel peraturan daerah kepada . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi

Leave a comment »

ULANGAN HARIAN PPKn

ULANGAN HARIAN 2
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas : XII
Standar Kompetensi : 2. Mengevaluasi Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Kompetensi Dasar : 2.1., 2.2 dan 2.3.
K K M : 75,00
Jawablah soal-soal pilihan ganda di bawah ini, dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d, atau e di lembar jawaban !
1. Pemerintahan oleh banyak orang yang tidak terorganisasi dengan baik disebut ….
a. demokrasi
b. mobokrasi d. monarki
c. oligarki e. tirani
2. Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, tetapi dalam praktinya menjadi parlementer, ini terjadi dalam system pemerintahan Indonesia kurun waktu ….
a. 1945 – 1949
b. 1949 – 1950 d. 1959 – 1966
c. 1950 – 1959 e. 1966 – 1998
3. Negara member kekuasaan kepada daerah untuk membuat peraturan dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan cirri khas daerah tersebut. Kalimat ini merupakan makna dari…
a. sistem sentralisasi
b. sistem desentralisasi d. sistem oposisi
c. system Negara kesatuan e. sistem otokrasi
4. Setelah amandemen UUD 1945, presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, terdapat dalam pasal ….. UUD 1945.
a. 6 A
b. 7 d. 8 A
c. 8 e. 9
5. Penguasa yang ditentukan berdasarkan keturunan (heredity) disebut ….
a. tirani
b. aristokrasi d. demokrasi
c. oligarki e. monarki
6. Jika presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan saja berarti menganut sistem….
a. parlementer
b. presidensial d. konstitusi
c. federasi e. oposisi
7. Di dalam sistem parlementer, pemerintahan dijalankan oleh ….
a. Presiden dan wakil presiden
b. Perdana menteri dan menteri d. Presiden dan Perdana Menteri
c. Raja dan menteri e. Raja dan Perdana Menteri
8. Salah satu cirri Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah ….
a. sering terjadi perantian kabinet
b. pemerintahan relative lebih stabil
c. kedudukan eksukutif lrbih tinggi dari legislative
d. pemerintah dapat dibubarkan parlemen (DPR)
e. presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan
9. Selain Indonesia, Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah….
a. USA dan Philipina
b. Inggris dan Jepang d. USA dan India
c. Jepang dan India e. Inggris dan Philipina
10. Kelebihan dari system pemerintahan presidensial adalah ….
a. tak mendapat dukungan DPR
b. mendapat tekanan rakyat d. terjadi perselihan dengan DPR
c. melanggar konstitusi e. melanggar sumpah dan janji
11. Suatu negara berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan parlementer, maka dalam negara tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai … .
a. kepala Negara
b. kepala pemerintahan
c. kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
d. pemimpin cabinet
e. perdana Menteri
12. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang untuk kepentingan penguasa sendiri disebut …
a. monarki
b. tirani d. oligarki
c. aristokrasi e. mobokrasi
13. Di dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial menteri-menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada …
a. perdana Menteri
b. parlemen (DPR) d. raja dan kaisar
c. presiden e. senat (DPD)
14. Pemerintah pusat memberi hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ciri khas daerah tersebut merupakan pelaksanaan asas … .
a. sentralisasi
b. desentralisasi d. medebewind
c. dekonsentrasi e. federasi
15. Mosi tidak percaya biasanya diberikan oleh … .
a. anggota MPR
b. anggota DPA d. parlemen (DPR)
c. anggota DPR e. komisi dalam DPR
16. Di dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dijalankan oleh … .
a. presiden dan wakil presiden
b. perdana menteri dan para menteri d. raja dan menteri
c. raja dan menteri e. raja dan perdana menteri
17. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah … .
a. India d. Jepang
b. Inggris e. Amerika Serikat
c. Malaysia
18. Perhatikan pernyataan berikut ini :
1. menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dengan mosi tidak percaya
2. kabinet bertanggungjawab kepada parlemen sehingga lebih demokratis
3. menteri- menteri harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada parlemen
4. kekuasaan Presiden sangat kuat yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
5. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
Kelebihan dari sistem pemerintahan Presidensial ditunjukkan oleh pernyataan nomor …
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4 d. 2, 3, 4
c. 1, 4, 5 e. 2, 4, 5
19. Yang dimaksud dengan kabinet koalisi adalah kabinet yang …
a. menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat
b. merupakan gabungan dari beberapa partai politik
c. menyelenggarakan program yang terbatas di suatu bidang
d. dibentuk tanpa formatur dan terikat pada kekuatan politik lembaga legislative
e. terdiri atas orang-orang yang berasal dari satu partai politik yang menang pemilu
20. Suatu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara disebut … .
a. demokrasi
b. oligarkhi d. anarki
c. aristokrasi e. tirani
21. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, terdapat 3 lembaga tinggi negara yang sebelumnya belum dikenal dalam naskah asli UUD 1945 yaitu … .
a. MPR, DPD, DPA
b. DPD, DPR, DPA d. MA, MK, KY
c. DPD , MK, KY e. MA, MK, KPU
22. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini :
1. MPR merupakan lembaga tertinggi negara
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
4. Pencantuman hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945
5. Anggaran pendidikan minimum 20 %
Pernyataan yang menunjukkan hasil amandemen UUD 1945 adalah nomor … .
