SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13.

tugas XII IPS 1 DAN XII IPS 2

BAB 3. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah
A. Tujuan Negara Republik Indonesia
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan
dengan teori . . . .
a. Plato             c. negara polisi                    e. negara kesejahteraan
b. teokrasi       d. negara kekuasaan
2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut!
Teori Tujuan Negara
1) Teori Plato
Mengumpulkan kekuasaanyang sebesarbesarnya.
2)Teori teokrasi
Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.
3)Teori negara
Menyelenggarakan kehukum tertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.
4)Teori negara polisi
Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.
5)Teori Negara kekuasaan
Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4       c. 1, 4, dan 5        d. 2, 3, dan 4      e. 3, 4, dan 5
3. Perhatikan cerita berikut!
Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya.
Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkanteori . . . .
a. negara kesejahteraan   b. negara hukum     c. negara polisi     d. teokrasi     e. Plato
4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . .
a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain
b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan
c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku
d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran
e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia
5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama        b. kedua        c. ketiga          d. keempat        e. ketiga dan keempat
6. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Menaati peraturan yang berlaku.
2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.
3) Ikut serta dalam program SM3T.
4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.
5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.
Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkan
oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 2, dan 4         c. 1, 3, dan 5       d. 2, 3, dan 5      e. 3, 4, dan 5
7. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . .
a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik
b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional
c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia
d. menjadi anggota koperasi dan UKM
e. menaati peraturan yang berlaku
8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan
tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal
9. Perhatikan wacana berikut!
Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
a. menyatakan kemerdekaan
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
10. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .
a. keuangan                 c. pemerintahan umum                e. pemerintahan konkuren
b. sumber daya alam d. pemerintahan absolut
11. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X
adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR          b. DPA           c. BPK               d. MPR                     e. DPD
14. Perhatikan bagan berikut!
Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen,kotak Z seharusnya diisi oleh lembaga . . . .
a. MA            b. MK                c. KY              d. KPU                     e. DPD
15. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan
tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal . . . .
a. 2 ayat (1)                b. 2 ayat (2)                c. 3 ayat (1)              d. 3 ayat (2)           e. 3 ayat (3)
16. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR               b. DPR                c. DPD              d. MA              e. MK
17. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR               b. DPR             c. MA                 d. MK           e. KY
18. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR             b. DPR              c. DPD              d. BPK             e. presiden
19. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial e. DPR
b. Mahkamah Agung        d. presiden
20. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK 2) MA 3) DPD 4) MK 5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4      c. 2, 3, dan 4       d. 2, 4, dan 5        e. 3, 4, dan 5
21. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3        b. 1, 3, dan 4         c. 2, 3, dan 4       d. 2, 3, dan 5        e. 3, 4, dan 5

22. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik                          c. komunikasi politik                  e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik                         d. agregasi kepentingan
23. . Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2)              b. 1) dan 3)              c. 1) dan 4)             d. 2) dan 3)           e. 2) dan 4)
24. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial            c. Mahkamah Konstitusi         e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung       d. Dewan Perwakilan Rakyat
25. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24         b. pasal 24A       c. pasal 24B       d. pasal 24C       e. pasal
26. . Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut!
1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.
2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.
Susunan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945          d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948       e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
27. Perhatikan cerita berikut!
Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi (Daerah Tingkat I) berjumlah 40–75 orang, untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II) berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah 15–25 orang. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu. . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965            d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974              e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
pembagian wilayah terdiri atas . . . .
a. Daerah Tingkat I                           d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja
b. Daerah Tingkat I dan II               e. Daerah Swatantra dan Swapraja
c. Daerah Tingkat I, II, dan III

29. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . .
a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh
kepala daerah kepada DPRD.
b. menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah
c. melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat
d. kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan
e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat
30. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota
dibiayai oleh APBN merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965       d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974         e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
31. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintahan
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959       d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974       e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
33. Perhatikan ketentuan berikut!
1) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
2) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
4) Memilih pimpinan daerah.
5) Mengelola aparatur daerah.
Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3             b. 1, 2, dan 4            c. 2, 3, dan 4           d. 2, 3, dan 5           e. 3, 4, dan 5
34. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut!
1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.
2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang) untuk kemakmuran masyarakat daerah.
4) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.
Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor. . .
a. 1 dan 2              b. 1 dan 3             c. 1 dan 4               d. 2 dan 3                e. 2 dan 4
35. Hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah dalam kegiatan . . . .
a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga
b. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
c. menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor
d. membuat susunan tata ruang untuk daerah
e. melestarikan kesenian daerah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s