MATERI PKn Kelas XII / 2, KD 2. SITEM PEMERINTAHAN

 

BAB 2         SISTEM PEMERINTAHAN

Standar Kompetensi :

2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :

2.1.  Menganalisis sistem pemerinta-han di berbagai negara.

2.2.  Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3.  Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

 

PERTEMUAN PERTAMA

Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :   2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.

(Indikator)  Hasil Yang Diharapkan

q  Menjelaskan pengertian pemerintahan.

q  Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.

q  Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.

q  Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara

 

1.    Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

A.Pengertian Pemerintahan

1.         Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2.         Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3.         Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :

·      Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

·      Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).

·      Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,  merupakan proses interaksi antara berbagai

aktor dalam pemerintahan dengan kelompok  sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini :

  1. Proses koordinasi (coordinating),
  2. Pengendalian (steering),
  3. Pemengaruhan (influencing), dan
  4. Penyeimbangan (balancing).

Jadi Sistem pemerintahan adalah mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Prof. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam system pemerintahan terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsinyasendiri-sendiri. Akan tetapi, secarakeseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama secara rasional.

B.         Bentuk Pemerintahan

Text Box: Ajaran Plato<br /> (429 - 347SM)<br /> v	Aristokrasi,<br /> v	Timokrasi,<br /> v	Oligarki,<br /> v	Demokrasi,<br /> v	Tirani. </p> <p> Text Box: Ajaran Aristoteles<br /> (384 - 322 SM)<br /> Ø	Monarki,<br /> Ø	Tirani,<br /> Ø	Aristokrasi,<br /> Ø	Oligarki,<br /> Ø	Politeia,<br /> Ø	Demokrasi. </p> <p>

 

 

 

 

 

Ajaran Plato

v  Aristokrasi, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai dan berpedoman pada keadilan yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum  (rakyat)

v  Timokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya saja.

v  Oligarki, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang kaya dan mempunyai kecenderungan ingin lebih kaya lagi

v  Demokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan kepentingan umjm lebih diutamakanDalam pemerintahan demokrasi prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan.

v  Tirani.adalah negara yang dipimpin oleh satu orang saja. Untuk menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, seorang tirani tidak segan segan menyingkirkan semua saingannya. Akibatnya bentuk pemerintahan tirani jauh dari keadilan.   

Ajaran Aristoteles

Negara yang pemerintahannya diegang oleh satu orang

Ø  Monarki, adalah negaara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang dan ditujukan untuk kepentingan umum

Ø  Tirani, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang, tetapi ditujukan untuk kepentingan sipenguasa itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh beberapa orang dan kekuasaan negara dipusatkan pada satu badan atau organ yangb terdiri atas beberapa orang,

Ø  Aristokrasi, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya baik karena pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Ø  Oligarki (Plutokrani), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya jelek karena pemerintahannya hanya ditunjukkan untuk kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh Rakyat, dapat dibedakan berdasakan sifatnya;

Ø  Politeia (Republik), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan baik dan ideal.

Ø  Demokrasi adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang.

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

Bentuk pemerintahan modern

1.    REPUBLIK

Republik merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat secara bebas untuk masa jabatan tertentu.

a.       Republik Parlementer

Presiden sebagai kepala negara dan tidak dapat diiganggu gugat. Perdana menteri sebagai kepala pemerimtahan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system republic Parlementer, kekuasaan legislative lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

b.      Republik Konstitusional

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi,  sedangkan parlemen berfungsi sebagai pengawas.

c.       Republik Absulut.

Bentuk pemerintahan tanpa ada pembatasan kekuasaan sehingga penguasa mengabaikan konstitusi. Partai politik dipergunakan untuk menglegitimasi kekuasaan. Dalam system ini parlemen tidak berfungsi.

 

2.      KERAJAAN atau KEKAISARAN (MONARKI)

Menurut Leon Duguit, Apa bila kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan, bentuk pemerintahan disebut Monarki. Sebaliknya, apabila kepala negara ditunjuk tidak berdasarkan keturunan tetapi dipilih maka bentuk pemrintahannya disebut Republic.  

Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan;

a.      Monarki Mutlak (Absolud)

Monarki Mutlak (Absolud) adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ( ratu, kaisar, atau syeh ). Seluruh kekuasaan negara dipegang oleh raja dan segala ucapannya merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua rakyat. Contoh: Perancis pada masa Louis XIV

b.      Monarki konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang Dasar (konstitusi)

contoh  Jepang, Inggris, Denmark, Saudi Arabia, Yordania.

c.       Monarki parlementer

Monarki parlementer adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen

Raja fungsinya hanya sebagai kepala negara kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. contoh; negara Belanda, Inggris.  

 

Tipe-tipe Kabinet(PKn Quadra halaman 35)

TIPE KABINET DITINJAU DARI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB                     

1.            Kabinet Ministerial adalah kabinet yang pertanggungjawaban tugas-tugas pemerintahannya berada ditangan menteri (minister) dalam tipe kabinet ini, menteri-menteri baik secara  sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintah yang dilakukannya kepada parlemen. Dalam tipe kabinet ini, berlaku atas, The King Con do no wrong. yang berarti kepala negara (raja, ratu, atau preesiden) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Asas ini berlaku sejak Zaman raja Charles I sampai sekarang.  

2.            Kabinet Presidensial adalah kabinet kabinet yang tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang harus mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban presiden antara satu negara debngan negara lain berbeda. Misalny pada Orde Lama dan Orde Baru presiden RI mempertanggung jawabkan pemerintahanya kepada MPR. Adapun di Amerika Serikat, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.

TIPE KABINET DITINJAU DARI ADA TIDAKNYA CAMPURTANGAN PARLEMEN

1.            Kabinet Parlementer adalah kabinet yang pembentukannya dicampuri oleh parlemen, terutama fisik-fisik yang mempunyai suara (kursi) dalam parlemen. 

2.            Kabinet Ekstraparlementer adalah kabinet yang dibentuk di luar campur tangan parlemen atau DPR. Dalam kabinet tersebut, menteri-menteri dipilih oleh Presiden dan merupakan tokkoh yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas-tugas kabinet (zaken kabinet)

TIPE KABINET DITINJAU DARI UKURAN SUSUNAN KABINET

1.            Kabinet Partai adalah, kabinet yang menteri-menterinya merupakan orang yang berasal dari satu partai yang menguasai suara (kursi) terbanyak di parlemen.

contohnya, Kabinet Pembangunan II sampai dengan kabinet pembangunan VI pada masa pemerintahan Orde Baru.

2.            Kabinet Koalisi adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen. Kabinet koalisi dibentuk karena tidak ada satupun paratai yang menang mayoritas dalam pemilu sehingga tidak ada suara mayoritas (terbanyak) diparlemen. Biasanya Kondisi demikian disebabakan oleh system politik dalam pemilu yang multe partai.  Akibatnya sulit ada partai yang menang suara  mayoritas. Dalam kabinet ini, menteri-menteri dapat berasal dari dua atau lebih partai politik.

Contoh, Kabinet koalisi, yaitu kabinet yang dibentuk berdasarkan pemiluu 1955dengan nama kabinet berkaki empat.   

3.            Kabinet Nasional adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh paratai yang mempunyai perwakilan diparlemen (DPR)

Contoh, kabinet persatuan nasional pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid,

              Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Megawati dan

          Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

 

 

 

 

 

c.    Sistem Pemerintahan

1.  Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan

Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1.      Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

2.      Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. kabinet (pemerintah/eksekutif) dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen.

3.      Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

4.      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

5.      Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

6.      Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7.      Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

 

Kelebihan System Parlementer

Kelemaham System Parlementer

1.      pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat

1.      kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2.      Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

2.      maasa jabatan eksekutif/kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat tergantung dukungan parlemen

3.      adannya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

3.      kabinet dapat mengendalikan parlemen

 

 

4.      parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan jabatan eksekutif.

 

 

2.  Sistem Pemerintahan Presidensial

simtem pemerintahan Presidensial atau biasa disebut Sistem presidensial adalah system pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Presiden dan Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial

1.      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala Eksekutif (pemerintahan).