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 5 d. 2, 4, 5
c. 2, 3, 4 e. 3, 4, 5
23. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan … .
a. bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD
b. setelah pemilihan DPR dan DPD
c. setelah Sidang Umum MPR
d. sebelum masa jabatan Presiden sebelumnya habis
e. sebelum pemilihan calon legislatif
24. Dalam sistem pemerintahan parlementer pemilihan Perdana Menteri dilakukan oleh … .
a. kaisar atau raja
b. rakyat melalui pemilu d. senat
c. presiden atau kepala Negara e. parlemen
25. Menurut UUD 1945 hasil amandemen lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah … .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Agung
c. Dewan Perwakilan Daerah e. Mahkamah Konstitusi
26. Bentuk pemerintahan Republik adalah suatu negara yang memiliki ciri-ciri … .
a. dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa mutlak
b. kepala negaranya diangkat berdasarkan garis keturunan
c. kepala negaranya dipilih untuk masa jabatan tertentu dalam pemilu
d. dikuasai oleh golongan tertentu untuk kepentingan seluruh rakyat
e. kehendak negara ditentukan oleh satu orang
27. Di dalam suatu negara yang berbentuk serikat pemegang kedaulatan ke dalam adalah …
a. pemerintah pusat (federasi)
b. pemerintah negara bagian
c. pemerintah pusat dan negara bagian
d. perwakilan negara bagian
e. gabungan dari beberapa negara bagian
28. Negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pernah berubah menjadi Negara serikat pada ….
a. 17 Agustus 1949
b. 22 esember 1949 d. 27 Desember 1949
c. 25 Desember 1949 e. 17 Agustus 1950
29. Menurut UUD 1945 bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik. Hal ini tercantum dalam pasal ….UUD 1945.
a. 1 ayat 1
b. 1 ayat 2 d. 2 ayat 2
c. 2 ayat 1 e. 3
30. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar. Hal ini merupakan bunyi pasal …. UUD 1945.
a. 3 ayat 2
b. 4 ayat 1 d. 5 ayat 1
c. 4 ayat 2 e. 5 ayat 2
E s a i
Jawablah soal – soal di bawah ini dengan singkat, jelas dan benar !
1. Jelaskan kelebihan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini !
2. Tuliskan isi dekrit presiden 5 Juli 1959 ! Jelaskan alasan dikeluarkannya dekrit tersebut !

Leave a comment »

NAPAK TILAS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Kelas X Semester I | 1
Napak Tilas Penegakan Hak
Asasi Manusia di Indonesia
Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di
jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan diterima di
sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau di
madrasah aliyah (MA) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Keberhasilan ini
sudah sepatutnya kalian syukuri, karena bagaimanapun keberhasilan kalian adalah
merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha
Esa harus kalian tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka
mengembangkan potensi diri yaitu dengan cara mengubah gaya belajar kalian.
Mulai saat ini kalian lebih banyak belajar secara “mandiri” dan bekerja sama
dengan teman-teman kalian, baik yang berasal dari satu sekolah maupun sekolah
lainnya.
Pada Bab satu ini kalian akan mempelajari materi tentang “ Napak Tilas
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” yaitu dengan cara memahami halhal
yang berkenaan kasus-kasus pelanggaran HAM, perlindungan dan pemajuan
HAM, serta dasar hukum HAM di Indonesia. Selain itu, kalian juga harus mampu
menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan
HAM dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Untuk itu, silakan kalian
cermati uraian materi berikut ini.
A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena
manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajiban asasinya. Pernahkah
BAB
1
Bab I.indd 1 27/03/2014 22:32:21
2 | BUKU SISWA PPKN
Kalian mendengar atau membaca berita tentang kasus pelanggaran HAM? Tentu
saja bila kalian rajin mengikuti berita dari media elektronik atau media cetak,
kasus-kasus pelanggaran HAM sangat sering kita dengar. Dari kasus-kasus yang
kalian temui, kasus manakah yang menarik? Mengapa? Silakan kalian diskusikan
dengan teman sebangku atau sekelas kalian. Berikut adalah salah satu kasus yang
berkaitan dengan pelanggaran HAM. Silakan kalian simak kasus tersebut.
