ULANGAN HARIAN BAB 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif ialah ….

a. MPR         B. DPR         c. KY             d. MA            e. MK
2. Baca dengan cermat pernyataan berikut!
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon anggota BPK. Anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan DPR. Pernyataan yang keliru berdasarkan ketentuan pemilihan anggota BPK adalah . . . .
a. BPK merupakan lembaga negara
b. pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis
c. anggota BPK diresmikan dengan keputusan DPR
d. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
e. anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua
3. Pernyataan yang mendukung terhadap pemberian Adverse Opinion yang diberikan Badan Pemeriksa
Keuangan kepada kementerian atau lembaga pengelola keuangan negara adalah . . . .
a. laporan keuangan dianggap belum sesuai standar pemeriksaan keuangan yang dibuat BPK
b. laporan keuangan disusun tidak sesuai standar dan lembaga tidak melakukan perbaikan meskipun sudah ada koreksi dari auditor
c. BPK menolak laporan keuangan meskipun sudah dilakukan perbaikan oleh lembaga atau kementerian yang mengelola keuangan negara
d. BPK masih menemukan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan negara dengan standar keuangan yang sudah ditetapkan pemerintah
e. hasil audit menunjukkan adanya ketidaksempurnaan data yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga pengelolaan keuangan negara
4. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha d. memberi pelatihan pemasaran
b. menghapuskan pajak barang ekspor e. meningkatkan kualitas barang
c. memberi bantuan modal usaha
5. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah
a. pelaksanaan persidangan dilakukan dengan sangat sederhana
b. negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin
c. proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan
d. hakim mempercepat pelaksanaan persidangan
e. hakim menjatuhkan sanksi yang ringan
6. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yang bertugas memeriksa keuangan negara. Akan
tetapi, badan tersebut tidak menjalankan tugasnyadengan baik. Kondisi tersebut berdampak pada
terjadinya maladministrasi di setiap lembaga negara. Terjadinya maladministrasi semakin memperparah tingkat korupsi di setiap lembaga negara. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah . . . .
a. mengingatkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi
b. mengganti anggota Badan Pemeriksa Keuangan
c. berunjuk rasa menentang kepengurusan BPK
d. membubarkan Badan Pemeriksa Keuangan
e. mengganti struktur pemerintahan nasional
7. Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh . . . .
a. dewan moneter       b. bank swasta      c. bank Negara     d. pemerintah        e. nasabah

8. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya
9. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah . . . .
a. sistem peradilan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
b. kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
c. kekuasaan pemerintah yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945
d. peradilan yang merdeka guna mencapai pemenuhan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
e. sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila

10. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga kekuasaan kehakiman adalah . . . .
a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi
b. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kahakiman tertinggi
c. Komisi Yudisial berwenang memutus perkara di tingkat pengadilan pertama
d. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materi peraturan di bawah undang-undang
e. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman
11. Berdasarkan berita yang disajikan, BPK berkedudukan sebagai . . . .
a. lembaga negara pengaudit keuangan negara
b. lembaga swasta yang menilai kementerian negara
c. pembantu presiden dalam menjaga keuangan negara
d. lembaga negara yang bertugas menyerahkan laporan keuangan
e. auditor swasta yang bertugas menilai pengelolaan keuangan negara
12. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
13. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai  kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru

b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah
14. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
16. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
17. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin
c. para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan
18. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
19. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
20. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah

d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
21. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan
negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
22. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
23. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh
karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
24. Perhatikan hierarki lembaga peradilan berikut!

