ULANGAN HARIAN BAB 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif ialah ….

a. MPR         B. DPR         c. KY             d. MA            e. MK
2. Baca dengan cermat pernyataan berikut!
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon anggota BPK. Anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan DPR. Pernyataan yang keliru berdasarkan ketentuan pemilihan anggota BPK adalah . . . .
a. BPK merupakan lembaga negara
b. pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis
c. anggota BPK diresmikan dengan keputusan DPR
d. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
e. anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua
3. Pernyataan yang mendukung terhadap pemberian Adverse Opinion yang diberikan Badan Pemeriksa
Keuangan kepada kementerian atau lembaga pengelola keuangan negara adalah . . . .
a. laporan keuangan dianggap belum sesuai standar pemeriksaan keuangan yang dibuat BPK
b. laporan keuangan disusun tidak sesuai standar dan lembaga tidak melakukan perbaikan meskipun sudah ada koreksi dari auditor
c. BPK menolak laporan keuangan meskipun sudah dilakukan perbaikan oleh lembaga atau kementerian yang mengelola keuangan negara
d. BPK masih menemukan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan negara dengan standar keuangan yang sudah ditetapkan pemerintah
e. hasil audit menunjukkan adanya ketidaksempurnaan data yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga pengelolaan keuangan negara
4. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . .
a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha d. memberi pelatihan pemasaran
b. menghapuskan pajak barang ekspor e. meningkatkan kualitas barang
c. memberi bantuan modal usaha
5. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah
a. pelaksanaan persidangan dilakukan dengan sangat sederhana
b. negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin
c. proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan
d. hakim mempercepat pelaksanaan persidangan
e. hakim menjatuhkan sanksi yang ringan
6. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yang bertugas memeriksa keuangan negara. Akan
tetapi, badan tersebut tidak menjalankan tugasnyadengan baik. Kondisi tersebut berdampak pada
terjadinya maladministrasi di setiap lembaga negara. Terjadinya maladministrasi semakin memperparah tingkat korupsi di setiap lembaga negara. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah . . . .
a. mengingatkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi
b. mengganti anggota Badan Pemeriksa Keuangan
c. berunjuk rasa menentang kepengurusan BPK
d. membubarkan Badan Pemeriksa Keuangan
e. mengganti struktur pemerintahan nasional
7. Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh . . . .
a. dewan moneter       b. bank swasta      c. bank Negara     d. pemerintah        e. nasabah

8. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi!
Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi. Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung
b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi
c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi
d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi
e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya
9. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah . . . .
a. sistem peradilan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
b. kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia
c. kekuasaan pemerintah yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945
d. peradilan yang merdeka guna mencapai pemenuhan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
e. sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan keadilan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila

10. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga kekuasaan kehakiman adalah . . . .
a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi
b. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kahakiman tertinggi
c. Komisi Yudisial berwenang memutus perkara di tingkat pengadilan pertama
d. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materi peraturan di bawah undang-undang
e. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman
11. Berdasarkan berita yang disajikan, BPK berkedudukan sebagai . . . .
a. lembaga negara pengaudit keuangan negara
b. lembaga swasta yang menilai kementerian negara
c. pembantu presiden dalam menjaga keuangan negara
d. lembaga negara yang bertugas menyerahkan laporan keuangan
e. auditor swasta yang bertugas menilai pengelolaan keuangan negara
12. Bacalah wacana di bawah ini!
Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .
a. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. mengadili perkara pidana dan perdata
13. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai  kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . .
a. mengajukan RAPBN yang baru

b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada
c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu
d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu
e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah
14. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah . . . .
a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden
c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden
e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . .
a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN
b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara
c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah
e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran
16. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . .
a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa
c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan
d. digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela
e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung
17. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . .
a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata
b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin
c. para pedagang membayar biaya penggunaan kios
d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil
e. Bu Sinta membayar izin gangguan
18. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . .
a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor
b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara
c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri
d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai
e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah
19. Bacalah wacana di bawah ini!
Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta.
Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . .
a. negara berhak mencetak uang
b. rupiah adalah mata uang Indonesia
c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli
d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang
e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara
20. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . .
a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta
b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN
c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah

d. Bank Indonesia menyediakan bantuan social untuk pemerintah
e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara
21. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan
negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . .
a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara
c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah,pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah
d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah
e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta
22. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . .
a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah
b. DPR membahas rancangan undang-undang
c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN
d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah
e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat
23. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh
karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik.
Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . .
a. presiden d. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Komisi Yudisial e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Mahkamah Agung
24. Perhatikan hierarki lembaga peradilan berikut!

Tanda (X) dalam kotak menunjukkan lembaga. . . .
a. pengadilan tinggi d. pengadilan tinggi agama
b. pengadilan militer e. pengadilan tata usaha negara
c. pengadilan agama
25. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . .
a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY
c. secara prosedural pembuatan Undang-Undang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang
d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang
e. materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 Undang-Undang XX
26. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah ’’peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.’’ Maksud asas tersebut adalah
a. hakim seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusan
b. keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negara
c. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa
d. putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakim
e. putusan pengadilan harus sesuai hukum yang dilanggar
27. Berdasarkan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Fakta ini membuktikan bahwa . . . .
a. kedudukan lembaga kehakiman sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain
b. hakim-hakim mempunyai kedudukan terhormat sebagai penentu keadilan
c. lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
d. Indonesia konsisten menjadi negara yang berdasarkan atas hukum
e. pemerintah harus patuh terhadap putusan pengadilan
28 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . .
a. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR
29. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana
ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . .
a. memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota
b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya

c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya
d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya
e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya
30. Bacalah wacana di bawah ini!
Jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili.
Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . .
a. pengadilan tinggi        c. Mahkamah Agung            e. pengadilan tata usaha negara
b. pengadilan militer      d. pengadilan negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s