A. Pilihlah jawaban yang benar!
1. Pengertian keuangan negara yang benar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada intinya adalah . . . .
a. rencana pengalokasian dana secara kuantitatif untuk masa satu tahun mendatang
b. semua hak yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara
c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan manajemen keuangan untuk suatu periode tertentu
d. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara
e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik dan memberikan kekuasaan
pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran
2. Apabila menelaah pengertian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Van der Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yang
sama antara lain . . . .
a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat nonmateriel
b. periodik dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang
c. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh swasta
d. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga negara
e. bersifat materiel dan milik negara
3. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi beberapa hal antara lain . . . .
a. penerimaan daerah dan kekayaan swasta
b. kas daerah dan laba perusahaan milik perorangan
c. hak negara untuk memungut pajak dan pengiriman negara
d. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara dan piutang badan milik swasta
e. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan pengeluaran serta penerimaan badan usaha milik swasta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan
6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara
7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak b. hibah c. retribusi d. pinjaman e. pencetakan uang
8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha d. pembiayaan badan usaha
b. kesejahteraan masyarakat e. kemakmuran pemerintah
c. pemenuhan hidup pegawai
9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional
10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan c. menteri perekonomian e. badan usaha milik negara
b. menteri perdagangan d. gubernur Bank Indonesia
11. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . .
a. memeriksa semua keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
b. menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan di lembaga negara
c. mengaudit semua sistem keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia
d. menilai mekanisme pengelolaan keuangan
e. menjamin sistem pengelolaan keuangan
12. BPK berwenang dalam menentukan objek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah ……
a. menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang, atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara
b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara
c. menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan negara
d. meminta keterangan dan dokumen setiap instansi pemerintah yang menerima atau tidak menerima dana dari APBN
e. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan
13. BPK memberikan opini dari hasil penilaian pengelolaan keuangan negara dari berbagai instansi atau lembaga yang mendapat dana dari APBN. Salah satu opini yang diberikan BPK adalah qualified opinion. Maksud opini tersebut adalah . . . .
a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun
b. laporan dapat diterima dengan syarat perbaikan di beberapa bagian
c. laporan keuangan dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan
d. secara umum laporan keuangan dianggap wajar, tetapi masih ada yang belum memenuhi standar
e. secara umum laporan keuangan belum memenuhi standar tetapi ada bagian yang sudah memenuhi standar
14. Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diperiksa adalah . . . .
a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan negara
b. supaya para pengelola keuangan Negara menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesarbesarnya bagi rakyat
c. mengawasi organisasi atau badan yang mengelola keuangan negara supaya tidak ada dana yang masuk ke perusahaan swasta
d. supaya BPK dapat dengan mudah menemukan orang yang berusaha mengambil uang yang menjadi objek keuangan negara
e. supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengalokasian dana yang berasal dari ABPN sehingga tepat sasaran
15. Pernyataan yang sesuai dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. mempunyai hak untuk tidak memublikasikan hasil pemeriksaan akuntan publik
d. melaporkan tindak pidana paling cepat satu bulan terhitung dari penemuan kasus
e. melaporkan hasil temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana kepada presiden
16. Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Maksud dari tugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukan BPK adalah . . . .
a. pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk keuangan pemerintah
b. mengetahui alokasi dana yang berada di setiap instansi pemerintah supaya keuangan Negara bisa terpantau dengan baik demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara
c. pemeriksaan keuangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam rangka memberikan penilaian atas pengelolaan aset-aset negara yang dikelola pemerintah
d. pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintah untuk mengetahui alokasi dana keuangan negara yang digunakan pemerintah supaya terkontrol dengan baik
e. mengetahui aliran dana keuangan Negara yang berada di perusahaan negara atau perusahaan swasta untuk menghindari adanya pencurian uang negara
17. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan . . . . des 2015
a. karyawan, kinerja, dan keuangan
b. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomian
c. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian intern
d. karyawan, sistem pengendalian intern, dan keuangan
e. bidang keuangan, investigasi, dan system pengendalian intern
18. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu satunya badan yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menjalankan tugasnya, BPK diberi
kewenangan tertentu. Salah satu kewenangan BPK adalah . . . .
a. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian eksternal pemerintah pusat dan pemerintah daerah
b. membina bagian keuangan di setiap instansi pemerintah
c. menetapkan standar akuntansi pemerintah
d. menerima kode etik pemeriksaan dari DPR
e. membina jabatan fungsional pemeriksa
19. BPK dapat memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinion adalah salah satu opini yang diberikan BPK. Maksud disclaimer opinion adalah . . . .
a. auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan
b. BPK tidak berwenang memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan
c. auditor memberikan kesimpulan terhadap hasil temuan yang dianggap tidak wajar
d. lembaga yang diperiksa tidak bisa memberikan laporan pengelolaan keuangan negara
e. pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan atas laporan kauangan yang dilaporkan suatu badan atau lembaga
20. Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang benar adalah . . . .
a. MPR mengumumkan calon anggota BPK
b. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK
c. anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden
d. anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR
e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK
21. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh . . . .
a. ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang
b. hakim ketua, hakim anggota, dan ketua pengadilan
c. hakim anggota, para pihak, dan ketua pengadilan
d. ketua pengadilan, hakim anggota, dan para pihak
e. para pihak, panitera, dan hakim
22. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden
23. Bacalah wacana di bawah ini!
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan judicial review undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KIH menganggap bahwa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, permohonan KIH ditolak karena putusan hakim menilai pasal yang diajukan judicial review dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Lembaga yang berwenang menyatakan bahwa pasal yang diujikan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi
24. Bacalah wacana di bawah ini!
Lembaga ini dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas lembaga ini menjaga kehormatan hakim. Lembaga ini tidak berwenang dalam
melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang dimaksud yaitu . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi
Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soal nomor 25, 26, dan 27.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
3) Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi.
4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5) Memubarkan partai politik.
6) Menjaga kehormatan hakim.
7) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
25. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 4 b. 1, 4, dan 5 c. 2, 5, dan 7 d. 3, 4, dan 6 e. 4, 5, dan 7
26. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 3 b. 2 dan 3 c. 3 dan 6 d. 5 dan 7 e. 6 dan 7
27. Jenis kewenangan yang menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarlembaga Negara adalah . .
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi
d. mengusulkan pengangkatan hakim agung
e. membubarkan partai politik
28. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formil dan uji materiel
peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ditentukan.
Pengujian materiel difokuskan pada . . . .
a. pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan
b. legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan
d. proses pembentukan peraturan perundangundangan
e. kesesuaian antara judul peraturan dengan isinya
29. Kementerian lingkungan hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas rancangan
undang-undang tentang lingkungan hidup. Pemerintah mengundang beberapa ahli dari kalangan akademisi dan aktivitas lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam hal tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan harus memperhatikan asas . . . .
a. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat d. kejelasan rumusan
b. kesesuaian jenis dan muatan materi e. kejelasan tujuan
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan
30. Bacalah wacana di bawah ini!
Fauzi menganggap bahwa pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Fauzi menjelaskan pasalpasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Fauzi merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, Fauzi tidak mengetahui hal yang
harus dilakukan supaya haknya tidak terhambat oleh berlakunya pasal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Anda sebagai peserta didik yang belajar mengenai hukum sebaiknya mengarahkan Fauzi untuk mengajukan uji materiel peraturan daerah tersebut kepada lembaga negara. Anda harus merekomendasikan Fauzi mengajukan permohonan uji materiel peraturan daerah kepada . . . .
a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. pengadilan negeri e. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung d. pengadilan tinggi
ppkn smansa 