SOAL CERDAS CERMAT KONSTITUSI,SMA KAB.BLITAR

No PERTANYAAN / SOAL ALTERNATIF JAWABAN
1 Sesaat setelah pelaksanaan Pemilu tahun 1997 dan Sidang MPR yang memilih Suharto dan B.J.Habibi sebagai Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa dan didukung masyarakat menuntut diadakannya Reformasi. Apa saja tuntutan reformasi itu ? 1.  Amandemen UUD 1945 

2.  Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI

3.  Penegakan hukum, Ham dan pemberabntasan KKN

4.  Otonomi daerah

5.  kebebasan Pers

6.  Mewujudkan kehidupan demokratis

2 MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dimana UUD 1945 sebelumnya terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Setelah diamandemen UUD 1945 terdiri atas………….
  1. a. 21 bab.
  2. b. 73 pasal
  3. c. 147 ayat
  4. d. 3 pasal Aturan peralihan
  5. e. 2 pasal aturan tambahan
  6. f. Tanpa penjelasan
3 Amandemen UUD 1945 tentu ada dasar pemikirannya. Apa dasar pemikirannya. 1.  kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR 

2.  kekuasan yang sangat besar pada Presiden

3.  pasal-pasal multi tafsir

4.  pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan Undang-undang

5.  praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa pembukaan UUD 1945.

4 Mengamandemen UUD 1945 harus punya dasar hukum. Apa dasar hukum perubahan UUD 1945 oleh MPR ? 1.  pasal 3 UUD 1945 

2.  pasal 37 UUD 1945

3.  Tap MPR nomor IX/MPR/1999

4.  Tap MPR nomor IX/MPR/2000

5.  Tap MPR nomor XI/MPR/2001

5 Apa yang menjadi tujuan amandemen UUD 1945 ? Untuk menyempurnakan aturan dasar : 

1.  Tata negara

2.  Kedaulatan rakyat

3.  Hak Azasi Manusia

4.  pembagian kekuasaan

5.  Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum

6.  sesuai dengan aspirasi dan kebuituhan bangsa

6 Sebelum UUD 1945 diamandemen tentu ada kesepakan yang telah dicapai terlebih dahulu. Apa kesepakan dasar itu ? 1.  Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 

2.  Tetap mempertahankan NKRI

3.  Mempertegas sistem Presidensiel

4.  penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal.

5.  Perubahan dilakukan dengan cara ” adendum ”

7 Pasal 14 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi ” Presiden memberi grasi, amnesi,abolisi dan rehabilitasi. Sedangkan setelah diamandemen pasal perubahannya berbunyi……. Pasal 14 ayat 1 bebunyi ” Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Pasal 14 ayat 2 berbunyi ” Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

8 Mengapa pemberian Grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi perlu mendapat pertimbngan dari lembaga negara seperti MA dan DPR ? adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan
9 Pasal 7C menyatakan 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan

Perwakilan Rakyat. Mengapa ?

1.  untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden 

2.  untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus

3.   meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

10 Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian 

(termasuk penamaannya), yaitu:

1. Pembukaan (Preambule);

2. Batang Tubuh;

3. Penjelasan.

Sedangkan setelah diubah……

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu: 

1. Pembukaan;

2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

11 Dalam pasal 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi ciri negara hukum ? 1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia ; 

2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan

melalui hukum;

12 Dengan amandemen UUD 1945, MPR mempunyai 3 wewenang. Sebutkan ! Dengan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, MPR mempunyai tiga wewenang, yaitu.

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

13 Dalam keseluruhannya MPR mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;

4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa

jabatannya;

5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti

secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon

Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

14 Dalam sistem Presidensiel, Presiden 

(dan Wakil Presiden) haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ciri sistem Presidensiel antara lain :

1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 

2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala

pemerintahan;

3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;

4) adanya mekanisme impeachment

15 MPR terdiri atas DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih melalui Pemilu. Fungsi DPD dalam UUD 1945 adalah….. mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 1. otonomi daerah, 

2. hubungan pusat dan daerah,

3. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya,

4. serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

16 Pasal 22E ayat 2 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih : 1.  anggota DPR 

2.  anggota DPD

3.  Presiden dan wakil Presiden

4.  Anggota DPRD

17 Pasal 22E ayat 1 berbunyi bahwa pemilu diselenggarakan dengan azas : 1.  Langsung 

2.  Umum

3.  Bebas

4.  rahasia

5.  jujur

6.  Adil

18 Peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah…. Partai Politik
19 Peserta pemilu untuk anngota DPD adalah….. Perorangan
20 Pemegang kekuasan kehakiman adalah MA dan badan perdilan dibawahnya dan sebuah MK. 