Kisah Marsinah
Cerita tragis yang dialami Sinah dimulai pada Ahad, 9 Mei
1993. Sosok perempuan muda berambut lebat itu ditemukan
tak bernyawa lagi di sebuah lokasi dekat tempat tinggalnya,
di Desa Wilangan, Nganjuk. Kala itu, kondisi tubuh Sinah amat
mengenaskan. Sekujur tubuh penuh luka parah plus tulang
panggul yang patah. Desas-desus langsung mengentak sesama
rekan kerja. Beredar kabar kemudian, Sinah tewas dibunuh garagara
terkait demonstrasi buruh yang terjadi di PT CPS.
Usut punya usut, unjuk rasa para buruh dipicu sebuah surat
edaran gubernur setempat. Isinya, semua perusahaan di wilayah
itu diimbau menaikkan upah minimum regional (UMR). Walau
kebijakan itu sudah dikeluarkan, PT CPS memilih bergeming.
Perusahaan itu belum juga menaikkan UMR. Kondisi ini memicu
geram para buruh.
Tepat pada Senin, 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS
berunjuk rasa dengan cara mogok kerja. Aksi ini berlanjut hingga
keesokan harinya. Namun menjelang Selasa siang, manajemen
perusahaan dan pekerja berdialog dan menyepakati sebuah
perjanjian. Intinya, perusahaan akan mengabulkan permintaan
karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sepintas lalu,
persoalan antara perusahaan dan karyawan seolah terselesaikan.
Tapi pada keesokan harinya, sebanyak 13 orang karyawan
dipanggil ke Markas Komando Distrik setempat dan diminta untuk
mengundurkan diri dari PT CPS.
Marsinah penuh amarah. Menurut dia, dalam kesepakatan
antara karyawan dan perusahaan–yang disaksikan Kantor
Bab I.indd 2 27/03/2014 22:32:21
Kelas X Semester I | 3
Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo dan Dewan Pimpinan Cabang
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia–PT CPS berjanji tak akan
mencari-cari kesalahan karyawan pasca tuntutan kenaikan UMR.
Bagi Sinah, itu artinya sama dengan tak bakal memberlakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.
Pada Rabu itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinah mengunjungi
teman-temannya yang terkena PHK. Usai beranjangsana seraya
menyampaikan keprihatinannya, perempuan lajang ini berpisah
di dekat Tugu Kuning, di Sidoarjo. Sebagai kalimat perpisahan
saat itu, Sinah kembali menegaskan tak bisa menerima keputusan
PHK bagi rekan-rekannya tadi. Tak hanya itu, Sinah berjanji
bakal menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan.
Terhitung sejak Rabu malam itulah, keberadaan Marsinah seolah
lenyap ditelan gelap malam. Tepat delapan hari kemudian, 9
Mei 1993, tersiar kabar kalau Sinah ditemukan tewas secara tak
wajar. Kasus ini sontak disorot media massa nasional. Sempat
disebut-sebut, kematian sosok yang kini menjadi nama sebuah
jalan di Nganjuk itu melibatkan tentara.
Polisi tentu tak tinggal diam. Berdasarkan hasil penyidikan,
tercatat sembilan nama yang berasal dari susunan kepemimpinan
dan pemilik PT CPS sebagai tersangka pelaku penganiayaan
Marsinah. Dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan
tingkat banding, kesembilan orang tadi dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman. Tapi ketika persidangan naik ke tingkat kasasi
Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan demi
hukum. Dasarnya: ada kesalahan prosedur dalam kasus ini.
Semenjak itulah, pengusutan Kasus Marsinah belum
menunjukkan titik terang, bahkan seakan terlupakan. Pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kasus Sinah sempat
dibicarakan kembali. Bahkan Gus Dur–panggilan akrabnya–
saat itu meminta agar Kasus Marsinah kembali diusut. Keinginan
senada pun dikemukakan Komisi Nasional HAM saat bertemu
Presiden Megawati Sukarnoputri, sekitar pertengahan April 2002.
Menurut Komnas HAM, Megawati sepakat buat mengusut ulang
Bab I.indd 3 27/03/2014 22:32:21
4 | BUKU SISWA PPKN
kasus kematian peraih penghargaan HAM Yap Thiam Hien 1993
itu.
Sumber: http://bola.liputan6.com/read/52757/marsinah-danmisteri-
kematiannya
Setelah kalian menyimak dan mencermati kasus tersebut, barangkali ada halhal
yang akan kalian klarifikasi atau pertanyakan. Silakan tuliskan klarifikasi atau
pertanyaan kalian pada kolom di bawah ini.
Tabel 1.1. Pertanyaan atas Kasus Marsinah
No. Kolom klarifikasi dan Pertanyaan Kasus Marsinah
1 ……………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………………..
5 ……………………………………………………………………………………………………..