2.      Presiden dan parlemen (DPR atau Konggres) dipilih langsung oleh rakyat melalui PEMILU

3.      Presiden dan Legislatif tidak dapat saling menjatuhkan (membubarkan). Hal ini disebabkan karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

4.      Presiden tidak dapat diberhentikan pleh parlemen sebelum berakhir masa jabatanya. Namun jika Presiden melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi (berupa pelanggaran hukum dapat dikenai IMPEACHMENT (pengadilan Parlemen). (PKn Quadra halaman 33)

5.      Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

6.      Masa jabatan Presiden dan Legislatif dapat ditentukan dengan pasti

7.      Presiden dan dewan menteri (kabinet) tidak bertanggung jawabkepada badan legislatif (DPR).

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1.      Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2.      Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3.      Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

 

Kelebihan System Presidensial      

Kelemaham System Presidensial

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.

1.   Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.      Masa jabatan kabinet dapat ditentukan secara pasti. untuk Indonesia 5 tahun untuk Amerika 4 tahun.

2.   sistem pertanggung jawaban kurang jelas.

3.      Penyusunan Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

3.   Pembuatan keputusan atau kebijakan publik  umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

4.   para mentri tidak bertanggung jawab pada parlemen tetapi bertanggung jawab kepada presiden.

 

  1. Sistem Pemerintahandi Indonesia

Tabel pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

 

No

PERIODE

JENIS KONSTITUSI

( UUD )

BENTUK

NEGARA

BENTUK

PEMERINTAHAN

SISTEM

PEMERINTAHAN

1..

a. 18-8-1945 s/d

   14-11-1945

b. 14-11-1945 s/d

    27-12-1949

UUD 1945

 

UUD 1945

Kesatuan

 

Kesatuan

Republik

 

Republik

Kabinet presidensial

Kabinet parlementer

 

2.

27-12-1949 s/d

17-8- 1950

UUD RIS 1949

(KRIS 1949)

Serikat /Federal

( D. LIBERAL )

Uni Republik

kabinet parlementer/liberal

3.

17-8-1950 s/d

5 juli 1959

UUDS 1950

Kesatuan

republik

Kabinet Presidensial

4.

 

a. ORDE LAMA

   5-7-1959 S/d

   11-3-1966

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

(demokrasi Terpimpin)

 

b. ORDE BARU

   11-3-1966 s/d

   21-5-1998

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet presidensial

(demokrasi pancasila)

 

c. 21 mei 1998 sampai sekarang Reformasi

UUD1945 Amandemen

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

 

1.      Periode awal kemerdekaan Berdasarkan UUD 1945

( 18 Agustus1945 samapai dengam    27 Desembar 1949 )

a.       Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945

1.      Bentuk negara

Bentuk negara merupakan secara sosiologis, yaitu sistem berlaku yang menentukan bagaimana huhbungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Bentuk negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Kesatuan (unitaris) sesuai dengan pasal 1 ayat (!); negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pada tanggal 14 November 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer sampai berubahnya UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949.                                                 lihat Quadra hal 43

 

 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia       zamrud 63

1.        Sistem Pemerintahan Indonesia

a.        Negara Indonesia adalah negara Hukum  (Rechtsstaat)

       Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (macchsstaat). Hal ini tercantum dalam pasal I ayat (3) UUD 1945. setiap tidakan pemerintah/negara harus mempertimbangkan terhadap dua hal yaitu; kegunaan (doelmatig heid)  dan dasar hukumnya (rechtmatig heid). Hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

b.        Sistem KOnstitusional

Pemerintah berdasar atas system Konstitusi (hukum Dasar). Secara substantive dapat dilihat pada pasal-pasal UUD 1945, antara lain Pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2)

c.         Kedaulatan Rakyat

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ,enurut UUD 1945 (pasal 1 ayat (2))

2. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (pasal 2 ayat (1) UUD 1945)

d.        Presiden adalah penyelenggara Pemmerintahan Negara Tertinggi Menurut UUD

e.         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.          Menteri negara adalah Pembantu Presiden

g.        Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas.

