NAPAK TILAS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Kelas X Semester I | 1
Napak Tilas Penegakan Hak
Asasi Manusia di Indonesia
Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di
jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan diterima di
sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau di
madrasah aliyah (MA) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Keberhasilan ini
sudah sepatutnya kalian syukuri, karena bagaimanapun keberhasilan kalian adalah
merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha
Esa harus kalian tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dalam rangka
mengembangkan potensi diri yaitu dengan cara mengubah gaya belajar kalian.
Mulai saat ini kalian lebih banyak belajar secara “mandiri” dan bekerja sama
dengan teman-teman kalian, baik yang berasal dari satu sekolah maupun sekolah
lainnya.
Pada Bab satu ini kalian akan mempelajari materi tentang “ Napak Tilas
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” yaitu dengan cara memahami halhal
yang berkenaan kasus-kasus pelanggaran HAM, perlindungan dan pemajuan
HAM, serta dasar hukum HAM di Indonesia. Selain itu, kalian juga harus mampu
menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan
HAM dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Untuk itu, silakan kalian
cermati uraian materi berikut ini.
A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena
manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajiban asasinya. Pernahkah
BAB
1
Bab I.indd 1 27/03/2014 22:32:21
2 | BUKU SISWA PPKN
Kalian mendengar atau membaca berita tentang kasus pelanggaran HAM? Tentu
saja bila kalian rajin mengikuti berita dari media elektronik atau media cetak,
kasus-kasus pelanggaran HAM sangat sering kita dengar. Dari kasus-kasus yang
kalian temui, kasus manakah yang menarik? Mengapa? Silakan kalian diskusikan
dengan teman sebangku atau sekelas kalian. Berikut adalah salah satu kasus yang
berkaitan dengan pelanggaran HAM. Silakan kalian simak kasus tersebut.
Kisah Marsinah
Cerita tragis yang dialami Sinah dimulai pada Ahad, 9 Mei
1993. Sosok perempuan muda berambut lebat itu ditemukan
tak bernyawa lagi di sebuah lokasi dekat tempat tinggalnya,
di Desa Wilangan, Nganjuk. Kala itu, kondisi tubuh Sinah amat
mengenaskan. Sekujur tubuh penuh luka parah plus tulang
panggul yang patah. Desas-desus langsung mengentak sesama
rekan kerja. Beredar kabar kemudian, Sinah tewas dibunuh garagara
terkait demonstrasi buruh yang terjadi di PT CPS.
Usut punya usut, unjuk rasa para buruh dipicu sebuah surat
edaran gubernur setempat. Isinya, semua perusahaan di wilayah
itu diimbau menaikkan upah minimum regional (UMR). Walau
kebijakan itu sudah dikeluarkan, PT CPS memilih bergeming.
Perusahaan itu belum juga menaikkan UMR. Kondisi ini memicu
geram para buruh.
Tepat pada Senin, 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS
berunjuk rasa dengan cara mogok kerja. Aksi ini berlanjut hingga
keesokan harinya. Namun menjelang Selasa siang, manajemen
perusahaan dan pekerja berdialog dan menyepakati sebuah
perjanjian. Intinya, perusahaan akan mengabulkan permintaan
karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sepintas lalu,
persoalan antara perusahaan dan karyawan seolah terselesaikan.
Tapi pada keesokan harinya, sebanyak 13 orang karyawan
dipanggil ke Markas Komando Distrik setempat dan diminta untuk
mengundurkan diri dari PT CPS.
Marsinah penuh amarah. Menurut dia, dalam kesepakatan
antara karyawan dan perusahaan–yang disaksikan Kantor
Bab I.indd 2 27/03/2014 22:32:21
Kelas X Semester I | 3
Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo dan Dewan Pimpinan Cabang
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia–PT CPS berjanji tak akan
mencari-cari kesalahan karyawan pasca tuntutan kenaikan UMR.
Bagi Sinah, itu artinya sama dengan tak bakal memberlakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.
Pada Rabu itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinah mengunjungi
teman-temannya yang terkena PHK. Usai beranjangsana seraya
menyampaikan keprihatinannya, perempuan lajang ini berpisah
di dekat Tugu Kuning, di Sidoarjo. Sebagai kalimat perpisahan
saat itu, Sinah kembali menegaskan tak bisa menerima keputusan
PHK bagi rekan-rekannya tadi. Tak hanya itu, Sinah berjanji
bakal menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan.
Terhitung sejak Rabu malam itulah, keberadaan Marsinah seolah
lenyap ditelan gelap malam. Tepat delapan hari kemudian, 9
Mei 1993, tersiar kabar kalau Sinah ditemukan tewas secara tak
wajar. Kasus ini sontak disorot media massa nasional. Sempat
disebut-sebut, kematian sosok yang kini menjadi nama sebuah
jalan di Nganjuk itu melibatkan tentara.
Polisi tentu tak tinggal diam. Berdasarkan hasil penyidikan,
tercatat sembilan nama yang berasal dari susunan kepemimpinan
dan pemilik PT CPS sebagai tersangka pelaku penganiayaan
Marsinah. Dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan
tingkat banding, kesembilan orang tadi dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman. Tapi ketika persidangan naik ke tingkat kasasi
Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan demi
hukum. Dasarnya: ada kesalahan prosedur dalam kasus ini.
Semenjak itulah, pengusutan Kasus Marsinah belum
menunjukkan titik terang, bahkan seakan terlupakan. Pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kasus Sinah sempat
dibicarakan kembali. Bahkan Gus Dur–panggilan akrabnya–
saat itu meminta agar Kasus Marsinah kembali diusut. Keinginan
senada pun dikemukakan Komisi Nasional HAM saat bertemu
Presiden Megawati Sukarnoputri, sekitar pertengahan April 2002.
Menurut Komnas HAM, Megawati sepakat buat mengusut ulang
Bab I.indd 3 27/03/2014 22:32:21
4 | BUKU SISWA PPKN
kasus kematian peraih penghargaan HAM Yap Thiam Hien 1993
itu.
Sumber: http://bola.liputan6.com/read/52757/marsinah-danmisteri-
kematiannya
Setelah kalian menyimak dan mencermati kasus tersebut, barangkali ada halhal
yang akan kalian klarifikasi atau pertanyakan. Silakan tuliskan klarifikasi atau
pertanyaan kalian pada kolom di bawah ini.
Tabel 1.1. Pertanyaan atas Kasus Marsinah
No. Kolom klarifikasi dan Pertanyaan Kasus Marsinah
1 ……………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………………..
5 ……………………………………………………………………………………………………..
Selain kasus Marsinah, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah
terjadi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.
a. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini
sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
b. Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi
Militer (DOM), di Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk
pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan,
penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan dengan pola
yang sama.
c. Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal
yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat”
secara misterius yang terkenal dengan istilah “petrus” (penembakan
misterius).
d. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.
Dalam kasus ini korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang
Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.
e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini
lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani
Bab I.indd 4 27/03/2014 22:32:21
Kelas X Semester I | 5
Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian
terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang
memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate,
Fadli, Denny Yulian dan Zainal.
f. Pembunuhan Munir sebagai Aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7
September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke
Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenic yang kadarnya sangat
mematikan.
B. Perlindungan dan Pemajuan HAM
1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan
segala kesempurnaanya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang
Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan
makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak
yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak
tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM).
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri
manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak
yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya,
karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang
lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit
untuk menegakkan hak asasi lainnya.
Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan
penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya.
Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya
mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam
hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut.
Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan
menyempurnakannya.
Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku Sistem
Pemerintahan Indonesia Tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan
bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang
Bab I.indd 5 27/03/2014 22:32:21
6 | BUKU SISWA PPKN
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan
apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi
hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas
dari dan dalam kehidupan manusia.
Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan
tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam
buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2012) karangan Trubus Rahardiansyah
yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hakhak
yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat,
atau negara.
Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan.
Keseimbangannya adalah antara hak
dan kewajiban serta keseimbangan
antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Upaya
menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi HAM menjadi
kewajiban dan tanggung jawab
bersama antara individu, pemerintah
(aparatur pemerintahan baik sipil
maupun militer), dan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak
terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam
memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak
Info Kewarganegaraan
Selanjutnya agar lebih mendalami
perlindungan dan pemajuan
HAM, kalian buka dan pelajari
makna tersebut dalam website
Komnas HAM atau sumber lain
yang relevan.
Bab I.indd 6 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 7
kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan,
perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan
terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi
manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.
Dalam penerapannya, hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari
kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM).
Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila
ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan
kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan
global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan
kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.
Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan beberapa rumusan HAM di
atas, yaitu sebagai berikut.
a. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah
bagian dari manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama,
etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau
lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.
Tugas Mandiri
Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang perlindungan dan pemajuan
hak asasi manusia di Indonesia, coba kalian tuliskan beberapa contoh yang
merupakan upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Tabel 1.2. Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
No Contoh Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia
1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2.
Bab I.indd 7 27/03/2014 22:32:22
8 | BUKU SISWA PPKN
3.
4.
5.
2. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
a. Periode Tahun 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada
hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di
parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah
memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi),
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan
dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan
sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen
terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam
Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30
Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:
“…sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai
bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar
dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin
sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita
akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan
partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.
1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya
partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran
paham yang ada dalam masyarakat.
2) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya
pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal
yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan
mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat
Bab I.indd 8 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 9
Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka. Isi Maklumat tersebut adalah sebagai berikut.
“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat
dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan
diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat utnuk menjalankan
macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha
negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahanperubahan
susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam
tangan menteri”.
b. Periode Tahun 1950 – 1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan
periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan
momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi
semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di
kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku
“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia menyatakan
bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang”
dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata
negara ini ada 5 (lima) aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai
politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers
sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga,
pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana
kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan
rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan
kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif
terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan
iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan
ruang kebebasan. Dalam perdebatan di Konstituante misalnya, berbagai partai
politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal
dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan
diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.
c Periode Tahun 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi
Bab I.indd 9 27/03/2014 22:32:22
10 | BUKU SISWA PPKN
parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada
di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan
tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam
tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan
hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah
terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil
dan hak politik warga negara.
d. Periode Tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada
semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan
berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan
pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah
Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang
merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi
HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS
No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan
rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia
dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Dalam buku 30 Tahun Indonesia
Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai
berikut.
“Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh
manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang
berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajibankewajibannya
dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan
manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air;
antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila
yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban
individu terhadap masyarakat”.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat
Bab I.indd 10 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 11
diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa
Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum
yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin
dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain
itu, Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana
tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan
Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada
anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk
memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.
Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM
nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang
dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus
terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan
jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi
seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus
Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran
strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap
tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif
pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor
50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan
menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran
kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, Komisi ini bertujuan
untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal
HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.
Bab I.indd 11 27/03/2014 22:32:22
12 | BUKU SISWA PPKN
e. Periode Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat
besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan
pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang
berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan
penyusunan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pemberlakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan
kemasyarakatan di Indonesia. Demikian pula
pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen
HAM internasional semakin ditingkatkan.
Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan
banyaknya norma dan ketentuan hukum
nasional khususnya yang terkait dengan
penegakan HAM diadopsi dari hukum dan
instrumen internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode
ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap
status penentuan (prescriptive status) dan
tahap penataan aturan secara konsisten (rule
consistent behaviour). Pada tahap status
penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundangundangan
tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR),
Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
lainnya.
Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour)
mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahapl ini ditandai
dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah
konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam
Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor
83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU
Sumber http://www.tokoh-tokoh.com
Gambar 1.1 Alm. Munir merupakan
Tokoh dalam penegakan HAM di
Indonesia
Bab I.indd 12 27/03/2014 22:32:22
Kelas X Semester I | 13
Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain
itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15
Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.
1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah
diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.
Tugas Mandiri
Berdasarkan hal tersebut di atas sekaligus dalam rangka meningkatkan
pemahaman kalian tentang periodisasi pemajuan HAM, coba kalian tuliskan
kembali peraturan atau instrumen HAM yang pernah berlaku di Indonesia.
Tabel. 1.3. Periodisasi Pemajuan HAM di Indonesia
No Periodisasi Peraturan HAM yang Dibuat
1 Tahun 1945 s.d 1950
2 Tahun 1950 s.d 1959
3 Tahun 1959 s.d 196
4 Tahun 1966 s.d 1998
5 Tahun 1998 s.d sekarang
Setelah Kalian mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan peraturan atau
instrumen HAM, menurut hasil analisis kalian, pada periode manakah yang
terbaik dalam melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan HAM bagi
warga negara Indonesia. Jelaskan jawaban kalian.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..
Tugas Mandiri
Coba kalian lengkapi tabel perbandingan antarperiode dalam hal penegakan
HAM di Indonesia berikut ini.
Bab I.indd 13 27/03/2014 22:32:22
14 | BUKU SISWA PPKN
ORDE BARU REFORMASI
Peraturan yang pernah dibuat :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Fungsi Aparat Penegak HAM :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Tantangan / Hambatan yang dihadapi :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Peraturan yang pernah dibuat :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Fungsi Aparat Penegak HAM :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
Tantangan / Hambatan yang dihadapi :
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………..…….
PENEGAKAN HAM RI
Di antara kedua periode tersebut, periode manakah yang penegakan HAM-nya relatif lebih baik. Jelaskan jawaban kalian.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tabel. 1.4. Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia
Bab I.indd 14 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 15
C. Dasar Hukum HAM di Indonesia
Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam
perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan
perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak
terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama,
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua,
dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat,
dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis memberikan
jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau
penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia
dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun, kelemahanya
karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global
seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Sementara
itu, bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat
memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Adapun, pengaturan HAM dalam
bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada
kemungkinan seringnya mengalami perubahan.
1) Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara
Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen
berikut.
a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang
Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
Pasal 27 Ayat (1)
b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
c. Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan, Pasal 28
d. Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29
Ayat (2)
Bab I.indd 15 27/03/2014 22:32:23
16 | BUKU SISWA PPKN
e. Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
f. Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
g. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah, Pasal 32
h. Hak di bidang perekonomi, Pasal 33
i. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34
b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a
person under the Law), Pasal 7 Ayat (1)
b. Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the
law), Pasal 7 Ayat (2)
c. Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to
equal protection againts discrimination), Pasal 7 Ayat (3)
d. Hak atas bantuan hukum (The Right to Legal assistance), Pasal 7 Ayat
(4)
e. Hak atas keamanan personal (The Right to personal security), Pasal 8
f. Hak atas kebebasan bergerak (The Right to freedom or removement
and residence), Pasal 9 Ayat (1)
g. Hak untuk meninggalkan negeri (The Right to leave any country),
Pasal 9 Ayat (2)
h. Hak untuk tidak diperbudak (The Right not to be subjected to slavery,
servitude, or bondage), Pasal 10
i. Hak mendapatkan proses hukum (The Right to due process of law),
Pasal 11
j. Hak untuk tidak dianiaya (The Right not to be subjected to turtore, or
to cruel, inhuman or degrading treatement or punishment), Pasal 12
k. Hak atas peradilan yang adil (The Right to impartial judiciary), Pasal
13 Ayat (1)
l. Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (The Right to an effective
remedy by the competent national tribunals), Pasal 13 Ayat (2)
m. Hak dianggap tidak bersalah (The Right to be persumed innonence),
Pasal 14 Ayat (1),(2),dan (3)
Bab I.indd 16 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 17
n. Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (The Right to freedom or
thought, conscience, and religion), Pasal 18
o. Hak atas kebebasan berpendapat (The Right to freedom of opinion
and express), Pasal 19
p. Hak kebebasa berkumpul (The Right to association), Pasal 20
q. Hak atas penuntutan (The Right to petition the government), Pasal 21
Ayat (1)
r. Hak turut serta dalam pemerintahan (The Right to take part in the
government), Pasal 22 Ayat (1)
s. Hak akses dalam pelayanan publik (The Right to equal acess to public
service), Pasal 22 Ayat (2)
t. Hak mempertahankan negara (The Right to national defence), Pasal
23
u. setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguhsungguh
dalam pertahanan kebangsaan, Pasal 23
v. Hak atas kepemilikan (The Right to own proverty alone as well as in
association with others), Pasal 25 Ayat (1)
w. Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (The Right to be arbitrary
deprived of his property), Pasal 25 Ayat (2)
x. Hak mendapatkan pekerjaan (The right to work, to free choice
employment, to just and favourable conditions), Pasal 27 Ayat (1)
y. Hak atas kerja (The Right to work and to pay for equal work), Pasal
27 Ayat (2)
z. Hak untuk membentuk serikat kerja (The Right to labour union),
Pasal 28
c) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah
sebagai berikut.
a. Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28
b. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal
19
c. Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan
undang-undang, Pasal 20
Bab I.indd 17 27/03/2014 22:32:23
18 | BUKU SISWA PPKN
d. Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undangundang,
Pasal 21
e. Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak
berdemonstrasi dan mengajukan pengaduan kepada penguasa, Pasal
22
f. Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 23
g. Berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam
pertahanan negara, Pasal 24
h. Hak atas kepemilikan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain,
Pasal 26
i. Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28
j. Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk
melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, Pasal 29
k. Hak dibidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 30
l. Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial,
Pasal 31
m. Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Pasal 40
n. Hak atas jaminan kesehatan, Pasal 42
d) Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya adalah
sebagai berikut.
a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya,
Pasal 28 A
b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1)
c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B
Ayat (2)
d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, Pasal 28 C Ayat(1)
Bab I.indd 18 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 19
e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Pasal 28 C Ayat
(1)
f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif, Pasal 28 C Ayat (2)
g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum
yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 28 D Ayat
(1)
h. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (3)
i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
Pasal 28 D Ayat (3)
j. Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)
Masih banyak lagi pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi.
Tugas Mandiri
Coba kalian tuliskan tentang pasal dan pengaturan HAM yang terdapat dalam
UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Tabel 1.5 Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
No. Pasal Pengaturan Hak Asasi Manusia
1 Pasal 28
Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya, Pasal 28 E ayat 1
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Bab I.indd 19 27/03/2014 22:32:23
20 | BUKU SISWA PPKN
2 Pasal 29
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3 Pasal 30
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4 Pasal 31
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
5 Pasal 32
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
6 Pasal 33
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
7 Pasal 34
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2) Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR
Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR
Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia
Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.
Bab I.indd 20 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 21
3) Pengaturan HAM dalam Undang-Undang
Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.
a. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan,
Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat
b. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
c. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25
Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan
d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105
tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa
f. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
g. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11
tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
h. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963
tentang Tindak Pidana Subversi
i. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi
j. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
k. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
l. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
m. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Bab I.indd 21 27/03/2014 22:32:23
22 | BUKU SISWA PPKN
4) Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun
1999 tentang Pengadilan HAM
b. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian
Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita
c. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana
ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta tindak lanjutnya
d. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar
e. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001
f. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan
g. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu
pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten
(rule consistent behaviour). Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran
terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah
maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang
perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Penataan
aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan
