tugas senin, 9-10-2017. MIPA3,4 dan IPS 3

Note :

  1. Baca dengan teliti materi yang tersedia pada buku siswa sub b. Pengelolaan kekuasaan negara, kemudian jawab 15 soal PG dan 5 soal uraian berikut.
  2. Jawaban ditulis pada lembar LJU

Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Latihan 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR        b. DPA        c. BPK       d. MPR            e. DPD
4. salah satu bentuk hubungan antar lembaga negara yang menggambarkan check and balances adalah ….

a. presiden mengangkat menteri

b. presiden menjalin hubungan luar negeri dengan negara tetangga

c. MA memberi pertimbangan kepada MPR dalam mengamandemen UUD

d. KY berwenang mengusulkan pengangkatan ketua hakim agung

e. presiden dalam memberi amnesti memperhatikan pertimbangan DPR
5. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal . . . .
a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3)
6. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. MA e. MK
7. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR b. DPR c. MA d. MK e. KY
8. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. BPK e. presiden
9. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi              c. Komisi Yudisial                  e. DPR
b. Mahkamah Agung                    d. presiden

10. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK   2) MA      3) DPD     4) MK    5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 3, dan 4        c. 2, 3, dan 4      d. 2, 4, dan 5       e. 3, 4, dan 5

11. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3         b. 1, 3, dan 4

c. 2, 3, dan 4       d. 2, 3, dan 5            e. 3, 4, dan 5
12. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik c. komunikasi politik e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik d. agregasi kepentingan
13. Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 2) dan 4)
14. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial c. Mahkamah Konstitusi e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24       b. pasal 24A         c. pasal 24B       d. pasal 24C         e. pasal 25

 

Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jelaskan peran Indonesia dalam menjadi anggota PBB saat melaksanakan ketertiban dunia!
2. Tuliskan tiga fungsi yang dimiliki oleh partai politik!
3. Jelaskan peran kelompok kepentingan dalam pemerintahan!
4. Bagaimana peran media massa dalam pengelolaan kekuasaan negara

5. Bagaimana wujud peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s