latihan soal jawab bab 2 uraian

Latihan Soal dan Jawab Keuangan Negara

Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ?

Pasal 1 point 1 : Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan ?

Pasal 1 point 17 : Pembiayaan adalah setiap penerimaa yang perlu dibayar kembali dan/ Ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keuangan Negara meliputi ; Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Negara, Pengeluaran Daerah, dan sebutkan 5 (lima lainya) !

Pasal 2 :
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarka uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layana umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Kekayaa negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri  atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum;

e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara ?

Pasal 6 ayat (1) : Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pasal 6 ayat (2) : kekuasaan dimaksud dalam ayat (1) :
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Apa tugas Mentri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal ?

Pasal 8 : Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sebutkan tugas menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna barang  kementrian negara/ lembaga negara !

Pasal 9 :
a. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

b. Menyusun dokumen pelaksnaan anggaran;

c. Melaksanakan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang menyetorkan ke Kas Negara;

e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

f. Mengelola barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara// lembaga yang dipimpinnya;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawab berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Apa yang dibahas pemerintah Pusat bersama DPR ?

Pasal 13 ayat (3) : Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara dikenal asas yang telah lama meliputi; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, Jelaskan asas-asas tersebut !

Asas-asas penelolaan  Keuangan Negara :
1. Asas kesatuan : yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2. Asas Universalitas/ kelengkapan : yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadi percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.

3. Asas Spesialitas : yaitu mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Asas Tahunan : yaitu periodisasi tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu Tahun tertentu.

Sebutkan dan Jelaskan asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik !

Asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik :

1. Asas Kepastian Hukum, asas ini  menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

2. Asas Permainan yang Layak, asas ini menjelaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

3. Asas Kecermatan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat.

4. Asas Keseimbangan, menurut asas ini dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman, haruslah seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran atau kesalahan sehingga akan memenuhi keadilan.

5. Asas Ketepatan dalam Mengambil Saran, untuk mewujudkan aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas- asas umum, maka haruslah segera membuat sistem dalam menyelesaikan permasalahan.

Bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD ?

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci didalam undang-undang APBN, seperti alokas anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran ditunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsdi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s