pertama adalah demokrasi dan supremasi hukum; kedua, HAM sebagai tatanan
sosial. Menurut Prof Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip
Bab I.indd 22 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 23
negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi
jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara
HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang
“simbiosis mutualistik”. Selanjutnya, HAM sebagai tatanan sosial merupakan
pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial.
Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan
(civic education) sangat diperlukan dan terus dilakukan secara berkesinambungan.
Tugas Mandiri
Setelah kalian mempelajari dan memahami bahwa penerapan HAM memerlukan
instrumen yang mengaturnya, coba kalian cari dan gali informasi tersebut dari
berbagai sumber, baik media cetak, elektronik, atau sumber lain. Kemudian,
lengkapilah Tabel Analisis Perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia. Aspek yang di analisis adalah sebagai berikut.
1. Landasan hukum kedua lembaga tersebut.
2. Tugas yang dijalankan kedua lembaga tersebut.
3. Kendala-kendala yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan
tugasnya.
4. Contoh kasus yang pernah ditangani kedua lembaga tersebut.
Bab I.indd 23 27/03/2014 22:32:23
24 | BUKU SISWA PPKN
Landasan Hukum :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Cakupan Tugas :
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Kendala yang dihadapi :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kasus yang pernah ditangani :
………………..………………………………………………………
………………………..………………………………………………
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
KOMNAS HAK ASASI MANUSIA
Landasan Hukum :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Cakupan Tugas :
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Kendala yang dihadapi :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kasus yang pernah ditangani :
…………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………
1. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK
Tabel 1.6. Analisis Perbandingan Komnas HAM dengan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
Bab I.indd 24 27/03/2014 22:32:23
Kelas X Semester I | 25
D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menuntut
dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan
hak asasi manusia tersebut, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya
Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan
bahwa “perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung
jawab Negara, terutama pemerintah”.
Guna menjabarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 maka dibentuklah
lembaga perlindungan HAM seperti
Komnas HAM, Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
Peradilan HAM, dan lembaga
perlindungan HAM lainnya.
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia
terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah
berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah sebagai
berikut.
1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50
Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75
sampai dengan Pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri
setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
2. Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia
(HAM) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses
Info Kewarganegaraan
Dasar pemikiran pembentukan
Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM, di
antaranya adalah sebagai berikut.
a. Tuhan YME adalah pencipta
alam semesta.
b. Manusia dianugrahi jiwa, bentuk
struktur, kemampuan, kemauan
serta berbagai kemampuan oleh
Penciptanya untuk menjamin
kelangsungan hidupnya.
c. Hak asasi manusia tidak boleh
dilenyapkan oleh siapapun dalam
keadaan apapun.
Bab I.indd 25 27/03/2014 22:32:24
26 | BUKU SISWA PPKN
penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi
pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun, pembentukan produk hukum
dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM
internasional.
3. Membentuk pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan
HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan
HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah
Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Untuk memahami lebih jauh tentang perlindungan dan pemajuan hak asasi
manusia di Indonesia, coba kalian amati gambar berikut. Kemudian, kalian
jawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut.
Sumber: http://www.tempo.co
Gambar 1.2 Aparat keamanan sedang mengatasi kerusuhan
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut.
1. Mengapa dalam setiap terjadinya kerusuhan selalu berdampak pada
pelanggaran HAM?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bab I.indd 26 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 27
2. Menurut kalian faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya
kerusuhan tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Dampak negatif apakah yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa
kerusuhan?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Bagaimanakah sebaiknya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama
ketika terjadi suatu konflik dalam masyarakat?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, buatlah analisis dari
gambar di atas.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan,
dan Penegakan HAM di Indonesia
Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi
manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau
Bab I.indd 27 27/03/2014 22:32:24
28 | BUKU SISWA PPKN
berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa,
yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan
penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hak asasi manusia sering mengalami
kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Kondisi sosial-budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk
negara kepulauan, yang juga memiliki banyak adat dan budaya. Disadari
atau tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di
negeri ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainya
dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal.
2. Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk
menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu,
dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi.
Komunikasi dan informasi inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam
pemajuan dan penegakan HAM.
3. Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang
mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan
kondisi masyarakat sehingga tak jarang terdapat hak-hak manusia yang
dilanggar.
4. Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak
manusia agar tidak saling bersinggungan. Namun, dengan adanya sejumlah
peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak
seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia.
Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi.
5. Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur
persoalan HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor
penting dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan
banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
melanggar hak orang lain.
6. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM.
Akibatnya, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
warga negara, seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan dan
sebagainya.
Bab I.indd 28 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 29
7. Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia sehingga
korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
8. Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus
didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah
sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang
selalu menghormati keberadaan orang lain. Disamping itu, diperlukan peran aktif
kita untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran
HAM, baik yang bersifat lokal maupun nasional sesuai dengan kemampuan kita
masing-masing.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J
bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung
arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian
kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya.
Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan
hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut.
1. Menolak dengan tegas setiap
terjadinya pelanggaran HAM
Sikap tersebut kita kemukakan
dengan alasan bahwa
pelanggaran hak asasi
manusia pada dasarnya adalah
pelanggaran atas harkat dan
martabat manusia. Selain itu,
secara hukum pelanggaran
HAM bertentangan dengan
berbagai peraturan HAM yang
ada, baik instrumen HAM
nasional maupun internasional.
Pelanggaran HAM akan
mengancam hak kemerdekaan
bagi seseorang dalam berbagai
segi kehidupan.
Penanaman Kesadaran
Berkonstitusi
Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
Bab I.indd 29 27/03/2014 22:32:24
30 | BUKU SISWA PPKN
2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan
HAM lainnya. Di samping itu, upaya dukungan kita terhadap tindakan tegas
terhadap para pelaku pelanggaran HAM perlu terus dilakukan. Misalnya,
mendukung penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat serta proses
peradilan HAM dalam upaya penegakan HAM. Bentuk dukungan lain yang
dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan.
Dengan demikian, masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya
bergantung pada peran pemerintah tetapi juga pada peran serta warga negara.
Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).
b. Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan
sebagainya.
c. Proses Peradilan hak asasi manusia, seperti tata cara penangkapan,
perlindungan saksi, dan sebagainya.
Menurut Prof Dr. Muladi, SH, pakar hukum pidana dalam buku Hak Asasi
Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat menjelaskan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sering
mengalami beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum
internasional dalam International Crime Court (ICC).
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara
tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana
sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.
c. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori.
Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang
memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.
d. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.
Bab I.indd 30 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 31
e. Perlindungan saksi yang tidak maksimal.
f. Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum Acara KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Tugas Mandiri
Dalam rangka memahami lebih jauh tentang tantangan dalam penegakan HAM di
Indonesia, coba kalian diskusikan dengan teman dan kemudian lengkapilah tabel
upaya penegakan HAM di Indonesia berikut ini.
Tabel 1.7. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
No. Bidang Tantangan yang Dihadapi Solusi terhadap Tantangan
1. Politik Golongan Putih atau Golput Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula
2. Ekonomi
3. Hukum
4. Sosial
5. Budaya
6. Hankam
Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada Bab 1 yang telah kita
pelajari bersama. Kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali
seluruh materi yang terdapat pada Bab 1 ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes
Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.
Refleksi
Setelah kalian menapak tilas penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,
tentunya kalian semakin paham bahwa upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah ada mulai dari
awal kemerdekaan. Upaya tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk
menghormati hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut
serta cobalah berikan jawabannya. Kemudian, amalkanlah dalam kehidupanmu
sehari-hari.
1. Bila kalian melanggar hak asasi orang lain, bagaimana perasaan kalian?
Bab I.indd 31 27/03/2014 22:32:24
32 | BUKU SISWA PPKN
2. Apa hak dan kewajibanmu sebagai warga negara untuk memajukan dan
menegakkan hak asasi manusia?
3. Mengapa masih ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia saat ini?
Bagaimana untuk menghindari hal itu?
4. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tentang upaya pemajuan hak asasi manusia?
5. Manfaat apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran bab ini?
1. Kata Kunci
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi
pada bab ini, yaitu hak asasi, pemajuan, instrumen, dan aparat.
2. Intisari Materi
Setelah kita bersama-sama mempelajari Bab 1 Napak Tilas
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dapat kita simpulkan
antara lain sebagai berikut.
1. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia,
menyebabkan upaya penegakan HAM selalu mendapatkan
sorotan dari masyarakat. Tingginya sorotan masyarakat terhadap
upaya penegakan HAM mengindikasikan bahwa penegakan
HAM merupakan suatu hal yang mendasar dan teramat penting
untuk dilakukan.
2. Upaya penegakan HAM dilakukan sebagai jawaban atas telah
terjadinya tindak penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Walaupun upaya penegakan HAM sudah sangat lama, ternyata
pelanggaran dan penindasan terhadap hak kemanusiaan masih
saja terjadi di sekitar kita. Kasus kematian TKI di luar negeri,
pekerja anak dan kejahatan kemanusiaan masih saja mewarnai
perjalanan upaya penegakan HAM di Indonesia.
Rangkuman
Bab I.indd 32 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 33
3. Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi
prasyarat utama dalam rangka pelindungan dan pemajuan
HAM di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta
peri kehidupan yang harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai
Pancasila.
Diskusikan dengan kelompok kalian tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang
terjadi di lingkungan sekitar kalian. Deskripsikan kasus tersebut serta berikan
penyelesaian terhadap kasus tersebut.
No Peristiwa HAM Penyelesaiannya terhadap Kasus
1
2
3
4
5
Penilaian Diri
Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan sesuai dengan
rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, pernah, tidak pernah). Kemudian, berikan
alasan dan akibat dari perilaku itu. Nah, coba sekarang kalian renungi diri masingmasing,
apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu
menghormati hak asasi manusia? Isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Praktik Belajar Kewarganegaraan
Bab I.indd 33 27/03/2014 22:32:24
34 | BUKU SISWA PPKN
No Contoh Perilaku Kegiatan Alasan Akibat
1
Menghina kondisi orang
lain yang berbeda dengan
kita.
Tidak Pernah
Setiap orang
memiliki nasib
yang berbeda
Hubungan
pertemanan akan
semakin erat dan
suasanan akan
semakin kondusif
2
Berkata yang sopan dan
santun kepada setiap
orang tanpa melihat
pangkat, jabatan, dan
usia.
3
Menyapa terlebih dahulu
dan mengucapkan salam
ketika bertemu orang
laian, teman, atau guru.
4
Memberi sedekah
kepada orang yang
membutuhkan.
5 Menengok saudara atau
teman yang sakit.
6
Menyemangati teman
yang melakukan
kesalahan tanpa sengaja.
7 Menjaga perasaan orang
lain.
8
Tidak menceritakan aib
atau kesalahan orang
lain.
9
Memberikan pujian
terhadap keberhasilan
orang lain.
10 Menolong orang lain
yang terkena musibah.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas.
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Mengapa sampai
saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang
lain?
Uji Kompetensi Bab 1
Bab I.indd 34 27/03/2014 22:32:24
Kelas X Semester I | 35
3. Mengapa suatu instrumen hukum diperlukan dalam perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia?
4. Jelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menegakkan HAM di
Indonesia.
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka membangun partisipasi
masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di
Indonesia?

