SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13

BAB 3. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah
A. Tujuan Negara Republik Indonesia
Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan
dengan teori . . . .
a. Plato c. negara polisi e. negara kesejahteraan
b. teokrasi d. negara kekuasaan
2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut!
Teori Tujuan Negara Tujuan Negara
1) Teori Plato
Mengumpulkan kekuasaanyang sebesarbesarnya.
2) Teori teokrasi
Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.
3) Teori negara
Menyelenggarakan kehukum tertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.
4) Teori negara polisi
Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.
5) Teori Negara kekuasaan
Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3     b. 1, 3, dan 4      c. 1, 4, dan 5       d. 2, 3, dan 4      e. 3, 4, dan 5
3. Perhatikan cerita berikut!
Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya.
Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkanteori . . . .
a. negara kesejahteraan b. negara hukum c. negara polisi d. teokrasi e. Plato
4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . .
a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain
b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan
c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku
d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran
e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia
5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama       b. kedua       c. ketiga       d. keempat          e. ketiga dan keempat
6. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Menaati peraturan yang berlaku.
2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.
3) Ikut serta dalam program SM3T.
4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.
5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.
Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkan
oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3       b. 1, 2, dan 4       c. 1, 3, dan 5       d. 2, 3, dan 5       e. 3, 4, dan 5
7. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . .
a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik
b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional
c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia
d. menjadi anggota koperasi dan UKM
e. menaati peraturan yang berlaku
8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal
9. Perhatikan wacana berikut!
Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
a. menyatakan kemerdekaan
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
10. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .
a. keuangan c. pemerintahan umum e. pemerintahan konkuren
b. sumber daya alam d. pemerintahan absolut
11. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X
adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR          b. DPA           c. BPK           d. MPR            e. DPD
14. Perhatikan bagan berikut!
Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen,
kotak Z seharusnya diisi oleh lembaga . . . .
a. MA         b. MK         c. KY          d. KPU        e. DPD
15. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal . . . .
a. 2 ayat (1)        b. 2 ayat (2)         c. 3 ayat (1)         d. 3 ayat (2)          e. 3 ayat (3)
16. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR         b. DPR          c. DPD           d. MA               e. MK
17. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR                b. DPR           c. MA          d. MK          e. KY
18. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR           b. DPR             c. DPD         d. BPK          e. presiden
19. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi            c. Komisi Yudisial              e. DPR
b. Mahkamah Agung                   d. presiden
20. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK 2) MA 3) DPD 4) MK 5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3           b. 1, 3, dan 4            c. 2, 3, dan 4        d. 2, 4, dan 5         e. 3, 4, dan 5
21. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3          b. 1, 3, dan 4       c. 2, 3, dan 4        d. 2, 3, dan 5       e. 3, 4, dan 5
22. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik                       c. komunikasi politik           e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik                   d. agregasi kepentingan
23. . Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2)            b. 1) dan 3)         c. 1) dan 4)            d. 2) dan 3)          e. 2) dan 4)
24. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial             c. Mahkamah Konstitusi              e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung       d. Dewan Perwakilan Rakyat
25. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24            b. pasal 24A            c. pasal 24B        d. pasal 24C          e. pasal 24
26. . Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut!
1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.
2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.
Susunan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945              d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948           e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
27. Perhatikan cerita berikut!
Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi (Daerah Tingkat I) berjumlah 40–75 orang, untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II) berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah 15–25 orang. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu. . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965          d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974           e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pembagian wilayah terdiri atas . . . .
a. Daerah Tingkat I                                d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja
b. Daerah Tingkat I dan II                    e. Daerah Swatantra dan Swapraja
c. Daerah Tingkat I, II, dan III
29. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . .
a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD.
b. menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah
c. melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat
d. kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan
e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat
30. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965             d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974              e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
31. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintahan
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
33. Perhatikan ketentuan berikut!
1) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
2) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
4) Memilih pimpinan daerah.
5) Mengelola aparatur daerah.
Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
34. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut!
1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.
2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang) untuk kemakmuran masyarakat daerah.
4) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.
Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor. . .
a. 1 dan 2          b. 1 dan 3            c. 1 dan 4          d. 2 dan 3                       e. 2 dan 4
35. Hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah dalam kegiatan . . . .
a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga
b. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
c. menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor
d. membuat susunan tata ruang untuk daerah
e. melestarikan kesenian daerah
36. Pemerintahan daerah akan mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Peristiwa tersebut merupakan realisasi dampak positif dari sistem negara . . . .
a. sentralisasi                      c. dekonsentrasi e. tugas pembantuan
b. desentralisasi d. otonomi daerah
37. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian
urusan pemerintahan menjadi tiga yaitu . . . .
a. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum
b. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerin tahan konkuren, dan urusan pemerintahan khusus
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,dan efisiensi
d. urusan pendidikan, kesehatan, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. urusan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan
38. Indonesia aktif dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 serta
menghasilkan sepuluh prinsip dasar yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Urusan mengenai
penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tersebut menunjukkan kekuasaan pemerintah pusat dalam
melaksanakan urusan . . . .
a. yustisi b. keamanan c. pertahanan d. politik luar negeri e. moneter dan fiskal nasional
39. Presiden memiliki hak prerogatif. Salah satu hak prerogatif adalah memberikan grasi. Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki urusan di bidang . . . .
a. pertahanan b. moneter d. yustisi c. agama e. fiscal
40. Perhatikan wacana berikut!
Pada tanggal 17 Agustus 2014 Bank Indonesia bersama dengan pemerintah pusat mengeluarkan uang NKRI. Uang NKRI tersebut merupakan uang rupiah kertas, pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014. Masyarakat diharapkan tetap tenang karena uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2004 masih tetap berlaku sepanjang uang tersebut belum dicabut dan ditarik peredarannya.
Wacana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . .
a. pertahanan Negara c. keamanan masyarakat e. perbankan dan ekonomi nasional
b. perbankan nasional d. moneter dan fiskal nasional
41. Pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan sektor
perdagangan. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh urusan pemerintah pusat dalam bidang. . . .
a. politik luar negeri b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. agama
42. Perhatikan urusan-urusan berikut!
1) Mencetak uang. 4) Mengangkat duta dan konsul.
2) Memberikan grasi. 5) Menyatakan damai dan perang.
3) Membentuk undang-undang.
Urusan pemerintah pusat di bidang yustisi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 2 dan 3 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4
43. Perhatikan urusan-urusan berikut!
1) Mengangkat hakim dan jaksa.
2) Mendirikan dan membentuk kepolisian negara.
3) Mendirikan lembaga peradilan.
4) Menindak setiap organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
Urusan pemerintah pusat di bidang keamanan ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 2 dan 3 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 7
44. Pemerintah memberi kesempatan kepada para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya
secara tertib. Jika ada pengunjuk rasa yang bertindak anarkis, akan ditindak dengan tegas.
Contoh pernyataan tersebut menunjukkan urusan pemerintah di bidang . . . .
a. yustisi c. pertahanan e. moneter dan fiskal nasional
b. keamanan d. politik luar negeri
45. Perhatikan pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib berikut!
1) Pendidikan 2) Pertahanan 3) Kesehatan 4) Lingkungan hidup 5) Sosial
Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren wajib, yang termasuk urusan pemerintahan pelayanan
dasar yaitu nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 5 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
46. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Kebijakan tersebut merupakan
contoh penerapan urusan pemerintahan konkuren wajib di bidang . . . .
a. sosial
b. pemberdayaan masyarakat
c. pekerjaan umum dan penataan ruang
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
47. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan bentuk tugas pemerintahan daerah di bidang . . . .
a. pengendalian penduduk d. pemberdayaan masyarakat
b. kepemudaan dan olahraga e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
c. administrasi kependudukan
48. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut!
1) Penyusunan profil kependudukan provinsi.
2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
3) Pelayanan pendaftaran penduduk.
4) Pelayanan pencatatan sipil.
5) Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota.
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 1, 4, dan 5 d. 2, 3, dan 4 e. 3, 4, dan 5
49. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
ditunjukkan oleh . . . .
a. penetapan sistem kawasan permukiman
b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan
c. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman
d. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman
e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare
50. Perhatikan cuplikan berita berikut!
Pada tahun 2014 jumlah karang taruna sebanyak 710. Karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upayaupaya penanggulangan masalah sosial yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan isi cuplikan berita tersebut masyarakat turut serta dalam upaya membantu terlaksananya urusan pemerintah daerah di bidang . . . .
a. perpustakaan b. pengarsipan c. persandian d. pendidikan e. sosial
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 8
ULANGAN HARIAN
BAB 3. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Da
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Sebuah negara memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban. Ketertiban didasarkan pada penegakan hukum. Apabila ada orang yang melanggar peraturan, baik anak pejabat Negara maupun anak orang biasa akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan tersebut, negara yang dimaksud menganut teori . . . .
a. Plato d. negara hukum e. negara kekuasaan
b. teokrasi c. negara polisi
2. Perhatikan contoh-contoh berikut!
1) Mendirikan pembangkit tenaga listrik.
2) Membuka lapangan pekerjaan.
3) Memberikan bantuan modal usaha.
4) Meningkatkan kompetensi guru.
5) Melindungi para tenaga kerja Indonesia di negara asing.
6) Mendukung upaya damai kepada Negara yang bersengketa.
Contoh upaya negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum ditunjukkan oleh. . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 3, 4, dan 5 d. 3, 5, dan 6 e. 4, 5, dan 6
3. Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia ditunjukkan pada tabel . . . .
a.
– Presiden
– Menteri-menteri
b.
– Dewan Perwakilan Rakyat
– Dewan Perwakilan Daerah
c.
– Dewan Perwakilan Rakyat
– Mahkamah Agung
d.
– Mahkamah Agung
– Mahkamah Konstitusi
e.
– Dewan Perwakilan Daerah
– Mahkamah Konstitusi
4. Selain membuat undang-undang dan menyusun RAPBN bersama dengan DPR, ia juga berhak
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pernyataan tersebut mengarah pada wewenang . . . .
a. presiden c. kepala BIN e. ketua Mahkamah Agung
b. ketua DPR d. Menteri Dalam Negeri
5. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa daerah otonom Indonesia dibagi
menjadi dua tingkatan yaitu . . . .
a. Dati I (pusat) dan Dati II (daerah) d. Dati I (kabupaten/kota) dan Dati II (desa)
b. Dati I (pusat) dan Dati II (provinsi) e. Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota)
c. Dati I (provinsi) dan Dati II (kotamadya)
6. Perhatikan berita berikut!
Telah terjadi perjanjian kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang dikenal dengan EPA (Economic Partnership Agreement). Terjadinya perjanjian kerja sama ini berkat kerja keras dari kedua negara. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur
urusan di bidang . . . .
a. yustisi c. pertahanan e. moneter dan fiskal nasional
b. keamanan d. politik luar negeri
7. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Daerah tidak mempunyai kekuasaan mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat.
2) Semua keputusan ada di pemerintah pusat.
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 9
3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis.
Berdasar pada pernyataan tersebut, kekuasaan pemerintah merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi c. dekonsentrasi e. tugas pembantuan
b. desentralisasi d. otonomi daerah
8. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat
atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Berdasarkan pengertian di atas merujuk pada asas . . . .
a. sentralisasi c. dekonsentrasi e. tugas pembantuan
b. desentralisasi d. otonomi daerah
9. Pada tahun 1999 saat K.H. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia,
beliau segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian
Pembentukan Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman yang dilakukan oleh presiden waktu itu merupakan cerminan dari kewenangan presiden dalam urusan di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional c. keamanan e. agama
b. pertahanan d. yustisi
10. Kantor kedutaan besar Australia yang ada di Indonesia mengajukan perwakilan diplomatik yang
mewakili negaranya kepada pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui dan
mengangkatnya menjadi duta perwakilan Negara Australia. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah pusat telah menjalankan urusan pemerintahan absolut di bidang . . . .
a. moneter dan fiskal nasional c. keamanan e. agama
b. politik luar negeri d. yustisi
11. Perhatikan urusan-urusan berikut!
1) Pertahanan 4) Agama
2) Pariwisata 5) Kehutanan
3) Keamanan
Berdasarkan urusan-urusan tersebut yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolute ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 1, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
12. . Perhatikan urusan konkuren berikut!
1) Pendidikan.
2) Kesehatan.
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat. Urusan konkuren tersebut merupakan urusan yang. . . .
a. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar d. berkaitan dengan kewenangan absolut
b. berkaitan dengan pemerintahan umum e. tidak berkaitan dengan kewenangan absolut
c. berkaitan dengan pelayanan dasar
13. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha, upaya yang dilakukan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan wajib di bidang . . . .
a. tenaga kerja d. koperasi, usaha kecil dan menengah
b. lingkungan hidup e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
c. pemberdayaan masyarakat
14. Sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada
beberapa bidang yang masuk dalam urusan pemerintahan umum seperti . . . .
a. kesehatan d. pekerjaan umum
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 10
b. pertahanan e. pembinaan persatuan dan kesatuan
c. tenaga kerja
15. Perhatikan wacana berikut!
TNI-AU kembali memaksa pesawat udara dari Arab Saudi yang terbang melewati batas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sebelumnya, TNI-AU juga telah berhasil menangkap pesawat udara dari Australia dan Singapura karena terbang secara ilegal di wilayah udara Indonesia.
Wacana yang telah disajikan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . .
a. imigrasi b. moneter c. keamanan d. perbankan e. pertahanan
16. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain. Salah satunya
daerah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat memiliki potensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat membuat program tentang pengembangan sepatu
di Bandung. Hal ini sesuai amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan
yang dapat diambil dari fakta tersebut adalah . . . .
a. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya
b. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras
c. dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiaptiap provinsi, kabupatan, dan kota di Indonesia
mempunyai pemerintahan daerah
d. pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
e. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai UUD 1945
17. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada
pemerintahan daerah. Hal ini karena urusan politik luar negeri berskala internasional dan berhubungan
dengan kepentingan negara dan rakyat banyak. Ketentuan ini terdapat dalam hubungan pemerintah
pusat dengan daerah yang bersifat . . . .
a. fungsional b. struktural c. khusus d. pilihan e. wajib
18. Pembentukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu realisasi dari urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah di bidang . . . .
a. politik luar negari b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. fiskal
19. Bidang berikut ini yang merupakan urusan pemerintah pusat ditunjukkan pada kolom . . . .
a. agama – kesehatan d. keamanan- pertahanan
b. yustisi – pariwisata e. kesehatan – pertahanan
c. kesehatan- pariwisata
20. Perhatikan berita berikut!
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014. Semula, MEA akan diberlakukan pada pertengahan 2015.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/9865/ASEANdinilai-Paling-Siap, diunduh pada tanggal 24 Maret 2015.
Keikutsertaan kepala negara Indonesia dalam menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan wujud realisasi urusan pemerintahan
pusat dalam bidang . . . .
a. politik luar negeri b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. agama
21. Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan
dilakukan oleh . . . .
a. presiden c. pemerintah pusat e. wakil kepala daerah
b. gubernur d. pemerintah daerah
22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . .
a. warga masyarakat c. pemerintah daerah e. seluruh masyarakat Indonesia
b. pemerintah pusat d. perangkat pemerintah
23. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut!
1) Pemberdayaan masyarakat
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 11
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5) Penanganan bidang kesehatan.
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang sifatnya . . . .
a. pelimpahan b. pengganti c. khusus d. pilihan e. wajib
24. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Stabilitas.
2) Keseimbangan fiskal.
3) Legalitas.
4) Pemerataan pendapatan.
Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 2 dan 3 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4
25. Perhatikan berita berikut!
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sumber: http://www.attayaya.net/2009/06/dasar-pembentukanda n – p e n j e l a s a n – u n d a n g . h t m l , d i u n d u h 5 Maret 2015.
Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat di bidang. . . .
a. moneter dan fiskal nasional c. pertahanan e. yustisi
b. politik luar negeri d. keamanan
26. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
2) Penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur.
3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi.
Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan upaya urusan konkuren di bidang . . . .
a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
b. pekerjaan umum dan penataan ruang
c. pemberdayaan masyarakat
d. lingkungan hidup
e. perhubungan
27. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Penyelenggara
kekuasaan kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam ketentuan . . . .
a. pasal 23F ayat (1) c. pasal 23G ayat (1) e. pasal 24 ayat (2)
b. pasal 23F ayat (2) d. pasal 23G ayat (2)
28. Lembaga negara X berencana membentuk undang-undang perbukuan. Lembaga X adalah. . . .
a. BPK b. MPR c. DPR d. DPD e. MK
29. Perhatikan kewenangan lembaga negara berikut!
1) Memutus pembubaran partai politik.
2) Menerima permohonan kasasi.
3) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
4) Memutus perselisihan hasil pemilu.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 1 dan 4 d. 2 dan 3 e. 3 dan 4
SOAL PPKn Kls XII BAB 3 SESUAI K.13 Tanpa Pembahasan Dan Kunci natni IZUAF 12
30. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tecermin
dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 31 b. pasal 32 c. pasal 33 d. pasal 35 e. pasal 36
31. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, susunan pemerintahan daerah terdiri atas . . . .
a. DPRD dan DPD
b. kepala daerah dan DPRD
c. kepala daerah dan DPRD-GR
d. kepala daerah dan perangkat daerah
e. kepala daerah dan DPRD Komite Nasional Daerah
32. Pada suatu undang-undang, seorang DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan
berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh daerah (ex-officio). Undang-undang yang
dimaksud adalah . . . .
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
33. Perhatikan wewenang pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
4) Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.
5) Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah.
Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 1, 3, dan 5 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
34. Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia ditunjukkan oleh . . . .
a. menjabat ketua komite 6 untuk menyelesaikan masalah MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993.
b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
c. mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat
d. pemberian dana bantuan operasional sekolah
e. menyelenggarakan program SM3T
35. Sebuah partai politik membuat iklan tentang partai politiknya yang ditayangkan di televisi. Selain
melalui televisi, iklan juga dilakukan melalui koran. Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat luas
mengerti program-program yang akan dilakukan partai politik tersebut. Dalam kegiatan tersebut,
partai politik sedang menjalankan fungsi . . . .
a. pengatur konflik d. sosialisasi politik
b. rekrutmen politik e. komunikasi politik
c. partisipasi politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s