Tanda (X) dalam kotak menunjukkan lembaga. . . .
a. pengadilan tinggi d. pengadilan tinggi agama
b. pengadilan militer e. pengadilan tata usaha negara
c. pengadilan agama
25. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX
26. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah ’’peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.’’ Maksud asas tersebut adalah
a. hakim seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusan
b. keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negara
c. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa
d. putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakim
e. putusan pengadilan harus sesuai hukum yang dilanggar
27. Berdasarkan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. kedudukan lembaga kehakiman sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain
b. hakim-hakim mempunyai kedudukan terhormat sebagai penentu keadilan
c. lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
d. Indonesia konsisten menjadi negara yang berdasarkan atas hukum
e. pemerintah harus patuh terhadap putusan pengadilan
28 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .
a. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR
29. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana
ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya

c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
30. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi        c. Mahkamah Agung            e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer      d. pengadilan negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN (ASLI)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu
kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis
besar daripada haluan negara.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara yang terbanyak.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa”.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak
memajukan usul kepada pemerintah.
BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undangundang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang.
BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
BAB XIII
P E N D I D I K A N
Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional,
yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
BAB XV
BENDERA DAN BAHASA
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota yang hadir.
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.
ATURAN TAMBAHAN
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden
Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

tugas senin, 9-10-2017. MIPA3,4 dan IPS 3

Note :

  1. Baca dengan teliti materi yang tersedia pada buku siswa sub b. Pengelolaan kekuasaan negara, kemudian jawab 15 soal PG dan 5 soal uraian berikut.
  2. Jawaban ditulis pada lembar LJU

Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Latihan 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR        b. DPA        c. BPK       d. MPR            e. DPD
4. salah satu bentuk hubungan antar lembaga negara yang menggambarkan check and balances adalah ….

a. presiden mengangkat menteri

b. presiden menjalin hubungan luar negeri dengan negara tetangga

c. MA memberi pertimbangan kepada MPR dalam mengamandemen UUD

d. KY berwenang mengusulkan pengangkatan ketua hakim agung

e. presiden dalam memberi amnesti memperhatikan pertimbangan DPR
5. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal . . . .
a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3)
6. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. MA e. MK
7. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR b. DPR c. MA d. MK e. KY
8. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. BPK e. presiden
9. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi              c. Komisi Yudisial                  e. DPR
b. Mahkamah Agung                    d. presiden

10. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK   2) MA      3) DPD     4) MK    5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 3, dan 4        c. 2, 3, dan 4      d. 2, 4, dan 5       e. 3, 4, dan 5

11. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3         b. 1, 3, dan 4

c. 2, 3, dan 4       d. 2, 3, dan 5            e. 3, 4, dan 5
12. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik c. komunikasi politik e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik d. agregasi kepentingan
13. Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 2) dan 4)
14. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial c. Mahkamah Konstitusi e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24       b. pasal 24A         c. pasal 24B       d. pasal 24C         e. pasal 25

 

Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jelaskan peran Indonesia dalam menjadi anggota PBB saat melaksanakan ketertiban dunia!
2. Tuliskan tiga fungsi yang dimiliki oleh partai politik!
3. Jelaskan peran kelompok kepentingan dalam pemerintahan!
4. Bagaimana peran media massa dalam pengelolaan kekuasaan negara

5. Bagaimana wujud peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

uh XII MIPA 2

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Keberadaan bank Indonesia tersebut diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada pasal  . . . .
a. 23 ayat 1
b. 23 ayat 2
c. 23 A
d. 23 B
e. 23 D
2. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha

b. menghapuskan pajak barang ekspor

c. memberi bantuan modal usaha

D. Memberi pelatihan pemasaran

e. meningkatkan kualitas barang.

3. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak    b. hibah     c. retribusi      d. pinjaman     e. pencetakan uang
8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat

c. pemenuhan hidup pegawai

d. pembiayaan badan usaha

e. kemakmuran pemerintah
9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan               c. menteri perekonomian     e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan        d. gubernur Bank Indonesia

11.  Salah satu bentuk check and balance antara MA dan ekskutif dapat dilihat pada mekanisme sebagai berikut …..
a. presiden memberikan grasi dengan meminta pendapat DPR
b. negara mengirimkan bantuan ke Rakhine dengan meminta persetujuan Menlu
c. menteri keuangan menyusun APBN untuk di bahas di DPR
d. MK melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah
e. Presiden memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

12. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
14. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
15. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin

c.para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan

16. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
17. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
18. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah
d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
19. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
20. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
21. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden                                         d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial                            e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
22. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX

23. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini ada
sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan
hakim konstitusi memberikan gambaran proses kerja sama antarlembaga negara. Kerja sama
tersebut dapat terlihat dari pengajuan calon hakim konstitusi . . . .
a. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
b. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
c. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung
d. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial
e. 3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden
3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

24. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .

a.. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR

25. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya
c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
26. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi         c. Mahkamah Agung         e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer      d. pengadilan negeri

27. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha d. pembiayaan badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat e. kemakmuran pemerintah
c. pemenuhan hidup pegawai
28. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
30. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan

31. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden

32. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab
sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
33. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru
b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah

34. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
35. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Agung

d. DPR

e. MPR

 

SOAL URAIAN : JAWABAN DI TULIS DIBALIK LJK !

  1. jelaskan dengan bukti bahwa Indonesia negara hukum !
  2. jelaskan maksud putusan MK bersifat final and binding !
  3. jelaskan dan berikan dua contoh proses check and balances antar lembaga negara lembaga negara !
  4. mengapa proses pembuatan APBN melibatkan DPR ?

 

 

latihan bab 3

A. Tujuan Negara Republik Indonesia
Latihan 1
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan
dengan teori . . . .
a. Plato                 c. negara polisi                 e. negara kesejahteraan
b. teokrasi          d. negara kekuasaan

2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut!
No. Teori Tujuan Negara Tujuan Negara
1) Teori Plato Mengumpulkan kekuasaanyang sebesarbesarnya.
2) Teori teokrasi Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.
3) Teori negara Menyelenggarakan kehukum tertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.
4) Teori negara polisi Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.
5) Teori Negara kekuasaan Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . .
a. 1, 2, dan 3    b. 1, 3, dan 4      c. 1, 4, dan 5      d. 2, 3, dan 4       e. 3, 4, dan 5

3. Perhatikan cerita berikut!
Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya.
Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkanteori . . . .
a. negara kesejahteraan b. negara hukum c. negara polisi d. teokrasi e. Plato

4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . .
a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain
b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan
c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku
d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran
e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia

5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. ketiga dan keempat

6. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Menaati peraturan yang berlaku.
2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.
3) Ikut serta dalam program SM3T.
4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.
5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.
Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkan
oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 1, 3, dan 5 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5

7. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . .
a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik
b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional
c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia
d. menjadi anggota koperasi dan UKM
e. menaati peraturan yang berlaku

8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan
tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal

9. Perhatikan wacana berikut!
Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
a. menyatakan kemerdekaan
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
10. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .
a. keuangan                          c. pemerintahan umum          e. pemerintahan konkuren
b. sumber daya alam          d. pemerintahan absolut

soal uraian :

1. Sebutkan tujuan negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945!

  1. Presiden sebagai kepala pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan negara untuk mencapai tujuan nasional. Tuliskan tiga tugas tersebut
  2. Jelaskan perbedaan teori negara kekuasaan dan teori negara hukum!
  3. Jelaskan teori tujuan negara yang dianut oleh Thomas Aquinas dan Agustinus!

    5. Sebutkan upaya warga negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial!

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Selamat ya, kalian akan mempelajari Bab 3 dari buku ini. Setelah mempelajari dua bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundangundangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pemerintah pusat dan daerah bekerja menjalankan berbagai programnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Masih ingatkah kalian akan cita-cita dan tujuan negara kita, Indonesia tercinta? Coba kalian baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian identifikasi cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuliskanlah!