Leave a comment »

Doa Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di SMAN 1 Kesamben

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULAHI WABARAKATUH

ALLAHUMMA SOLLI ALA SAYYIDINAA MUHAMMAD, WA ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD WALHAMDULILLAHIRABIL ALAMIN…….

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA, KAMI  BERSYUKUR KEHADIRATMU ATAS SEGALA RAHMAT DAN HIDAYAH-MU, SEHINGGA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PGRI KE 68 DAN HARI GURU DENGAN HIKMAT  DALAM LINDUNGAN  DAN RIDLO-MU

 

YA RABBANA YA MAULANA

PADA HARI INI KAMI BERSAKSI BAHWA KAMI PINTAR KARENA ILMU-MU, KAMI CERDAS KARENA KARUNIA-MU, KAMI SUKSES KARENA KARUNIA-MU. KAMI BISA KARENA DIDIKAN GURU PILIHAN-MU. OLEH KARENA ITU BERILAH KEIKHLASAN, KESABARAN, KETABAHAN, KESEHATAN, DAN KELAPANGAN RISKI-MU PADA GURU-GURU KAMI DI SMA NEGERI 1 KESAMBEN INI.

 

YA RABBANA YA KARIM

BERIKANLAH PAHALA KEPADA BAPAK IBU GURU KAMI SEBAGAI BALASAN ATAS PENGABDIANNYA YANG TULUS DENGAN  DERAJAD PAHALA YANG TIADA TERPUTUS, SEPERTI CURAHAN RAHMAT-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA MAKHLUK CIPTAAN-MU.

 

YA ALLAH YA GHOFUR

AMPUNILAH DOSA-DOSA DAN KEKHILAFAN KAMI, BAPAK IBU GURU KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, SERTA JAUHKANLAH KAMI DARI API NERAKA.

RABBANA ATINA FI DUN YA HASANAH WAFIL AKHIROTI HASANAH WAQINA ADZABANNAR.

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Leave a comment »

Materi PKn Kelas XII / 1 KD 1 Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

BAB 1,  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

pertemuan ke 1 dan 2

Tujuan Pembelajaran

melalui proses belajar mengajar ini diharapkan siswa dapat

  1. Mendeskripsikan makna ideologi negara.
  2. Mengemukakan proses perumusan pancasila sebagai dasar negara.
  3. Menguraikan fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
  4. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
  5. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideology terbuka.

 

URAIAN MATERI

1.1.  MENDESKRIPSIKAN  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

 

  1. MAKNA IDEOLOGI NEGARA
    1. Pengertian Ideologi

Secara Etimologi, berasal dari bahasa YUNANI, Kata ideologi berasal dari dua kata yaitu Idea yang berarti pikiran, gagasan, konsep  atau  cita-cita dan Logos yang bderarti ilmu, pengetahuan, dan paham.

Dengan Demikian Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita. atau suatu gagasan yang berdasarkan pikiran tertentu.

istilah ideologi pada umumnya digunakan oleh seseorang atau kelompok orang (masyarakat) yang digunakan sebagai pedoman berpikir maupun bertindak (sebagai pedoman hidup).

 

BERBAGAI PENGERTIAN TENTANG IDEOLOGI                         bisma hal 3

  • Kamus Populer,  ideologi adalah

cita-cita yang merupakan dasar salah satu politik, paham kepercayaan dan seterusnya (ideilogi sosialis, ideologi islam dan lain-lain)

  • Kamus besar Bahasa Indonesia ideologi adalah

himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dasn keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.

  • Encyclopedia Internasional, ideologi adalah

system of ideas, belief and attitudes which underlie the way of live in aparticular group class or society ( sistem gagasan, keyakinan dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu ).

  • Laboratorium IKIP Malang, ideologi adalah

seperangkat nilai, ide, dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakannya atau mewujudkannya.

 

 

 

MENURUT PARA AHLI

istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh ANTOINE DESTUTT DE TRACY.

Menurut  ANTOINE DESTUTT DE TRACY

ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide yang mengatasi prasangka-prasangka agama maupun metafisika.

Menurut NICOLLO MACHIAVELLI berasal dari Florence Italia (1469 – 1529)

Ideologi pada dasarnya berkenaan dalam siasat politik praktis. 

ideologi pada hakekatnya adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya.

Menurut HEUKEN,

Ideologi Adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran.  (b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu,  (c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

Menurut. HAROL H. TITUS

Ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan secara terencana dan sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Menurut. W. WHITE

Ideologi adalah: cita-cita politik / doktrin / ajaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang berbeda-beda

Menurut PATRICK CORBELT

Ideologi adalah: struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta organisasinya, sifat hakekat manusia dan alam semesta, suatu pernyataan pendirian dan suatu dambaan.

Menurut  AS. HORNBY

Ideologi adalah: seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau dipegang oleh seseorang atau kelompok orang.

Menurut GUNAWAN SETIARDJA

ideologi adalah; seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Menurut  SOEJONO SOEMARGONO

Ideologi adalah: kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik sosial, kebudayaan dan agama.

 Menurut SASTRAPRATEDJA

Ideologi adalah: seprangkat gagasan atau pemikiraan yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu system yang teratur.

Menurut MOERDIONO

Ideologi adalah: seperangkat pengetahuan dan nilai yang terpadu yang menjadi landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk memahami jagat raya, bumi dan isinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolahnya.

 

 

 

v   Menurut  Dr. ALFIAN

Ideologi adalah: suatu pandangan atau system nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

Menurut  C.S.T. KANSIL

Ideologi adalah: (a) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, (b) cara berpikir seseorang atau suatu golongan.

v   Menurut  RAMLAN SURBAKTI, membagi pengertian ideologi menjadi 2

  1. 1.    Ideologi secara Fungsional: seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik
  2. 2.    Ideologi secara structural: suatu system pembenaran seperti gagasan dan formul;a politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Menurut KARL MARK berasal dari Jerman (1818 – 1883) dalam bukunya “Die Deutch Ideologie”

Ideologi adalah kesadaran palsu, menurutnya ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir yang berisi pengandaian-pengandaian spekulatif (khayalan) untuk melindungi kepentingan kelas penguasa yang umumnya memaksakan ide itu kepada masyarakat.  atau,

Menurut Karl Mark bahwa pada dasarnya ideology adalah pengandaian yaitu pengandaian spekulatif yang bisa berupa agama moralitas, atau keyakinan politik untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas sosial si penyusun ideologi

Jadi  Menurut Karl Mark Ideologi adalah, kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu.   

Secara umum Ideologi berarti; kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis mengarah tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti; politik (termasuk hukum dan pertahanan keamanan), sosial, budaya, dan keagamaan,

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ideologi adalah; suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal-soal cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

kita harus memahami secara benar bagian-bagian dari berbagai pengertian ideologi, bahwa didalam ideologi terdapat bagian – bagian sebagai berikut;

  1. a.    Adanya Seperangkat gagasan yang tersusun secara sistematis.
  2. b.    Adanya Pedoman tentang cara hidup
  3. c.    Adanya Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok (kelas, Negara) dan
  4. d.    Adanya Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya..

 

  1. Hakekat, Makna, Fungsi, dan Peranan Ideologi

Hakekat Ideologi

Merupakan hasil refleksi (perenungan dan pemantulan kembali) manusia artinya ideologi dan kenyataan hidup masyarakat yang antara keduanya terjadi hubungan dialektis sehingga berlangsung dan mempengaruhi secara timbale balik yang terwujud dalam interaksi. 

Satu Pihak memacu ideologi makin realistis dilain pihak mendorong terciptanya masyarakat yang ideoal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.

Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang semakin tinggi komitmen utuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideology sebagai ketentuan-ketentuan normative yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

 

Makna ideologi bagi negara;

  1. Konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara
  2. Kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya termasuk hidup bernegara.
  3. Pembangkit kesadaran akan kemerdekaan, yaitu dengan memberikan orientasi mengenai dunia dan isinya serta antar kaitannya dan menanamkan mmotivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah, dan selanjutnya mewujudkannya dalam system penyelenggaraan negara.

Makna Ideologi seperti tersebbut diatas adalah makna POSITIF, karena menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup bernegara yang konkrit.

Makna Ideologi NEGATIF, dapat terjadi apabila ideologi dikaitkan dengan sifat totaliter yang memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi hidup manusia secara total, serta secara mutlak menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan dalam ideologi tersebut, sehingga akhirnya mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya.

Fungsi Ideologi

  1. 1.    Struktur Kognitif. yaitu merupakan keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan duniia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya.
  2. 2.    Orientasi Dasar Dalam Membuka Wawasan yang membrerikan mana serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
  3. 3.    Norma-Norma Pedoman Dan Pegangan Bagi Seseorang Untuk Melangkah Dan Bertindak.
  4. 4.    Bekal Dan Jalan Seseorang Untuk Menemukan Identitasnya,
  5. 5.    Kekuatan Yang Mampu Menghayati Dan Mendorong Seseorang Untuk Menjalankan Kegiatan Dan Mencapai Tujuan.
  6. 6.    pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasinya dan norma-norma yang terkandung didalamnya. 

 

Peranan Ideolodi

Menurut JACQUES ELLUL dan Prof. Dr. PAUL RICOUR, bahwa ideologi memiliki peran sebagai berikut;

  1. Sebagai jawaban atas kebutuhan akan cita-cita atau jati diri suatu kelompok soaial, komitmen organisasi atau bangsa.
  2. untuk menjembatani founding father dan para generasi penerus
  3. menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut.
  4. sebagai suatru kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai, mempengaruhi seluruh kegiatan soaial.