Selain kasus Marsinah, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah
terjadi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.
a. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini
sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
b. Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi
Militer (DOM), di Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk
pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan,
penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan dengan pola
yang sama.
c. Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal
yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat”
secara misterius yang terkenal dengan istilah “petrus” (penembakan
misterius).
d. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.
Dalam kasus ini korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang
Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.
e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini
lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani
Bab I.indd 4 27/03/2014 22:32:21
Kelas X Semester I | 5
Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian
terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang
memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate,
Fadli, Denny Yulian dan Zainal.
f. Pembunuhan Munir sebagai Aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7
September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke
Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenic yang kadarnya sangat
mematikan.
B. Perlindungan dan Pemajuan HAM
1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan
segala kesempurnaanya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang
Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan
makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak
yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak
tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM).
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri
manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak
yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya,
karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang
lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit
untuk menegakkan hak asasi lainnya.
Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan
penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya.
Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya
mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam
hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut.
Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan
menyempurnakannya.
Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku Sistem
Pemerintahan Indonesia Tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan
bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang
Bab I.indd 5 27/03/2014 22:32:21
6 | BUKU SISWA PPKN
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi
hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas
dari dan dalam kehidupan manusia.
Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan
tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam
buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2012) karangan Trubus Rahardiansyah
yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hakhak
yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat,
atau negara.
Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan.
Keseimbangannya adalah antara hak
dan kewajiban serta keseimbangan
antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Upaya
menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi HAM menjadi
kewajiban dan tanggung jawab
bersama antara individu, pemerintah
(aparatur pemerintahan baik sipil
maupun militer), dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak
terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam
memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak
Info Kewarganegaraan
Selanjutnya agar lebih mendalami
perlindungan dan pemajuan
HAM, kalian buka dan pelajari
makna tersebut dalam website
Komnas HAM atau sumber lain
yang relevan.
Bab I.indd 6 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 7
kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan,
perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan
terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi
manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.
Dalam penerapannya, hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari
kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM).
Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila
ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan
kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan
global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan
kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.
Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di
atas, yaitu sebagai berikut.
a. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah
bagian dari manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama,
etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau
lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.
Tugas Mandiri
Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang perlindungan dan pemajuan
hak asasi manusia di Indonesia, coba kalian tuliskan beberapa contoh yang
merupakan upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Tabel 1.2. Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
No Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2.
Bab I.indd 7 27/03/2014 22:32:22
8 | BUKU SISWA PPKN
3.
4.
5.
2. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
a. Periode Tahun 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada
hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di
parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah
memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi),
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan
dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan
sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen
terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam
Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30
Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:
“…sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai
bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar
dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin
sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita
akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan
partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.
1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya
partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran
paham yang ada dalam masyarakat.
2) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya
pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal
yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan
mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat
Bab I.indd 8 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 9
Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka. Isi Maklumat tersebut adalah sebagai berikut.
“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat
dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan
diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat utnuk menjalankan
macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha
negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahanperubahan
susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam
tangan menteri”.
b. Periode Tahun 1950 – 1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan
periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan
momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi
semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di
kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku
“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia menyatakan
bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang”
dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata
negara ini ada 5 (lima) aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai
politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers
sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga,
pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana
kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan
rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan
kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif
terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan
iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan
ruang kebebasan. Dalam perdebatan di Konstituante misalnya, berbagai partai
politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal
dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan
diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.
c Periode Tahun 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi
Bab I.indd 9 27/03/2014 22:32:22
10 | BUKU SISWA PPKN
parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada
di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan
tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam
tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan
hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah
terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil
dan hak politik warga negara.
d. Periode Tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada
semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan
berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan
pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah
Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang
merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi
HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS
No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan
rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia
dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Dalam buku 30 Tahun Indonesia
Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai
berikut.
“Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh
manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang
berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajibankewajibannya
dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan
manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air;
antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila
yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban
individu terhadap masyarakat”.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat
Bab I.indd 10 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 11
diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa
Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum
yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin
dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain
itu, Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana
tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan
Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada
anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk
memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.
Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM
nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang
dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus
terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan
jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi
seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus
Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran
strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap
tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif
pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor
50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan
menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran
kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, Komisi ini bertujuan
untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal
HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.
Bab I.indd 11 27/03/2014 22:32:22
12 | BUKU SISWA PPKN
e. Periode Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat
besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan
pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang
berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan
penyusunan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pemberlakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan
kemasyarakatan di Indonesia. Demikian pula
pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen
HAM internasional semakin ditingkatkan.
Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan
banyaknya norma dan ketentuan hukum
nasional khususnya yang terkait dengan
penegakan HAM diadopsi dari hukum dan
instrumen internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode
ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap
status penentuan (prescriptive status) dan
tahap penataan aturan secara konsisten (rule
consistent behaviour). Pada tahap status
penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundangundangan
tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR),
Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
lainnya.
Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour)
mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahapl ini ditandai
dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah
konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam
Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor
83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU
Sumber http://www.tokoh-tokoh.com
Gambar 1.1 Alm. Munir merupakan
Tokoh dalam penegakan HAM di
Indonesia
Bab I.indd 12 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 13
Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain
itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15
Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.
1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah
diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.
Tugas Mandiri
Berdasarkan hal tersebut di atas sekaligus dalam rangka meningkatkan
pemahaman kalian tentang periodisasi pemajuan HAM, coba kalian tuliskan
kembali peraturan atau instrumen HAM yang pernah berlaku di Indonesia.
Tabel. 1.3. Periodisasi Pemajuan HAM di Indonesia
No Periodisasi Peraturan HAM yang Dibuat
1 Tahun 1945 s.d 1950
2 Tahun 1950 s.d 1959
3 Tahun 1959 s.d 196
4 Tahun 1966 s.d 1998
5 Tahun 1998 s.d sekarang
Setelah Kalian mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan peraturan atau
instrumen HAM, menurut hasil analisis kalian, pada periode manakah yang
terbaik dalam melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan HAM bagi
warga negara Indonesia. Jelaskan jawaban kalian.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..
Tugas Mandiri
Coba kalian lengkapi tabel perbandingan antarperiode dalam hal penegakan
HAM di Indonesia berikut ini.
Bab I.indd 13 27/03/2014 22:32:22
14 | BUKU SISWA PPKN
ORDE BARU REFORMASI
Peraturan yang pernah dibuat :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Fungsi Aparat Penegak HAM :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Tantangan / Hambatan yang dihadapi :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Peraturan yang pernah dibuat :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Fungsi Aparat Penegak HAM :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Tantangan / Hambatan yang dihadapi :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
PENEGAKAN HAM RI
Di antara kedua periode tersebut, periode manakah yang penegakan HAM-nya relatif lebih baik. Jelaskan jawaban kalian.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tabel. 1.4. Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia
Bab I.indd 14 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 15
C. Dasar Hukum HAM di Indonesia
Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam
perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan
perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak
terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama,
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua,
dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat,
dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis memberikan
jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau
penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia
dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun, kelemahanya
karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global
seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Sementara
itu, bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat
memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Adapun, pengaturan HAM dalam
bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada
kemungkinan seringnya mengalami perubahan.
1) Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara
Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen
berikut.
a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang
Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
Pasal 27 Ayat (1)
b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
c. Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan, Pasal 28
d. Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29
Ayat (2)
Bab I.indd 15 27/03/2014 22:32:23
16 | BUKU SISWA PPKN
e. Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
f. Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
g. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah, Pasal 32
h. Hak di bidang perekonomi, Pasal 33
i. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34
b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a
person under the Law), Pasal 7 Ayat (1)
b. Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the
law), Pasal 7 Ayat (2)
c. Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to
equal protection againts discrimination), Pasal 7 Ayat (3)
d. Hak atas bantuan hukum (The Right to Legal assistance), Pasal 7 Ayat
(4)
e. Hak atas keamanan personal (The Right to personal security), Pasal 8
f. Hak atas kebebasan bergerak (The Right to freedom or removement
and residence), Pasal 9 Ayat (1)
g. Hak untuk meninggalkan negeri (The Right to leave any country),
Pasal 9 Ayat (2)
h. Hak untuk tidak diperbudak (The Right not to be subjected to slavery,
servitude, or bondage), Pasal 10
i. Hak mendapatkan proses hukum (The Right to due process of law),
Pasal 11
j. Hak untuk tidak dianiaya (The Right not to be subjected to turtore, or
to cruel, inhuman or degrading treatement or punishment), Pasal 12
k. Hak atas peradilan yang adil (The Right to impartial judiciary), Pasal
13 Ayat (1)
l. Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (The Right to an effective
remedy by the competent national tribunals), Pasal 13 Ayat (2)
m. Hak dianggap tidak bersalah (The Right to be persumed innonence),
Pasal 14 Ayat (1),(2),dan (3)
Bab I.indd 16 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 17
n. Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (The Right to freedom or
thought, conscience, and religion), Pasal 18
o. Hak atas kebebasan berpendapat (The Right to freedom of opinion
and express), Pasal 19
p. Hak kebebasa berkumpul (The Right to association), Pasal 20
q. Hak atas penuntutan (The Right to petition the government), Pasal 21
Ayat (1)
r. Hak turut serta dalam pemerintahan (The Right to take part in the
government), Pasal 22 Ayat (1)
s. Hak akses dalam pelayanan publik (The Right to equal acess to public
service), Pasal 22 Ayat (2)
t. Hak mempertahankan negara (The Right to national defence), Pasal
23
u. setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguhsungguh
dalam pertahanan kebangsaan, Pasal 23
v. Hak atas kepemilikan (The Right to own proverty alone as well as in
association with others), Pasal 25 Ayat (1)
w. Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (The Right to be arbitrary
deprived of his property), Pasal 25 Ayat (2)
x. Hak mendapatkan pekerjaan (The right to work, to free choice
employment, to just and favourable conditions), Pasal 27 Ayat (1)
y. Hak atas kerja (The Right to work and to pay for equal work), Pasal
27 Ayat (2)
z. Hak untuk membentuk serikat kerja (The Right to labour union),
Pasal 28
c) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah
sebagai berikut.
a. Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28
b. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal
19
c. Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan
undang-undang, Pasal 20
Bab I.indd 17 27/03/2014 22:32:23
18 | BUKU SISWA PPKN
d. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undangundang,
Pasal 21
e. Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak
berdemonstrasi dan mengajukan pengaduan kepada penguasa, Pasal
22
f. Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 23
g. Berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam
pertahanan negara, Pasal 24
h. Hak atas kepemilikan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain,
Pasal 26
i. Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28
j. Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk
melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, Pasal 29
k. Hak dibidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 30
l. Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial,
Pasal 31
m. Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Pasal 40
n. Hak atas jaminan kesehatan, Pasal 42
d) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah
sebagai berikut.
a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya,
Pasal 28 A
b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1)
c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B
Ayat (2)
d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, Pasal 28 C Ayat(1)
Bab I.indd 18 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 19
e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat
(1)
f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif, Pasal 28 C Ayat (2)
g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum
yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat
(1)
h. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3)
i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
Pasal 28 D Ayat (3)
j. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)
Masih banyak lagi pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi.
Tugas Mandiri
Coba kalian tuliskan tentang pasal dan pengaturan HAM yang terdapat dalam
UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Tabel 1.5 Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
No. Pasal Pengaturan Hak Asasi Manusia
1 Pasal 28
Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya, Pasal 28 E ayat 1
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Bab I.indd 19 27/03/2014 22:32:23
20 | BUKU SISWA PPKN
2 Pasal 29
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3 Pasal 30
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4 Pasal 31
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
5 Pasal 32
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
6 Pasal 33
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
7 Pasal 34
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2) Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR
Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR
Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia
Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.
Bab I.indd 20 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 21
3) Pengaturan HAM dalam Undang-Undang
Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.
a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan,
Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat
b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25
Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan
d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105
tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa
f. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
g. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11
tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
h. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963
tentang Tindak Pidana Subversi
i. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi
j. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
k. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
l. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
m. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Bab I.indd 21 27/03/2014 22:32:23
22 | BUKU SISWA PPKN
4) Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun
1999 tentang Pengadilan HAM
b. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian
Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita
c. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana
ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta tindak lanjutnya
d. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar
e. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001
f. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan
g. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu
pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten
(rule consistent behaviour). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran
terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah
maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang
perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Penataan
aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan
pertama adalah demokrasi dan supremasi hukum; kedua, HAM sebagai tatanan
sosial. Menurut Prof Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip
Bab I.indd 22 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 23
negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi
jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara
HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang
“simbiosis mutualistik”. Selanjutnya, HAM sebagai tatanan sosial merupakan
pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial.
Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan
(civic education) sangat diperlukan dan terus dilakukan secara berkesinambungan.
Tugas Mandiri
Setelah kalian mempelajari dan memahami bahwa penerapan HAM memerlukan
instrumen yang mengaturnya, coba kalian cari dan gali informasi tersebut dari
berbagai sumber, baik media cetak, elektronik, atau sumber lain. Kemudian,
lengkapilah Tabel Analisis Perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia. Aspek yang di analisis adalah sebagai berikut.
1. Landasan hukum kedua lembaga tersebut.
2. Tugas yang dijalankan kedua lembaga tersebut.
3. Kendala-kendala yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan
tugasnya.
4. Contoh kasus yang pernah ditangani kedua lembaga tersebut.
Bab I.indd 23 27/03/2014 22:32:23
24 | BUKU SISWA PPKN
Landasan Hukum :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Cakupan Tugas :
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Kendala yang dihadapi :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kasus yang pernah ditangani :
………………..………………………………………………………
………………………..………………………………………………
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
KOMNAS HAK ASASI MANUSIA
Landasan Hukum :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Cakupan Tugas :
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Kendala yang dihadapi :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kasus yang pernah ditangani :
…………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK
Tabel 1.6. Analisis Perbandingan Komnas HAM dengan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
Bab I.indd 24 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 25
D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menuntut
dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan
hak asasi manusia tersebut, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya
Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan
bahwa “perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung
jawab Negara, terutama pemerintah”.
