Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

note : Pelajari Materi Lanjutan Bab 3 berikut, untuk melengkapi penguasaan kompetensi  guna persiapan minggu depan UH Bab 3.

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut.

1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku dari tahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahan daerah yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Komposisi keanggotaannya sebagai berikut.

1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40–75 orang.

2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya terdiri atas 25–40 orang.

3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja terdiri atas 15–25 orang.

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atas susunan pemerintahan daerah sebagai berikut.

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2) Kepala Daerah

Pembagian wilayah berdasar undang-undang ini    dibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat II disebut bupati/wali kotamadya merupakan kepala wilayah abupaten/kotamadya yang disebut bupati/ wali kotamadya.

  1. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh

pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas

tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas

kepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki dua kewenangan sebagai berikut.

1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.

2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.

3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 terdiri atas beberapa susunan pemerintahan daerah berikut ini.

1) Kepala daerah.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

  1. Untuk mendukung program pemerintah pusatdalam mencapai tujuan negara, pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom.

Hak pemerintah daerah sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

  1. Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintahan daerah seperti berikut.

1) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.

2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai berikut.

1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.

2) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.

  1. Selain memiliki kewajiban, pemerintahan daerah juga memiliki hak selaku pengelola daerah otonom sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai hasil retribusi daerah.

  1. Perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sebagai berikut.
  1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
  2. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dan kewenangan pemerintahan daerah mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
  2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  4. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
  1. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).

Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota.

  1. Susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun kepala daerah Tingkat II merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/wali kotamadya.
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, pembagian daerah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.
  1. Daerah Tingkat I (provinsi).
  2. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).
  3. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).
  1. Pembagian Urusan Pemerintahan

 Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap pelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pernyataan itu tertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).
  1. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai beberapa urusan pemerintah pusat. Urusan-urusan tersebut di antaranya urusan agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politik luar negeri, urusan-urusan yang ditangani salah satunya menetapkan kebijakan luar negeri dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Ikut serta dalam penyelenggaraan KAA merupakan wujud dari melakukan perjanjian dan menetapkan kebijakan luar negeri dengan negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalam urusan politik luar negeri.
  1. Yustisi atau peradilan misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang.
  1. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang merupakan contoh kebijakan perdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lain urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri adalah mengangkat duta untuk negara lain dan mengadakan perjanjian internasional.
  1. Untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan meliputi kegiatan mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi; amnesti; dan abolisi; serta membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat hendaknya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparat kepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasa aman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusat dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
  1. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional merupakan penerapan urusan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub bidang persampahan. Seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan juga ada sub bidang lain yaitu sumber daya air, air minum, air limbah, drainasi, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, serta penataan ruang.
  1. Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan di bidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  1. . Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut
  2. Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
  3. Pelayanan pendaftaran penduduk.
  4. Pelayanan pencatatan sipil

. Penyusunan profil kependudukan provinsi.adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. Adalah menunjukkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

  1. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusandi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penetapan sistem kawasan permukiman dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah . penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman,  serta  penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare

  1. Urusan pemerintah di bidang sosial salah satunya adalah pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila dalam daerah tersebut tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam hal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial, salah satunya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.
  1. Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatic dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, persoalan mengangkat duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri.
  1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
  1. Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/penentuan jenis pajak dan tarif (taxi). Klasifikasi pajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.
  1. Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut.
  2. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasional.
  3. Urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
  1. Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan sebagai berikut.
  1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi.
  2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s