 

  1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi negara adalah; merupakan consensus (manyoritas)warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujutkan melalui kehidupan negara itu.

nilai-nilai dasar itu disepakati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berisi seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama (public good) atau gambaran tentang masyarakkat dan negara yang paling baik. Karena terkait dengan kehidupan penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara maka ideologi tersebut sering disebut dengan ideologi politik.

Sebuah ideology politik dapat bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi dapat pula pudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya, hal tersebut tergantung pada daya tahan ideologi tersebut.

Didunia ini ada berbagai ideologi politik utama yaitu; ideologi Liberalisme, Marxisme, Sosialisme, Anarkhisme, Konservatisme, dan Totalitarisme, yang masing-masing mempunyai konsep mengenai kehidupan masyarakat dan negara yang paling baik.

Negara Indonesia tidak menganut salah satu ideologi tersebut. Indonesia memiliki gagasan tersendiri mengenai kebaikan bersama atau gambaran kehidupan masyarakat dan negara yang paling baik yang hendak diciptakan, yaitu ideologi PANCASILA.

Dengan demikian Ideologi negara Indonesia adalah Ideologi Pancasila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN    esis hal 4

Ideologi Aspek

Liberalisme

Komunisme

Sosialisme

Pancasila

Politik Hukum
  • Demokrasi Liberal
  • Hukum untuk melindungi individu
  • Dalam Politik mementingkan Individu
  • Demokrasi Rakyat.
  • Berkuasa Mutlak satu parpol
  • Hukum melanggengkan komunis
  • demokrasi untuk kolektivitas
  • Diutamakan kebersamaan
  • Masyarakat sama dengan negara
  • Negara Pancasila
  • Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadapan individu dan masyarakat
Ekonomi
  • Ø peran negara kecil
  • Ø Swasta mendominasi
  • Ø Kapitalisme
  • Ø Persaingan bebas
  • Ø Peran negara Dominan
  • Ø Demi kolektivitas berarti demi negara
  • Ø Monopoli Negara
  • Ø Peran negara ada untuk pemerataan
  • Ø Keadilan Distributif yang diutamakan
  • Ø Peran negara ada, untuk tidak terjadinya monopoli, dll, yang merugikan rakyat.
Agama v Agama Urusan Pribadi.

v Bebas beragama

v Bebas memilih agama

v Bebas tidak beragama

v Agama candu masyarakat

v Agama harus dijauhkan dari masyarakat

v Ateis

v Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan v Bebas memilih salah satu agama

v Agama harus menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan terhadap individu dan masyarakat    Individu lebih penting dari pada masyarakat

Masyarakat diabdikan bagi individu

   Masyarakat tidak penting

Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting.

   Masyarakat lebih penting daripada Individu    Individu diakui keberadaannya. Masyarakat diakui keberadaannya Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3 S (Selaras, Serasi, Seimbang). Masyarakat ada karena ada individu.

Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat.

Ciri  Khas
  • Penghargaan atas HAM
  • Demokrasi
  • Negara Hukum
  • Menolak Dokma
  • Reaksi terhadap Absolutisme
  • Ateisme
  • Dogmatis
  • Otoriter
  • Ingkar HAM
  • Reaksi terhadap Liberalisme dan Kapitalisme
  • Kebersamaan
  • Akomodasi
  • Jalan Tengah
  • Keselarasan, Keseimbangan dan Keserasian dalam setiap aspek Kehidupan.

 

 

 

 

  1. PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sejarah Singkat Pembentukan Dasar Negara ( Pancasila )

Jepang menghadapi perlawanan dari dua arah, baik dari daerah jajahan (Indonesia) maupun oleh Sekutu, sehingga Jepang terdesak dan terus mengalami kekalahan, sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan janji Indonesia merdeka di kelak kemudiaan hari, sebagai tindak lanjut dari janjinya itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 akan dibentuk sebuah badan yang bernama “ Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia “ (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Zyuunbi Tioosakai.

Sebagai realisasinya BPUPKI: dibentuk tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik itu bertugas antara lain menyusun, rancangan Ketatanegaraan Indonesia Merdeka pada kelak kemudian hari.

BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertamadari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUDN

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyuunbi Iinkai) dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia

Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan : Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moch Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

  1. 1.    Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei s/d 1 Juni 1945) muncul 3 tokoh nasional yang mengutarakan ide-ide pokok mengenai Dasar Negara RI
    1. a.    Mr. Moh Yamin ( 29 Mei 1945 )

Ide-ide pokok dasar negara yang beliau usulkan dalam pidatonya adalah

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan sosial ( keadilan sosial )

 

  1. b.    Prof. Mr. Dr. R. Supomo ( 31 Mei 1945 )

Dalam pidatonya mengusulkan lima (5) dasar negara yaitu

  1. Paham Negara Kesatuan
  2. Perhubungan Negara Dan Agama
  3. System Badan Permusyawaratan
  4. Sosialisme Negara ( Staatssocialisme )
  5. Hubungan Antar Bangsa Yang Bersifat Asia Timur Raya

 

  1. c.    Ir. Soekarno (1 Juni 1945 )

Dalam Podatonya Ia Mengemukakan  Lima (5) Dasar Negara Merdeka Sebagai Berikut

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima dasar negara ini beliau namakan PANCASILA

 

  1. 2.    Piagam Jakarta

Perumusan yang bersifat perseprangan perlu disempurnakan lagi,maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan “Panitia 9”  yaitu 1. Ir. Soekarno.   2. Drs. M. Hatta. 3. Mr.A.A Maramis, 4. KH. Wachid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakkir,         6. Abikusno Tjokrosujoso, 7. H. Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subardjo, 9. Mr. M. Yamin.

Hasil karya panitia 9 disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang didalamnya termaktup Perumusan Pancasila sebagai berikut.

  1. Ketuhanan, denngan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan.
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

PERUMUSAN PANCASILA DALAM SIDANG PPKI                                      bisma hal 6

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesi (Dokkuritsu Zyunbi Iinkai).  Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketuanya.

PPKI mempunyai kedudukan dan berfungsi sangat penting yaitu;

  1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
  2. Sebagai Pembentuk Negara ( yang menyusun Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 )
  3. Menurut teori hukum badan seperti ini mempunyai wewenang unrtuk meletakkan Dasar Negara ( Pokok Kaidah Negara yang fundamental ).

 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan;

  1. pembukaan UUD 1945
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI
  4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional

 

UUD 1945 telah disahkan oleh PPKI terdiri dari 2 bagian yaitu;bagian Pembukaan dan Batang tubuh yang berisi 37 pasal, satu aturan Peralihan terdiri atas 4 pasal dan Satu aturan Tambahan terdiri dari 2 ayat.

Di dalam Pembukaan yang terdiri atas empat alinea. di dalam aline ke-4 tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila Dasar Negara Pancasila yang tercantum ddalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar, disamping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

 

Pancasila setidaknya Memiliki 4 fungsi Pokok dalam kehidupan bernegara yaitu;

  1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
  2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
  3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
  4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam pancasila.

 

HASIL KEPUTUSAN PPKI Dalam Sidang Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Adalah;

  1. Mengesahkan Pembukaan UUD
  2. Mengesahkann UUD
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
  4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nesional.

 

SUSUNAN / TATA URUTAN PANCASILA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 kepada semua menteri Negara dan Pimpinan Lembaga/ Badan Pemerintah lainnya, maka susunan atau tata urutan dan Rumusan Pancasila harus sesuai dengan susunan dan rumusan yang termatub dalam Pembukaan Undang-undang Dasara 1945, yaitu sebagai berikut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Susunan dan rumusan Pancasila diatas ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada  tanggal18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), prosesnya melalui beberapa tahap yaitu;

  1. Tahap Pengusulan, dilakukan oleh Ir. Soekarno dalam siding paripurna BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, tertuang dalam pidato “ Lahirnya Pancasila “
  2. Tahap Perumusan, dilakukan oleh Panitia 9 dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, tertuang dalam Piagam Jakarta.
  3. Tahap Penetapan, dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
  4. Tahap Peresmian, dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 JUli 1966, tertua di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

 

  1. SIFAT PANCASILA, KEDUDUKAN dan FUNGSI POKOK PANCASILA
  • Ø SIFAT PANCASILA

Dalam pancasila, antara sila yang satu denngan sila yang lainnya sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hakekat pancasila yang merupakan satu kesatuanyang utuh dan bulat

Ciri-ciri dan sifat pancasila adalah ;

  1. Sistematis (runtun), artinya tidak boleh ditukar-tukar urutanya.
  2. Kesatuan totalitas yang organis (utuh, manunggal, dan senyawa), artinya sila yang satu tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan sila yang lain

Jika sila-sila dalam pancasila dipisahkan antara yang satu dengan lainnya, maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut;

  1. 1.    Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan negara Teokrasi yang Absolut
  2. 2.    Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan kosmopolitanisme, yaitu paham tidak mengakui negara nasional
  3. 3.    Sila Persatuan Indonesia, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan chauvinism, yaitu mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.
  4. 4.    Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi Liberal
  5.  Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis

 

  • KEDUDUKAN dan FUNGSI POKOK PANCASILA

PERHATIKAN TABEL INI

Pancasila

Kedudukan

Fungsi

Pandangan Hidup
  • Jiwa Bangsa Indonesia
  • Kepribadian Hidup Bangsa Indonesia
Ideologi  
Dasar Negara
  • Ø Perjanjian Luhur
  • Ø Sumber dari segala Sumber Hukum Indonesia

Kedudukan dan fungsi pokok pancasila da;lam negara kita adalah sebagai  PANDANGAN HIDUP BANGSA  dan DASAR NEGARA (Filsafat  Negara)

 

 

FUNGSI POKOK PANCASILA.

  1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Maksutnya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan aktivitas hidup dan kehidupan di berbagai bidang.

Singkatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan pengertian bahwa Pancasila dapat memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. .

 

Fungsi Pancasila seagai Pandangan Hidup Bangsa adalah;

  • Menjadi bangsa Indonesia berdiri kokoh dan mengetahui secara jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya.
  • sebagai pegangan dan pedoman yang jelas bagi pemecahan masalah – masalah yang dihadapinya
  • Sebagai pedoman Bangsa Indonesia untuk membangun dirinya.

 

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia berisikan

  • Ø Konsep Dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia
  • Ø Pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik paling cocok dan paling sesuai.
  • Ø Suatu Kristalisasi dari Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

 

Yang Ada (Terkandung/Termasuk) Dalam Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa antara lain;

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Maksudnya, Pancasila lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Artinya, Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai cirri khas, dan yang membedaakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Pancasila sebagai sumber dari sumber dari segala sumber hukum

pancasila merupakan sumber tertib hukum bagi negara Indonesia sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, Jo. ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/ 1978.

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa iindonesia

Pancasila merupakan kesepakatan dan perjanjian consensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus 1945, pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang hendak dicapai, yaitu suatu masyarakat yang pancasilais.

Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang diyakini paling tepat dan efektif bagi bangsa Indonesia.

 

  1. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Pancaasila sebagai dasar negara RI sering disebut sebagai Filsafat Negara, Ideologi Negara. Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur Pemerintahan negara atau digunakan sebagai  dasar untuk mengatur Penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 ini bersifat Yuridis Konstitusional, artinya Nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (Grundum, kaidah negara yang fundamental), bersifat Imperatif artinya, mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hhukum Negara RI untuk setiia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya.

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk;

  1. Dasara mengatur penyelenggaraan pemerintahan atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan NKRI.
  2. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia, maksudnya semua hal yang berkenaan dengan kehidupan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila.
  3. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jika terjadi suatu aturan/hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan /hukum tersebut tidak berlaku atau gugur demi hukum. Badan Negara atau lembaga negara yang mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah MK dan MA.

 

  1. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Menurut Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa; ieologi sebagai suatu system pemikiran dapatdibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka,

  1. Ideologi tertutup merupakkan suatu system pemikiran tertutup, ideologi ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut;
    1. Merupan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarrakat
    2. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
    3. bukan hanya berisi nilai-nilai dan cita-cita tertentu, mmelainkan juga tuntutan-tuntutan konkret dan opersional  yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
    4. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka, ideologi ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut,
      1. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dengan dari luar meleinkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri.
      2. Bukan berdasarkan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut.
      3. Nilai-nilai itu bersifat dasar dan hanya secara garis besar sehingga tidak langsung operasional,

Didunia ini sebenarnya ada 2 macam watak Ideologi yaitu ideologi terutup dan ideologi terbuka.

Ideologi Teretutup adalah; ideologi yang bersifat Mutlak. Ciri-cirinya; dari seribu pena

  • Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat , melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.
  •  Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu dipaksakan kepada masyarakat.
  • Bersifat totaliter, artinya mencakup/menguasai semua bidang kehidupan
  • Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.
  • Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.
  • Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkrit dan operasional yang keras, mutlak dan total.

 

Ideologi Terbuka adalah ideologi yang tidak Mutlak. Ciri-cirinya; dari seribu pena

  • Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (filsafah); bukan keyakinan ideologis sekelompok orang.
  • Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat, milik seluruh rakyat dan bias digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka.
  • Isinya  tidak langsung operasional, sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi keinginan mereka.
  • Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk  berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
  • menghargai pluralism, sPehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar  belakang budaya dan agama.

 

Perbedaan Ideologi Terbuka Dengan Ideologi Tertutup zamrut 32

No Ciarii-ciri Ideologi  Terbuka No Ciri-ciri Ideologi Tertutup
1. System pemikiran terbuka 1. System pemikiran tertutup
2. Nilai-nilai dasar dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. 2. Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai Ideologi dari luar masyarakat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat.
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari consensus masyarakat tersebut. 3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita keyakinan ideologi perseorangan atau selelompok orang.
4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. 4. Diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguuasaan negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat
5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. 5. Dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja.
6. Isinya tidak bersifat operasionall apabila sudah dijabarkan kedalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Isinya terdiri tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat.
7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta, akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. 7. Tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakat.

.

 

 

MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya ideologi tidak bersifat Kaku atau Tertutup, tetapi bersifat reformatif, dinamis, actual, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika aspirasi masyarakat, dengan tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah actual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka akan terwujud secara optimal apabila dilaksanakan dengan hal-hal berikut.

  1. demokrasi yang mempu membentuk sikap warga negara menjadi dewasa dan mampu bertidak berdasarkan keputusan dan tanggung jawab pribadi
  2. dilaksanakan institusionalisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat, berjalan dengan wajar dan sehat, Kekuatan dan dinamika kehidupan masyarakattercipta bukan hanya dalamm penghayatan nilai-nilai luhur tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
  3. Fungsionalisasi atau refungsionalisasi lambing-lambang pemerintahan dengan lembaga masayarakat, yang masing-masing menjalankan sesuai dengan fungsinya.
  4. Dinamisasi kehidupan masyarakat agar tumbuh mekanisme sosial yang mampu menanggapi permasalahan dengan daya-daya inovasi, kreasi, dan kompetisi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

  1. digali dan diambil dari moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri
  2. merupakan hasil musyawarah dan consensus masyarakat Indonesia
  3.  digali dan ditemukan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri.

Jadi cirri khas ideologi terbuka yaitu isinya tidak langsung operasional dan akan menjadi opperasional apabila sudah dijabarkan ke dalam peraturan perundangan. Oleh sebab itu ideologi terbuka yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah tebuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan.

Hal ini dapat dipahami karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang bersifat dinamis.

 

Beberapa factor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi pancasila yaitu;

  1. adanya proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat berkembang cepat
  2.  Dengan bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
  3. Mempunyai tekat untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional
  4. Pengalaman sejarah dimasa lampau.

 

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai sebagai berikut;

  1. Nilai Dasar

yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang bersifat tetap dan melekat dalam kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah mengubah pembukaan UUD 1945 yang memuat ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan membubarkan negara.

Nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang didaalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara Negara beserta tugas dan wewenangnya.

  1. Nilai Instrumental

yaitu merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan eksplisit, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

Misalnya GBHN yang setiap lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman erta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan sebagainya.

  1. Nilai Praktis

yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara structural memiliki tiga dimensi yaitu;

  1. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, nilai-nilai tersebut bersumber pada filsafat pancasila. Kadar seta idealisme yang terkandung dalam pancasila mampu memberikan harapan optimism serta mampu menggugahmotivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan.  (Kadar/ kualitas  yang terkandung didalam idiologi atau nilai-nilai dasar yang memberikan harapan masyarakat untuk membina kehidupan bersama secara lebih baik merupakan pemahaman idiologi politik)
  2. Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasilla  perlu dijabarkan dalam suatusistem norma, sebagai mana yang terkandung dalam norma-norma kenegaraan, yang dalam pengertian ini Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan teertib hukum tertinggii dalam negara Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.
  3. Dimensi Realistis, yaitu suatu ideologi harus mampumencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normative maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan penyelenggaraan Negara.
  4. bisma 9

 

 

 

 

Kesepakatan Bangsa Indonesia

Pancasila yang sila-silanya diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia (kesepakatan nasional) sejak berdidrinya NKRI 17 Agustus 1945. kesepakatan ini merupakan perjanjian luhur atau kontrak soaial bangsa yang mengikat warga negaranya untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestimya.

Bukti-bukti bahwa Pancasila mrp hasil kesepakatan Bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, dapat ditinjau dari :

  • Justifikasi yuridis (UUD 1945 dan Ketetapan MPR),
  • Justifikasi Teoritis – Filsafati (Alinea Kedua, Keempat dan Pasal 29 UUD 1945),
  • Justifikasi Sosiologis – historis (nilai-nilai kedaerahan).

 

  1. Pengertian Pancasila

Secara Etimologis perkataan pancasila berasal dari bahasa sangsekerta di India.

  1. 1.  Menurut Prof. Mr. H. MUHAMMAD YAMIN
  • Panca berarti lima
  • syila, dengan huruf I biasa (pendek) berarti, batu sendi, alas atau dasar
  • Syiila dengan huruf I panjang berarti perauran tingkah laku yang penting/baik/senonoh.

v  jadi arti pancasila yang pertama adalah; lima sendi, lima alas atau lima dasar, sedangkan

v  arti pancasila yang ke dua adalah; lima aturan tingkah laku yang penting atau lima auran tingkah laku yang baik atau lima aturan tingkah laku yang senonoh.

Kesimpiulam M. Yamin; Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.  Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman  atau  aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

  1. 2.  Menururt Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas  lagi, yakni falsafah bangsa  Indonesia.
  2. 3.  Menurut Notonegoro, Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan  Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia  sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
  3. 4.  Berdasarkan Terminologi, Pada 1 juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUKI), Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar  digunakakn oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya.
  4. 5. 

 

Leave a comment »

MATERI PKn Kelas XII / 2, KD 2. SITEM PEMERINTAHAN

 

BAB 2         SISTEM PEMERINTAHAN

Standar Kompetensi :

2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :

2.1.  Menganalisis sistem pemerinta-han di berbagai negara.

2.2.  Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3.  Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

 

PERTEMUAN PERTAMA

Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :   2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.

(Indikator)  Hasil Yang Diharapkan

q  Menjelaskan pengertian pemerintahan.

q  Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.

q  Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.

q  Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara

 

1.    Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

A.Pengertian Pemerintahan

1.         Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2.         Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3.         Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :

·      Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

·      Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).

·      Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,  merupakan proses interaksi antara berbagai

aktor dalam pemerintahan dengan kelompok  sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini :

  1. Proses koordinasi (coordinating),
  2. Pengendalian (steering),
  3. Pemengaruhan (influencing), dan
  4. Penyeimbangan (balancing).