Guna menjabarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 maka dibentuklah
lembaga perlindungan HAM seperti
Komnas HAM, Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
Peradilan HAM, dan lembaga
perlindungan HAM lainnya.
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia
terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah
berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah sebagai
berikut.
1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50
Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75
sampai dengan Pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri
setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
2. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia
(HAM) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses
Info Kewarganegaraan
Dasar pemikiran pembentukan
Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Tuhan YME adalah pencipta
alam semesta.
b. Manusia dianugrahi jiwa, bentuk
struktur, kemampuan, kemauan
serta berbagai kemampuan oleh
Penciptanya untuk menjamin
kelangsungan hidupnya.
c. Hak asasi manusia tidak boleh
dilenyapkan oleh siapapun dalam
keadaan apapun.
Bab I.indd 25 27/03/2014 22:32:24
26 | BUKU SISWA PPKN
penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi
pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun, pembentukan produk hukum
dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM
internasional.
3. Membentuk pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan
HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan
HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah
Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Untuk memahami lebih jauh tentang perlindungan dan pemajuan hak asasi
manusia di Indonesia, coba kalian amati gambar berikut. Kemudian, kalian
jawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut.
Sumber: http://www.tempo.co
Gambar 1.2 Aparat keamanan sedang mengatasi kerusuhan
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut.
1. Mengapa dalam setiap terjadinya kerusuhan selalu berdampak pada
pelanggaran HAM?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bab I.indd 26 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 27
2. Menurut kalian faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya
kerusuhan tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Dampak negatif apakah yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa
kerusuhan?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Bagaimanakah sebaiknya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama
ketika terjadi suatu konflik dalam masyarakat?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, buatlah analisis dari
gambar di atas.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan,
dan Penegakan HAM di Indonesia
Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi
manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau
Bab I.indd 27 27/03/2014 22:32:24
28 | BUKU SISWA PPKN
berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa,
yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan
penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hak asasi manusia sering mengalami
kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Kondisi sosial-budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk
negara kepulauan, yang juga memiliki banyak adat dan budaya. Disadari
atau tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di
negeri ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainya
dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal.
2. Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk
menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu,
dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi.
Komunikasi dan informasi inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam
pemajuan dan penegakan HAM.
3. Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang
mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan
kondisi masyarakat sehingga tak jarang terdapat hak-hak manusia yang
dilanggar.
4. Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak
manusia agar tidak saling bersinggungan. Namun, dengan adanya sejumlah
peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak
seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia.
Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi.
5. Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur
persoalan HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor
penting dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan
banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
melanggar hak orang lain.
6. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM.
Akibatnya, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
warga negara, seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan dan
sebagainya.
Bab I.indd 28 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 29
7. Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia sehingga
korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
8. Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus
didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah
sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang
selalu menghormati keberadaan orang lain. Disamping itu, diperlukan peran aktif
kita untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran
HAM, baik yang bersifat lokal maupun nasional sesuai dengan kemampuan kita
masing-masing.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J
bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung
arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian
kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya.
Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan
hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut.
1. Menolak dengan tegas setiap
terjadinya pelanggaran HAM
Sikap tersebut kita kemukakan
dengan alasan bahwa
pelanggaran hak asasi
manusia pada dasarnya adalah
pelanggaran atas harkat dan
martabat manusia. Selain itu,
secara hukum pelanggaran
HAM bertentangan dengan
berbagai peraturan HAM yang
ada, baik instrumen HAM
nasional maupun internasional.
Pelanggaran HAM akan
mengancam hak kemerdekaan
bagi seseorang dalam berbagai
segi kehidupan.
Penanaman Kesadaran
Berkonstitusi
Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
Bab I.indd 29 27/03/2014 22:32:24
30 | BUKU SISWA PPKN
2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan
HAM lainnya. Di samping itu, upaya dukungan kita terhadap tindakan tegas
terhadap para pelaku pelanggaran HAM perlu terus dilakukan. Misalnya,
mendukung penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat serta proses
peradilan HAM dalam upaya penegakan HAM. Bentuk dukungan lain yang
dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan.
Dengan demikian, masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya
bergantung pada peran pemerintah tetapi juga pada peran serta warga negara.
Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).
b. Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan
sebagainya.
c. Proses Peradilan hak asasi manusia, seperti tata cara penangkapan,
perlindungan saksi, dan sebagainya.
Menurut Prof Dr. Muladi, SH, pakar hukum pidana dalam buku Hak Asasi
Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat menjelaskan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sering
mengalami beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum
internasional dalam International Crime Court (ICC).
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara
tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana
sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.
c. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori.
Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang
memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.
d. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.
Bab I.indd 30 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 31
e. Perlindungan saksi yang tidak maksimal.
f. Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum Acara KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Tugas Mandiri
Dalam rangka memahami lebih jauh tentang tantangan dalam penegakan HAM di
Indonesia, coba kalian diskusikan dengan teman dan kemudian lengkapilah tabel
upaya penegakan HAM di Indonesia berikut ini.
Tabel 1.7. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
No. Bidang Tantangan yang Dihadapi Solusi terhadap Tantangan
1. Politik Golongan Putih atau Golput Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula
2. Ekonomi
3. Hukum
4. Sosial
5. Budaya
6. Hankam
Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada Bab 1 yang telah kita
pelajari bersama. Kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali
seluruh materi yang terdapat pada Bab 1 ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes
Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.
Refleksi
Setelah kalian menapak tilas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,
tentunya kalian semakin paham bahwa upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah ada mulai dari
awal kemerdekaan. Upaya tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk
menghormati hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut
serta cobalah berikan jawabannya. Kemudian, amalkanlah dalam kehidupanmu
sehari-hari.
1. Bila kalian melanggar hak asasi orang lain, bagaimana perasaan kalian?
Bab I.indd 31 27/03/2014 22:32:24
32 | BUKU SISWA PPKN
2. Apa hak dan kewajibanmu sebagai warga negara untuk memajukan dan
menegakkan hak asasi manusia?
3. Mengapa masih ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia saat ini?
Bagaimana untuk menghindari hal itu?
4. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tentang upaya pemajuan hak asasi manusia?
5. Manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini?
1. Kata Kunci
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi
pada bab ini, yaitu hak asasi, pemajuan, instrumen, dan aparat.
2. Intisari Materi
Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 1 Napak Tilas
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dapat kita simpulkan
antara lain sebagai berikut.
1. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia,
menyebabkan upaya penegakan HAM selalu mendapatkan
sorotan dari masyarakat. Tingginya sorotan masyarakat terhadap
upaya penegakan HAM mengindikasikan bahwa penegakan
HAM merupakan suatu hal yang mendasar dan teramat penting
untuk dilakukan.
2. Upaya penegakan HAM dilakukan sebagai jawaban atas telah
terjadinya tindak penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Walaupun upaya penegakan HAM sudah sangat lama, ternyata
pelanggaran dan penindasan terhadap hak kemanusiaan masih
saja terjadi di sekitar kita. Kasus kematian TKI di luar negeri,
pekerja anak dan kejahatan kemanusiaan masih saja mewarnai
perjalanan upaya penegakan HAM di Indonesia.
Rangkuman
Bab I.indd 32 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 33
3. Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi
prasyarat utama dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta
peri kehidupan yang harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai
Pancasila.
Diskusikan dengan kelompok kalian tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang
terjadi di lingkungan sekitar kalian. Deskripsikan kasus tersebut serta berikan
penyelesaian terhadap kasus tersebut.
No Peristiwa HAM Penyelesaiannya terhadap Kasus
1
2
3
4
5
Penilaian Diri
Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan sesuai dengan
rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah). Kemudian, berikan
alasan dan akibat dari perilaku itu. Nah, coba sekarang kalian renungi diri masingmasing,
apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu
menghormati hak asasi manusia? Isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Praktik Belajar Kewarganegaraan
Bab I.indd 33 27/03/2014 22:32:24
34 | BUKU SISWA PPKN
No Contoh Perilaku Kegiatan Alasan Akibat
1
Menghina kondisi orang
lain yang berbeda dengan
kita.
Tidak Pernah
Setiap orang
memiliki nasib
yang berbeda
Hubungan
pertemanan akan
semakin erat dan
suasanan akan
semakin kondusif
2
Berkata yang sopan dan
santun kepada setiap
orang tanpa melihat
pangkat, jabatan, dan
usia.
3
Menyapa terlebih dahulu
dan mengucapkan salam
ketika bertemu orang
laian, teman, atau guru.
4
Memberi sedekah
kepada orang yang
membutuhkan.
5 Menengok saudara atau
teman yang sakit.
6
Menyemangati teman
yang melakukan
kesalahan tanpa sengaja.
7 Menjaga perasaan orang
lain.
8
Tidak menceritakan aib
atau kesalahan orang
lain.
9
Memberikan pujian
terhadap keberhasilan
orang lain.
10 Menolong orang lain
yang terkena musibah.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas.
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Mengapa sampai
saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang
lain?
Uji Kompetensi Bab 1
Bab I.indd 34 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 35
3. Mengapa suatu instrumen hukum diperlukan dalam perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia?
4. Jelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menegakkan HAM di
Indonesia.
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka membangun partisipasi
masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di
Indonesia?

Leave a comment »