Kewengan MA adalah…..

Mahkamah Agung berwenang : 

1.  mengadili pada tingkat kasasi,

2.  menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

3.  mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang

21 Kewenangan MK adalah…. Mahkamah Konstitusi berwenang : 

1.  mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar,

2.  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar,

3.  memutus pembubaran partai politik, dan

4.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

  1. BENAR – SALAH
No PERNYATAAN JAWABAN
BENAR SALAH
1 Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak azasi manusia V
2 Salah satu ciri bentuk negara kesatuan adalah pemerintah pusat pada tingkat tertinggi dan terakhir berwewenang memutuskan segala sesuatu dalam negara V
3 Bentuk pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Republik V
4 Ciri bentuk pemerintahan republik adalah penunjukan kepala nega dilakukan dengan sistim pewarisan V
5 Salah satu kekuasan MPR adalah memilih dan menetapkan Presiden dan wakil Presiden V
6 Bila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan diatur dalam UUD 1945 maka kewenangan untuk memeriksa dan meutuskannya adlah Mahkamah Agung
7 Yang dapat menjadi warganegara Inonesia menurut UU nomor 12 tahun 2006 adalah anak warganegara asing yang diangkat sah sebagai anak oleh warganegara Indonesia sebelum mencapai usia 10 tahun
8 Azas yang dianut dalampenentuan kewarganegraraan Indonesia menurut UU nomor 12 tahun 2006 adalah azas ius sanguinis dan azas ius solli.
9 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 menganut azas dwi kewarganegaraan.
10 Dalam hal MPR me;lakukan perubahan UUD 1945 usul perubahannya sedikitnya diusulkan oleh paling sedikit 1/3 dari seluruh anggota MPR
11 Jumlah anggota MPR RI pada saat ini adalah 692 orang
12 Jumlah anggota DPD RI saat ini adalah 132 orang
13 Jumlah quorum MPR RI dalam pembahasan perubahan UUD adalah 50%+1
14 Kewenangan untuk melakukan uji material  UU terhadap Uud adalah Mahkamah Agung
15 Kewenangan yudisial Review peraturan pemerintah terhadap undang – undang adalah makmahah Konstitusi
16 Tata urutan peraturan perundangan menempatkan UUD sebagai sumber hukum nasional
17 Salah satu cara untuk mengubah UUD adalah oleh sebuah badan yang secara khusus dibentuk dengan tugas mengubah UUD
18 Pemilu dilaksanakan oleh sebuah badan indenpenden yang bersipat nasisonal yang anggotannya boleh berasal dari anggota partai politik.
19 Untuk menjadi anggota partai politi seseorang warganegara sedikitnya telah mencapai usia 21 tahun
20 Seorang calon Presiden dan calon wakil presiden serendahnya berusia 35 tahun
21 Seorang calon anggota DPR serendahnya bersia 21 tahun
22 Seorang warganegara indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya serendahnya telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
23 Seorang calon Presidebn dan wakil Presiden adalah warganegara Indonesia sejak lahirya
24 Jumlah anggota hakim pada mahkamah konstitusi dalah 15 orang
25 Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 27 UUD 1945
26 Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan diatur dalam pasal 29 Uud 1945
27 Tanggungjawab pendidikan ada pada pemerintah dan masarakat serta keluarga
28 Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
29 Penduduk Indonesia adalah warganegara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
30 Untuk menjadi penduduk Indonesia orang asing sedikitnya telah tinggal di Indonesia 5 tahun secara berturut-turut
27 Warganegara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga negara.diatur dalam pasal 27

28 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.ketentuan ini diayur dalam pasal 27ayat 3
29 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ketentuan ini diatur dalam pasal 28A
30 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28B ayat 1
31 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 29 ayat 1

32 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 31
33 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
34 Fakir miskin dan anak -anak yang terlantar dipelihara oleh negara ketentuan ini diatur dalam pasal 34
35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih ketentuan ini diatur dalam pasal 37
  1. CEPAT TEPAT
No SOAL JAWABAN
1 Apakah nama badan perancang UUD 1945 pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia
2 Apakah nama bentuk negara indonesia
3 Pasal manakah dari UUD1945 yang mengatur hak politik
4 Sebutkan ciri negara kesatuan
5 Sebutkan satu wewenang MPR
6 Sebutkan satu wewenang Mahkamah Agung
7 Sebutkan satu wewenang Mahkamah Konstitusi
8 Siapakah yang yang menjadi wareganegara Indonesia
9 Pasal manakah dari UUD 1945 yang mengatur tentang hak presiden untuk mengangkat Duta dan menerima Duta dari negara lain
10 Pasal manakah dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pengangkatan menteri
11 Hal apakah yang menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraan RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s