Jadi Sistem pemerintahan adalah mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Prof. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam system pemerintahan terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsinyasendiri-sendiri. Akan tetapi, secarakeseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama secara rasional.

B.         Bentuk Pemerintahan

Text Box: Ajaran Plato<br /> (429 - 347SM)<br /> v	Aristokrasi,<br /> v	Timokrasi,<br /> v	Oligarki,<br /> v	Demokrasi,<br /> v	Tirani. </p> <p> Text Box: Ajaran Aristoteles<br /> (384 - 322 SM)<br /> Ø	Monarki,<br /> Ø	Tirani,<br /> Ø	Aristokrasi,<br /> Ø	Oligarki,<br /> Ø	Politeia,<br /> Ø	Demokrasi. </p> <p>

 

 

 

 

 

Ajaran Plato

v  Aristokrasi, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai dan berpedoman pada keadilan yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum  (rakyat)

v  Timokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya saja.

v  Oligarki, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang kaya dan mempunyai kecenderungan ingin lebih kaya lagi

v  Demokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan kepentingan umjm lebih diutamakanDalam pemerintahan demokrasi prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan.

v  Tirani.adalah negara yang dipimpin oleh satu orang saja. Untuk menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, seorang tirani tidak segan segan menyingkirkan semua saingannya. Akibatnya bentuk pemerintahan tirani jauh dari keadilan.   

Ajaran Aristoteles

Negara yang pemerintahannya diegang oleh satu orang

Ø  Monarki, adalah negaara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang dan ditujukan untuk kepentingan umum

Ø  Tirani, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang, tetapi ditujukan untuk kepentingan sipenguasa itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh beberapa orang dan kekuasaan negara dipusatkan pada satu badan atau organ yangb terdiri atas beberapa orang,

Ø  Aristokrasi, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya baik karena pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Ø  Oligarki (Plutokrani), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya jelek karena pemerintahannya hanya ditunjukkan untuk kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh Rakyat, dapat dibedakan berdasakan sifatnya;

Ø  Politeia (Republik), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan baik dan ideal.

Ø  Demokrasi adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang.

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

Bentuk pemerintahan modern

1.    REPUBLIK

Republik merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat secara bebas untuk masa jabatan tertentu.

a.       Republik Parlementer

Presiden sebagai kepala negara dan tidak dapat diiganggu gugat. Perdana menteri sebagai kepala pemerimtahan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system republic Parlementer, kekuasaan legislative lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

b.      Republik Konstitusional

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi,  sedangkan parlemen berfungsi sebagai pengawas.

c.       Republik Absulut.

Bentuk pemerintahan tanpa ada pembatasan kekuasaan sehingga penguasa mengabaikan konstitusi. Partai politik dipergunakan untuk menglegitimasi kekuasaan. Dalam system ini parlemen tidak berfungsi.

 

2.      KERAJAAN atau KEKAISARAN (MONARKI)

Menurut Leon Duguit, Apa bila kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan, bentuk pemerintahan disebut Monarki. Sebaliknya, apabila kepala negara ditunjuk tidak berdasarkan keturunan tetapi dipilih maka bentuk pemrintahannya disebut Republic.  

Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan;

a.      Monarki Mutlak (Absolud)

Monarki Mutlak (Absolud) adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ( ratu, kaisar, atau syeh ). Seluruh kekuasaan negara dipegang oleh raja dan segala ucapannya merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua rakyat. Contoh: Perancis pada masa Louis XIV

b.      Monarki konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang Dasar (konstitusi)

contoh  Jepang, Inggris, Denmark, Saudi Arabia, Yordania.

c.       Monarki parlementer

Monarki parlementer adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen

Raja fungsinya hanya sebagai kepala negara kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. contoh; negara Belanda, Inggris.  

 

Tipe-tipe Kabinet(PKn Quadra halaman 35)

TIPE KABINET DITINJAU DARI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB                     

1.            Kabinet Ministerial adalah kabinet yang pertanggungjawaban tugas-tugas pemerintahannya berada ditangan menteri (minister) dalam tipe kabinet ini, menteri-menteri baik secara  sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintah yang dilakukannya kepada parlemen. Dalam tipe kabinet ini, berlaku atas, The King Con do no wrong. yang berarti kepala negara (raja, ratu, atau preesiden) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Asas ini berlaku sejak Zaman raja Charles I sampai sekarang.  

2.            Kabinet Presidensial adalah kabinet kabinet yang tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang harus mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban presiden antara satu negara debngan negara lain berbeda. Misalny pada Orde Lama dan Orde Baru presiden RI mempertanggung jawabkan pemerintahanya kepada MPR. Adapun di Amerika Serikat, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.

TIPE KABINET DITINJAU DARI ADA TIDAKNYA CAMPURTANGAN PARLEMEN

1.            Kabinet Parlementer adalah kabinet yang pembentukannya dicampuri oleh parlemen, terutama fisik-fisik yang mempunyai suara (kursi) dalam parlemen. 

2.            Kabinet Ekstraparlementer adalah kabinet yang dibentuk di luar campur tangan parlemen atau DPR. Dalam kabinet tersebut, menteri-menteri dipilih oleh Presiden dan merupakan tokkoh yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas-tugas kabinet (zaken kabinet)

TIPE KABINET DITINJAU DARI UKURAN SUSUNAN KABINET

1.            Kabinet Partai adalah, kabinet yang menteri-menterinya merupakan orang yang berasal dari satu partai yang menguasai suara (kursi) terbanyak di parlemen.

contohnya, Kabinet Pembangunan II sampai dengan kabinet pembangunan VI pada masa pemerintahan Orde Baru.

2.            Kabinet Koalisi adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen. Kabinet koalisi dibentuk karena tidak ada satupun paratai yang menang mayoritas dalam pemilu sehingga tidak ada suara mayoritas (terbanyak) diparlemen. Biasanya Kondisi demikian disebabakan oleh system politik dalam pemilu yang multe partai.  Akibatnya sulit ada partai yang menang suara  mayoritas. Dalam kabinet ini, menteri-menteri dapat berasal dari dua atau lebih partai politik.

Contoh, Kabinet koalisi, yaitu kabinet yang dibentuk berdasarkan pemiluu 1955dengan nama kabinet berkaki empat.   

3.            Kabinet Nasional adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh paratai yang mempunyai perwakilan diparlemen (DPR)

Contoh, kabinet persatuan nasional pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid,

              Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Megawati dan

          Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

 

 

 

 

 

c.    Sistem Pemerintahan

1.  Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan

Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1.      Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

2.      Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. kabinet (pemerintah/eksekutif) dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen.

3.      Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

4.      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

5.      Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

6.      Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7.      Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

 

Kelebihan System Parlementer

Kelemaham System Parlementer

1.      pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat

1.      kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2.      Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

2.      maasa jabatan eksekutif/kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat tergantung dukungan parlemen

3.      adannya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

3.      kabinet dapat mengendalikan parlemen

 

 

4.      parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan jabatan eksekutif.

 

 

2.  Sistem Pemerintahan Presidensial

simtem pemerintahan Presidensial atau biasa disebut Sistem presidensial adalah system pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Presiden dan Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial

1.      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala Eksekutif (pemerintahan).

2.      Presiden dan parlemen (DPR atau Konggres) dipilih langsung oleh rakyat melalui PEMILU

3.      Presiden dan Legislatif tidak dapat saling menjatuhkan (membubarkan). Hal ini disebabkan karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

4.      Presiden tidak dapat diberhentikan pleh parlemen sebelum berakhir masa jabatanya. Namun jika Presiden melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi (berupa pelanggaran hukum dapat dikenai IMPEACHMENT (pengadilan Parlemen). (PKn Quadra halaman 33)

5.      Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

6.      Masa jabatan Presiden dan Legislatif dapat ditentukan dengan pasti

7.      Presiden dan dewan menteri (kabinet) tidak bertanggung jawabkepada badan legislatif (DPR).

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1.      Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2.      Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3.      Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

 

Kelebihan System Presidensial      

Kelemaham System Presidensial

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.

1.   Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.      Masa jabatan kabinet dapat ditentukan secara pasti. untuk Indonesia 5 tahun untuk Amerika 4 tahun.

2.   sistem pertanggung jawaban kurang jelas.

3.      Penyusunan Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

3.   Pembuatan keputusan atau kebijakan publik  umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

4.   para mentri tidak bertanggung jawab pada parlemen tetapi bertanggung jawab kepada presiden.

 

  1. Sistem Pemerintahandi Indonesia

Tabel pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

 

No

PERIODE

JENIS KONSTITUSI

( UUD )

BENTUK

NEGARA

BENTUK

PEMERINTAHAN

SISTEM

PEMERINTAHAN

1..

a. 18-8-1945 s/d

   14-11-1945

b. 14-11-1945 s/d

    27-12-1949

UUD 1945

 

UUD 1945

Kesatuan

 

Kesatuan

Republik

 

Republik

Kabinet presidensial

Kabinet parlementer

 

2.

27-12-1949 s/d

17-8- 1950

UUD RIS 1949

(KRIS 1949)

Serikat /Federal

( D. LIBERAL )

Uni Republik

kabinet parlementer/liberal

3.

17-8-1950 s/d

5 juli 1959

UUDS 1950

Kesatuan

republik

Kabinet Presidensial

4.

 

a. ORDE LAMA

   5-7-1959 S/d

   11-3-1966

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

(demokrasi Terpimpin)

 

b. ORDE BARU

   11-3-1966 s/d

   21-5-1998

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet presidensial

(demokrasi pancasila)

 

c. 21 mei 1998 sampai sekarang Reformasi

UUD1945 Amandemen

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

 

1.      Periode awal kemerdekaan Berdasarkan UUD 1945

( 18 Agustus1945 samapai dengam    27 Desembar 1949 )

a.       Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945

1.      Bentuk negara

Bentuk negara merupakan secara sosiologis, yaitu sistem berlaku yang menentukan bagaimana huhbungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Bentuk negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Kesatuan (unitaris) sesuai dengan pasal 1 ayat (!); negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pada tanggal 14 November 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer sampai berubahnya UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949.                                                 lihat Quadra hal 43

 

 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia       zamrud 63

1.        Sistem Pemerintahan Indonesia

a.        Negara Indonesia adalah negara Hukum  (Rechtsstaat)

       Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (macchsstaat). Hal ini tercantum dalam pasal I ayat (3) UUD 1945. setiap tidakan pemerintah/negara harus mempertimbangkan terhadap dua hal yaitu; kegunaan (doelmatig heid)  dan dasar hukumnya (rechtmatig heid). Hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

b.        Sistem KOnstitusional

Pemerintah berdasar atas system Konstitusi (hukum Dasar). Secara substantive dapat dilihat pada pasal-pasal UUD 1945, antara lain Pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2)

c.         Kedaulatan Rakyat

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ,enurut UUD 1945 (pasal 1 ayat (2))

2. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (pasal 2 ayat (1) UUD 1945)

d.        Presiden adalah penyelenggara Pemmerintahan Negara Tertinggi Menurut UUD

e.         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.          Menteri negara adalah Pembantu Presiden

g.        Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas.

 

2.       Periode perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia.

a.        Sistem Pemerintahan pada awal kemerdekaan (1945-1949)

b.        Sistem Pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat  (1949-1950)

c.         Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUDS (1950-1959)

d.        Sistem Pemerintahan RI Kembali Ke UUD 1945 (5 Juli 1959-21 Mei 1998

e.         Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945 setelah Amandemen (21 Mei 1998-sekarang)

3.       Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia sesudah Amanddemen UUD 1945

a.        Majelis Permusyawaratan Rakrat (MPR)

b.        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c.         Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD

d.        Kewenangan DPD

e.         Kekuasaan Kehakiman

 

 

 

 

Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan Negara Lain

1.   Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Pada Awal Kemerdekaan

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Menumbuhkan kehidupan yang demokratis, dengan dibentuknya sistem multi partai

Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan seperti  tuntutan konstitusi, karena keadaan revolusi yang genting

Berhasil meletakan dan membangundasar-dasar kehidupan konstitusional (kenegaraan

Belum terbentuknya alat-alat kelengkapan negara, sehingga menambah kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan.

 

Perbedaan Sistem Pemerintahan antara konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950

No

konstitusi RIS 1949

UUDS 1950

1.       

Tidak terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan Parlemen.

Terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen

2.       

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden, para menteri, senat, DPR, MAI (ahkamah Agung Indinesia), dan DPK

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden dan wakil presiden, para menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan)

3.       

Kabinet tidak mempunyai hubungan erat dengan parlemen

Kabinet mempunyai hubungan erat dengan parlemen (DPR)

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Berdasarkan UUDS 1950

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Tumbuhkan demokrasi dengan sistem multi partai, sehingga aspirasi rakyat memungkinkan tersalurkan

Sistem multi partai berdampak pada mendominasinya kepentingan partai politik (golongan), sehingga timbul berbagai pemberontakan yang mempengaruhi stabilitas politik

Mampu menyelenggarakan pemili yang demokratis

Tidak terdapat partai yang menang mayoritas, sehingga mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan dengan sering jatuhnya kabinet

Mampu menggalang dukungan internasional guna memperjuangkan bangsa Asia-Afrika yang terjajah melalui KAA di Bandung.

Kebijakan pembangunan nasional yang tidak berjalan, sehingga pembangunan ekonomi praktis belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa Orde Baru

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Penataan kehidupan kkonstitusional sebagai akibat penyimpangan orde lama

Kekuasaaan presiden (eksekutif) yang sangat dominan sehingga melahirkan kekuasaan yang terpusat pada satu tangan tanpa undang-undang kepresidenan

Pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat dengan swasembada pangan.

Tidak terdapat pemerataan pembangunan nasional yang berdampak pada kesenjangan sosial dan melahirkan kaum kolongmerasi

Terciptanya stabikitas nasional yang membawa ketenangan bagi masyarakat secara umum

Hak-hak politik rakyat terbelenggu dengan kebebasan pers yang dikontrol oleh pemilu yang tidak demokrasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 7% pertahun

Di akhir pemerintahan Orde Baru terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pembangunan nasional terencana dengan baik

Tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa REFORMASI QUADRA 81

 

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandeme UUD 1945

Lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibbu Pertiwi

Menjamin terjadinya stabilitas politik karena tidak akan terjadi pergantian pemerintahan. kecuali bertentangan dengan pasal 7A UUD 1945

Bila pemerintaha membuat kebijakkan yang tidak menjamin kepentingan publik, maka rakyat tidak dapat mengontrol (berpengaruh) langsung kepada pemerintah, tetapi harus melalui parlemen (DPR)

Kebebasan dan kemerdekaan pers tumbuh dengan demokrartis

Terjadinya penyimpangan dengan keluarnya Maklumat Presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis

Sebelumnya KKNdi berbagai instansi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (pelayanan publik)

Berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis.

Lemahnya stabilitas keamanan yang menimbulkan konflik vertical atau horizontal, GAM, OPM, RMS, kaasus Ambon/Maluku, Sampit, Sambas dan maraknya terorisme.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono terdapat usaha nyata penegakan (Supremasi) hukum.

Pe4negakan Supremasi hukum sejak pemerintahan Habiibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum.

 

 

 

2.   Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia dan Negara Lain

a.   Negara Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945)

b.   Negara Perancis

c.    Negara Inggris

d.   Negara India

3.   Pengaruh  Sistem Pemerintahan  dari negara lain

a.      Faktor Sejarah

b.      Faktor Ideologi

 

  1. Sistem Pemerintahan di beberapa negara     belum selesai/diuraikan Zamrud 60

1.   Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial

ØAmerika Serikat.

ØPerancis.

ØSwiss

 

2.     Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Parlementer

vInggris

vKanada

vJepang

Leave a comment »

Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945

1.      Proses atau sejarah perumusan pancasila

Menjelang tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.

 

2.      Pembentukan BPUPKI

Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

 

 

Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

 

Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

 

 

Mr. Mohammad Yamin

 

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik

Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

1.      peri kebangsaan;

2.      peri kemanusiaan;

3.      peri ketuhanan;

4.      peri kerakyatan;

5.      kesejahteraan rakyat.

 

Mr. Supomo

 

Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

1.      persatuan;

2.      kekeluargaan;

3.      keseimbangan lahir dan batin;

4.      musyawarah;

5.      keadilan sosial.

 

Ir. Sukarno

 

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

1.      kebangsaan Indonesia;

2.      internasionalisme atau perikemanusiaan;

3.      mufakat atau demokrasi;

4.      kesejahteraan sosial;

5.      Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

 

Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

 

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.

Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

 

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas HuseinJayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI

 

  • Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

 

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang

disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.

 

PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

 

3.      Piagam Jakarta

 

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdulkahar Muzakir
H.A. Salim
Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Muhammad Yamin

 

4.      Pengesaha pancasila sebagai dasar Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”…. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

 

keputusan:

1)      Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

2)      Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)

3)      Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.

 

5.      Fungsi pokok pancasila sebagai dasar Negara dan ideology Negara

a.       Pancasila sebagai dasar Negara :

1)      Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).

2)      Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupaka n kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.

3)      Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

4)      Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.

5)      Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hokum Negara.

 

b.      Pancasila Sebagai Ideologi Negara :

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini ideologi dapat dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu misalnya sebagai ideology Negara. Ideologi Negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi Negara merupakan ideologi mayoritas waga Negara tentang nilai -nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu. Ideologi Negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah kehidupan politik. Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republic Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya ( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indo nesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibelitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1)      Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahira nnya.

2)      Dimensi Iidalisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

3)      Dimensi Fleksibelitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya Mempengaruhi artinya ikut wewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Dr.Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu:

1)      Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

2)      Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.

3)      Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangs a berdasarkan Pancasila.

4)      Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara.

Diposkan oleh musthofa king. di unggah kembali oleh wisono.smansa

 

 

Leave a comment »

Soal remidi kelas X KD 3.1Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM

PETUNJUK : Kerjakan soal berikut ini pada lembar folio bergaris kemudian hasilnya dikumpulkan,  atau lampirkan hasil pekerjaan anda dalam bentuk file  kirim via email ke alamat : wisono.smansa@gmail.com. CATATAN : JANGAN LUPA MENULISKAN NAMA LENGKAP, NO. ABSEN, DAN KELAS ANDA.

1. Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia !

a. Kasus Marsinah

b. Kasus Tanjung Priok 1984

c. Kasus Munir.

2. Menuliskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM, Mulai pasal : 27 ayat 1, 2 28,, 28 A-D., 29 ayat 1,2,, Pasal 31 ayat 1, 2, dan pasal 34.

3. Hak hidup merupakan hak asasi yang paling fundaental bagi setiap manusia. mengapa demikian ?

4. Bagaimanakah pendapat anda tentang semakin meluasnya kemiskinan di negara kita bila dikaitkan dengan HAM ?

5. Jelaskan rumusan penghormatan terhadap HAM sebagimana tercantum dalam aliea 2 pembukaan UUD 1945 !

Leave a comment »

SOAL REMIDI UKK PKN

DIKERJAKAN OLEH SISWA YANG MEMPEROLEH HASIL MURNI UKK KURANG DARI 40

  1. Rumuskan menurut pendapatmu mengenai sistem politik dan menurut pendapat Prof. Sri Sumantri
  2. Sebutkan 4 ciri sistem politik menurut Gabriel Almond
  3. Gambarkan bentuk perilaku politik masyarakat menurut David F Roth dan Frank L Wilson seperti yang tergambar dalam bentuk  piramida !
  4. Jelaskan perbedaan sikap politik radikal, moderat dan reaksional !
  5. Dilihat dari bentuk partisipasi rakyat di dalam proses-proses politik, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi taklangsung. Jelaskan masing-masing !
  6. Sebutkan macam-macam  bentuk partisipasi warga negara secara konvensional dan nonkonvensional  menurut Almond !
  7. Uraikan sekurang-kurangnya 4 dari 8 contoh penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam sistem potilik Nasional !

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.