 

2.       Periode perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia.

a.        Sistem Pemerintahan pada awal kemerdekaan (1945-1949)

b.        Sistem Pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat  (1949-1950)

c.         Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUDS (1950-1959)

d.        Sistem Pemerintahan RI Kembali Ke UUD 1945 (5 Juli 1959-21 Mei 1998

e.         Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945 setelah Amandemen (21 Mei 1998-sekarang)

3.       Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia sesudah Amanddemen UUD 1945

a.        Majelis Permusyawaratan Rakrat (MPR)

b.        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c.         Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD

d.        Kewenangan DPD

e.         Kekuasaan Kehakiman

 

 

 

 

Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan Negara Lain

1.   Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Pada Awal Kemerdekaan

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Menumbuhkan kehidupan yang demokratis, dengan dibentuknya sistem multi partai

Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan seperti  tuntutan konstitusi, karena keadaan revolusi yang genting

Berhasil meletakan dan membangundasar-dasar kehidupan konstitusional (kenegaraan

Belum terbentuknya alat-alat kelengkapan negara, sehingga menambah kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan.

 

Perbedaan Sistem Pemerintahan antara konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950

No

konstitusi RIS 1949

UUDS 1950

1.       

Tidak terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan Parlemen.

Terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen

2.       

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden, para menteri, senat, DPR, MAI (ahkamah Agung Indinesia), dan DPK

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden dan wakil presiden, para menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan)

3.       

Kabinet tidak mempunyai hubungan erat dengan parlemen

Kabinet mempunyai hubungan erat dengan parlemen (DPR)

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Berdasarkan UUDS 1950

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Tumbuhkan demokrasi dengan sistem multi partai, sehingga aspirasi rakyat memungkinkan tersalurkan

Sistem multi partai berdampak pada mendominasinya kepentingan partai politik (golongan), sehingga timbul berbagai pemberontakan yang mempengaruhi stabilitas politik

Mampu menyelenggarakan pemili yang demokratis

Tidak terdapat partai yang menang mayoritas, sehingga mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan dengan sering jatuhnya kabinet

Mampu menggalang dukungan internasional guna memperjuangkan bangsa Asia-Afrika yang terjajah melalui KAA di Bandung.

Kebijakan pembangunan nasional yang tidak berjalan, sehingga pembangunan ekonomi praktis belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa Orde Baru

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Penataan kehidupan kkonstitusional sebagai akibat penyimpangan orde lama

Kekuasaaan presiden (eksekutif) yang sangat dominan sehingga melahirkan kekuasaan yang terpusat pada satu tangan tanpa undang-undang kepresidenan

Pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat dengan swasembada pangan.

Tidak terdapat pemerataan pembangunan nasional yang berdampak pada kesenjangan sosial dan melahirkan kaum kolongmerasi

Terciptanya stabikitas nasional yang membawa ketenangan bagi masyarakat secara umum

Hak-hak politik rakyat terbelenggu dengan kebebasan pers yang dikontrol oleh pemilu yang tidak demokrasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 7% pertahun

Di akhir pemerintahan Orde Baru terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pembangunan nasional terencana dengan baik

Tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa REFORMASI QUADRA 81

 

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandeme UUD 1945

Lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibbu Pertiwi

Menjamin terjadinya stabilitas politik karena tidak akan terjadi pergantian pemerintahan. kecuali bertentangan dengan pasal 7A UUD 1945

Bila pemerintaha membuat kebijakkan yang tidak menjamin kepentingan publik, maka rakyat tidak dapat mengontrol (berpengaruh) langsung kepada pemerintah, tetapi harus melalui parlemen (DPR)

Kebebasan dan kemerdekaan pers tumbuh dengan demokrartis

Terjadinya penyimpangan dengan keluarnya Maklumat Presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis

Sebelumnya KKNdi berbagai instansi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (pelayanan publik)

Berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis.

Lemahnya stabilitas keamanan yang menimbulkan konflik vertical atau horizontal, GAM, OPM, RMS, kaasus Ambon/Maluku, Sampit, Sambas dan maraknya terorisme.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono terdapat usaha nyata penegakan (Supremasi) hukum.

Pe4negakan Supremasi hukum sejak pemerintahan Habiibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum.

 

 

 

2.   Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia dan Negara Lain

a.   Negara Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945)

b.   Negara Perancis

c.    Negara Inggris

d.   Negara India

3.   Pengaruh  Sistem Pemerintahan  dari negara lain

a.      Faktor Sejarah

b.      Faktor Ideologi

 

  1. Sistem Pemerintahan di beberapa negara     belum selesai/diuraikan Zamrud 60

1.   Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial

ØAmerika Serikat.

ØPerancis.

ØSwiss

 

2.     Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Parlementer

vInggris

vKanada

vJepang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s