A. Tujuan Negara Republik Indonesia

1. Teori Tujuan Negara
Setiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Kalian sebagai siswa juga mempunyai tujuan, ketika kalian mempelajari sesuatu. Begitupun dengan negara selaku organisasi manusia, mempunyai tujuan ketika didirikannya. Dengan kata lain, setiap negara yang tumbuh dan berkembang di dunia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan. Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.

Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut para ahli mengemukakan rumusan tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

a. Teori Plato
Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

b. Teori Negara Kekuasaan
Ada dua tokoh yang menganut teori Negara Kekuasaan , yaitu Shang Yang dan Nicholo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat.

c. Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)
Menurut teori Teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filusuf yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

d. Teori Negara Polisi
Menurut teori Negara Polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundangundangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant.

e. Teori Negara Hukum
Dalam pandangan teori Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh Krabbe.

f. Teori Negara Kesejahteraan
Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Kranenburg.

 

2. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia
Sebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dengan negara lain. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 alinea ke-4. Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial……

Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita
sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yakni sebagai berikut.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara maka kita termasuk negara yang menganut teori Negara Kesejahteraan (welfare state). Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

 

B. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Lembaga-Lembaga Pemegang Kekuasaan Negara
Proses pengelolaan kekuasaan negara di Republik Indonesia sangat dinamis. Berbagai perubahan mewarnai pelaksanaan pengelolaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut tentu saja dilakukan agar negara Indonesia dapat lebih maju yang ditandai dengan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula.

Nah, sebelum melanjutkan pembahasan materi pada bagian ini, coba kalian analisis perbedaan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian, berikan pendapat kalian mengenai keefektifan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia?

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebutkan tiga kekuasan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. Ketiga kekuasaan tersebut dipegang dan dikelola oleh lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan proses pengelolaan ketiga jenis kekuasaan negara tersebut.

a. Kekuasaan membentuk undang-undang
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan bahwa Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang.

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden setelah 30 hari, undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan.

Selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Kekuasaan pemerintahan negara
Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk. Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan berikut.
Kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1)
Kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 5 ayat (1)
Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 10
Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden. Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden di antaranya sebagai berikut.
Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.
Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI.
Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

c. Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut. Terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

 

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Berbicara mengenai peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi
negara itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, baik warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri.

2. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu. Bagi warga negara yang fakir miskin, negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 34 sebagai Ayat (1), (2), dan (3) berikut.

Pasal 33
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Aktif melaksanakan ketertiban dunia
Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya. Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan.

 

Penanaman Kesadaran Berkonstusi
Fungsi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari silasila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia merupakan salah satu faktor terwujudnya berbagai jenis fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Bacalah berita berikut ini.

Mencermati Angka Kemiskinan di Indonesia

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri. Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian, indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret) menjadi 0,48%.

Artinya, menurut Suryamin tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab, berada jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. “Artinya dari indeks ini, menyebutkan adanya kecenderungan semakin menjauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Kamis (2/1/2014).

Ia mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase. Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tentunya akan membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” jelasnya.
Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41% dan pedesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,37%. Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,37% sementara di daerah perdesaan sebesar 0,60%. Ia menuturkan, sumber data utama dari survei ini adalah data Susenas bulan September 2013. Jumlah sampel ±75.000 rumah tangga sampai ke tingkatan provinsi. Sebagai tambahan adalah Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

TUGAS KELAS XII IPS 3 RABU, 19-9-2017

Petunjuk : Tugas di tulis dalam buku catatan masing-masing, dengan mengambil referensi dari buku paket Bab 2, sub bab kekuasaan kehakiman pada halaman 56 dan seterus

Poin tugas yang harus diselesaikan :

  1. Definisi kekuasaan kehakiman menurut UU no.48 Tahun 2009
  2. Landasan konstitusional kekuasaan kehakiman (lengkap dengan isi pasal 24, 24 A,B,C)
  3. Wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudicial
  4. membedakan obyek judicial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
  5. Menguraikan  kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung dilengkapi dengan kewenangan masing-masing ( Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer)