RINGKASAN MATERI BAB 3 :

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah

 Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

  1. menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara; dan
  2. menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:

  1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta
  2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

 

Berdasarkan teori Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun mahkluk sosial. Negara X menganut teori Plato, hal ini ditunjukkan denganTujuan Negara Republik Indonesia

pemerintahan negara X yang memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

  1. Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal itu,para ahli mengemukakan teori tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lain. Berikut pemaparan

teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

1) Teori Plato, dikemukakan oleh Plato yang menyatakan bahwa tujuan negara ialah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

2) Teori negara kekuasaan, dikemukakan oleh Shang Yang dan Nicholo Machiavelli yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesarbesarnya.

3) Teori teokrasi, dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang Agustinus dan menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.

4) Teori negara polisi, dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

5) Teori negara hukum, dikemukakan oleh Krabbe yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

Menurut Krabbe negara memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku

  1. Teori negara kesejahteraan adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Teori ini dikemukakan oleh

Mr. Kranenburg. Negara yang menganut teori ini berusaha menciptakan kebahagiaan, kemakmuran,dan keadilan bagi seluruh rakyat di Negara tersebut. Negara Z menganut paham teori ini, hal itu tampak pada upaya negara Z dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, membebaskan biaya pendidikan, serta menaikkan upah minimum warga negaranya yang menjadi pekerja.

  1. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pernyataan yang menegaskan tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut.

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . . .”.

  1. Mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai seorang warga Negara upaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai berikut.

1) Ikut serta dalam program SM3T.(sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal)

2) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.

3) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.

  1. Upaya warga negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejehteraan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut.

1) Mendukung program transmigrasi.

2) Menjaga kelestarian alam.

3) Memanfaatkan sistem jaminan sosial secara bertanggung jawab.

  1. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah tersebut

antara lain memberikan beasiswa kepada peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi, memberikan bantuan dana operasional untuk sekolah, mengadakan pelatihan bagi para guru, dan menyediakan buku-buku yang bermutu.

  1. TNI-AU telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. TNI-AU telah berhasil menjaga wilayah udara dari gangguan-gangguan pesawat yang melintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Peran dan tugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara merupakan  wujud pelaksanaan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  1. Dalam pasal 279 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut.

1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.

4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

  1. Tujuan negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.
  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  1. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut.a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi. b.Bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c.Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
  1. Beberapa teori yang digulirkan oleh para ahli tentang teori negara antara lain teori Plato, teori teokrasi, teori negara polisi, teori Negara kekuasaan, teori negara hukum, dan teori Negara kesejahteraan. Perbedaan antara teori Negara kekuasaan dan teori negara hukum sebagai berikut.
  2. Teori negara kekuasaan, memiliki tujuan negara berupa pengumpulan kekuasaan yang sebesar-besarnya.
  3. Teori negara hukum, memiliki tujuan Negara yang menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

 Thomas Aquinas dan Agustinus menganut teori teokrasi. Menurut teori teokrasi, tujuan Negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Upaya yang dilakukan warga negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai berikut.

a. Mendukung upaya damai kepada negara yang bersengketa.

b. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara korban konflik.

c. Mendukung pemerintah mengadakan hubungan internasional agar tercipta kerukunan antarnegara.

 Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  1. Sebelum diadakannya amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga-lembaga Negara lainnya. Susunan ketatanegaraannya MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas lembaga Negara lainnya (DPR, presiden, MA, DPA, BPK).
  1. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, MPR memiliki kedudukan sejajar lembaga-lembaga negara lainnya

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan  MPR sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya (BPK, presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan KY).

  1. MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
  1. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga Negara lainnya. Lembaga-lembaga tinggi di bawah MPR meliputi DPR, presiden, MA, DPA, dan BPK. Jadi, kotak Z diisi oleh lembaga MA (Mahkamah Agung).

 

  1. MPR memiliki tiga kewenangan yaitu melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, serta mengubah undang-undang dasar. Mengubah undang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah ”Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

 

  1. DPR merupakan lembaga negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya).

 

  1. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi, pemberian grasi oleh presiden kepada terdakwa dalam cerita tersebut harus melalui pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

 

  1. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya).

 

  1. Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia antara lain menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, terdakwa pada cerita tersebut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

 

  1. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhatikan tugas dan wewenang berikut

  1. Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
  2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
  3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah

Perhatikan cerita berikut!

Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut. Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.  Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . pengatur konflik        Fungsi  pengaturan konflik merupakan upaya partai politik untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral jika terjadi konflik berupa gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yaitu Menerima permohonan kasasi dan Memutuskan pembubaran partai politik

Dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung. Bunyi pasal 24A ayat (1) yaitu ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan bunyi pasal 24A ayat (1) dapat disimpulkan bahwa wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut.

1) Menerima dan mengadili permohonan tingkat kasasi.

2) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.

 Lembaga yang berhak memutus sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

 Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,dan badan peradilan di bawahnya, badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah Komisi Yudisial. Kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. Dalam PBB peran Indonesia adalah mengirimkan Kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1957. Kontingen Garuda pernah diterjunkan ke Mesir untuk menjaga perdamaian di Terusan Zuez, diterjunkan ke Timur Tengah untuk menyelesaikan sengketa antara Mesir dan Israel pada tahun 1973, serta diterjunkan ke Lebanon untuk menjaga perdamaian selepas serangan Israel pada tahun 2006.

 Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

  1. Sarana komunikasi politik, artinya partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
  2. Sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi melakukan upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
  3. Sarana rekrutmen politik, artinya partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

 Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Kelompok kepentingan bertujuan memperjuangkan suatu ”kepentingan” dan memengaruhi lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

 Pada era transisi seperti sekarang ini, media massa memainkan peran yang menentukan dalam proses pendidikan politik publik. Selain itu, media massa memainkan peran strategis dalam mengomunikasikan dukungan dan tuntutan public terhadap pemerintah, begitu pula sebaliknya. Peran yang dimainkan media massa diharapkan akan memperkuat masyarakat sekaligus menciptakan lembaga-lembaga pemerintah yang kuat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

 Peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

  1. Memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS).
  2. Membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya melalui berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan seperti sanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B, dan paket C.
  3. Menyelenggarakan sekolah menengah pertama terbuka (SMP Terbuka) dan untuk pendidikan tinggi pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (distance learning) yaitu melalui Universitas Terbuka.

 

  1. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut.

1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.

2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku dari tahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahan daerah yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Komposisi keanggotaannya sebagai berikut.

1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40–75 orang.

2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya terdiri atas 25–40 orang.

3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja terdiri atas 15–25 orang.

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atas susunan pemerintahan daerah sebagai berikut.

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2) Kepala Daerah

Pembagian wilayah berdasar undang-undang ini    dibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I danDaerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat II disebut bupati/wali kotamadya merupakan kepala wilayah abupaten/kotamadya yang disebut bupati/ wali kotamadya.

 

  1. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh

pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas

tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas

kepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki

dua kewenangan sebagai berikut.

1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.

2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.

3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 terdiri atas beberapa susunan pemerintahan daerah berikut ini.

1) Kepala daerah.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

 

  1. Untuk mendukung program pemerintah pusatdalam mencapai tujuan negara, pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom.

Hak pemerintah daerah sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

 

  1. Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintahan daerah seperti berikut.

1) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.

2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai berikut.

1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.

2) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.

 

  1. Selain memiliki kewajiban, pemerintahan daerah juga memiliki hak selaku pengelola daerah otonom sebagai berikut.

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2) Memilih pimpinan daerah.

3) Mengelola aparatur daerah.

4) Mengelola kekayaan daerah.

5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai hasil retribusi daerah.

 

  1. Perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sebagai berikut.
  1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
  2. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)

 

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dan kewenangan pemerintahan daerah mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
  2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  4. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

 

  1. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).

Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota.

 

  1. Susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun kepala daerah Tingkat II merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/wali kotamadya.
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, pembagian daerah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.
  1. Daerah Tingkat I (provinsi).
  2. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).
  3. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).
  1. Pembagian Urusan Pemerintahan

 Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap pelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pernyataan itu tertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).
  1. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai beberapa urusan pemerintah pusat. Urusan-urusan tersebut di antaranya urusan agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politik luar negeri, urusan-urusan yang ditangani salah satunya menetapkan kebijakan luar negeri dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Ikut serta dalam penyelenggaraan KAA merupakan wujud dari melakukan perjanjian dan menetapkan kebijakan luar negeri dengan negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalam urusan politik luar negeri.
  1. Yustisi atau peradilan misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang.
  1. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang merupakan contoh kebijakan perdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lain urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri adalah mengangkat duta untuk negara lain dan mengadakan perjanjian internasional.
  1. Untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan meliputi kegiatan mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi; amnesti; dan abolisi; serta membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  1. Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat hendaknya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparat kepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasa aman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusat dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  1. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
  1. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional merupakan penerapan urusan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub bidang persampahan. Seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan juga ada sub bidang lain yaitu sumber daya air, air minum, air limbah, drainasi, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, serta penataan ruang.
  1. Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan di bidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

  1. . Kewenangan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut 1
  2. Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
  3. Pelayanan pendaftaran penduduk.
  4. Pelayanan pencatatan sipil

. Penyusunan profil kependudukan provinsi.adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. Adalah menunjukkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

 

  1. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusandi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penetapan sistem kawasan permukiman dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah . penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman,  serta  penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare

 

  1. Urusan pemerintah di bidang sosial salah satunya adalah pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila dalam daerah tersebut tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam hal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial, salah satunya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

  1. Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatic dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, persoalan mengangkat duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri.

 

  1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

 

  1. Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/penentuan jenis pajak dan tarif (taxi). Klasifikasi pajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.

 

  1. Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut.
  2. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasional.
  3. Urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

 

  1. Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar di bidang kesehatan sebagai berikut.

  1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi.
  2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)

 

 

 

Selamat Belajar Semoga Sukses

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s