Materi PKn Kelas XII / 1 KD 1 Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

BAB 1,  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

pertemuan ke 1 dan 2

Tujuan Pembelajaran

melalui proses belajar mengajar ini diharapkan siswa dapat

  1. Mendeskripsikan makna ideologi negara.
  2. Mengemukakan proses perumusan pancasila sebagai dasar negara.
  3. Menguraikan fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
  4. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
  5. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideology terbuka.

 

URAIAN MATERI

1.1.  MENDESKRIPSIKAN  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

 

  1. MAKNA IDEOLOGI NEGARA
    1. Pengertian Ideologi

Secara Etimologi, berasal dari bahasa YUNANI, Kata ideologi berasal dari dua kata yaitu Idea yang berarti pikiran, gagasan, konsep  atau  cita-cita dan Logos yang bderarti ilmu, pengetahuan, dan paham.

Dengan Demikian Ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita. atau suatu gagasan yang berdasarkan pikiran tertentu.

istilah ideologi pada umumnya digunakan oleh seseorang atau kelompok orang (masyarakat) yang digunakan sebagai pedoman berpikir maupun bertindak (sebagai pedoman hidup).

 

BERBAGAI PENGERTIAN TENTANG IDEOLOGI                         bisma hal 3

  • Kamus Populer,  ideologi adalah

cita-cita yang merupakan dasar salah satu politik, paham kepercayaan dan seterusnya (ideilogi sosialis, ideologi islam dan lain-lain)

  • Kamus besar Bahasa Indonesia ideologi adalah

himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dasn keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.

  • Encyclopedia Internasional, ideologi adalah

system of ideas, belief and attitudes which underlie the way of live in aparticular group class or society ( sistem gagasan, keyakinan dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas atau masyarakat tertentu ).

  • Laboratorium IKIP Malang, ideologi adalah

seperangkat nilai, ide, dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakannya atau mewujudkannya.

 

 

 

MENURUT PARA AHLI

istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh ANTOINE DESTUTT DE TRACY.

Menurut  ANTOINE DESTUTT DE TRACY

ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide yang mengatasi prasangka-prasangka agama maupun metafisika.

Menurut NICOLLO MACHIAVELLI berasal dari Florence Italia (1469 – 1529)

Ideologi pada dasarnya berkenaan dalam siasat politik praktis. 

ideologi pada hakekatnya adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya.

Menurut HEUKEN,

Ideologi Adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran.  (b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu,  (c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

Menurut. HAROL H. TITUS

Ideologi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan secara terencana dan sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Menurut. W. WHITE

Ideologi adalah: cita-cita politik / doktrin / ajaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang berbeda-beda

Menurut PATRICK CORBELT

Ideologi adalah: struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta organisasinya, sifat hakekat manusia dan alam semesta, suatu pernyataan pendirian dan suatu dambaan.

Menurut  AS. HORNBY

Ideologi adalah: seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau dipegang oleh seseorang atau kelompok orang.

Menurut GUNAWAN SETIARDJA

ideologi adalah; seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Menurut  SOEJONO SOEMARGONO

Ideologi adalah: kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik sosial, kebudayaan dan agama.

 Menurut SASTRAPRATEDJA

Ideologi adalah: seprangkat gagasan atau pemikiraan yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu system yang teratur.

Menurut MOERDIONO

Ideologi adalah: seperangkat pengetahuan dan nilai yang terpadu yang menjadi landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk memahami jagat raya, bumi dan isinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolahnya.

 

 

 

v   Menurut  Dr. ALFIAN

Ideologi adalah: suatu pandangan atau system nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

Menurut  C.S.T. KANSIL

Ideologi adalah: (a) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, (b) cara berpikir seseorang atau suatu golongan.

v   Menurut  RAMLAN SURBAKTI, membagi pengertian ideologi menjadi 2

  1. 1.    Ideologi secara Fungsional: seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik
  2. 2.    Ideologi secara structural: suatu system pembenaran seperti gagasan dan formul;a politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Menurut KARL MARK berasal dari Jerman (1818 – 1883) dalam bukunya “Die Deutch Ideologie”

Ideologi adalah kesadaran palsu, menurutnya ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir yang berisi pengandaian-pengandaian spekulatif (khayalan) untuk melindungi kepentingan kelas penguasa yang umumnya memaksakan ide itu kepada masyarakat.  atau,

Menurut Karl Mark bahwa pada dasarnya ideology adalah pengandaian yaitu pengandaian spekulatif yang bisa berupa agama moralitas, atau keyakinan politik untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas sosial si penyusun ideologi

Jadi  Menurut Karl Mark Ideologi adalah, kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu.   

Secara umum Ideologi berarti; kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis mengarah tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti; politik (termasuk hukum dan pertahanan keamanan), sosial, budaya, dan keagamaan,

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ideologi adalah; suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal-soal cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

kita harus memahami secara benar bagian-bagian dari berbagai pengertian ideologi, bahwa didalam ideologi terdapat bagian – bagian sebagai berikut;

  1. a.    Adanya Seperangkat gagasan yang tersusun secara sistematis.
  2. b.    Adanya Pedoman tentang cara hidup
  3. c.    Adanya Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok (kelas, Negara) dan
  4. d.    Adanya Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya..

 

  1. Hakekat, Makna, Fungsi, dan Peranan Ideologi

Hakekat Ideologi

Merupakan hasil refleksi (perenungan dan pemantulan kembali) manusia artinya ideologi dan kenyataan hidup masyarakat yang antara keduanya terjadi hubungan dialektis sehingga berlangsung dan mempengaruhi secara timbale balik yang terwujud dalam interaksi. 

Satu Pihak memacu ideologi makin realistis dilain pihak mendorong terciptanya masyarakat yang ideoal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.

Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang semakin tinggi komitmen utuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideology sebagai ketentuan-ketentuan normative yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

 

Makna ideologi bagi negara;

  1. Konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara
  2. Kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya termasuk hidup bernegara.
  3. Pembangkit kesadaran akan kemerdekaan, yaitu dengan memberikan orientasi mengenai dunia dan isinya serta antar kaitannya dan menanamkan mmotivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah, dan selanjutnya mewujudkannya dalam system penyelenggaraan negara.

Makna Ideologi seperti tersebbut diatas adalah makna POSITIF, karena menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup bernegara yang konkrit.

Makna Ideologi NEGATIF, dapat terjadi apabila ideologi dikaitkan dengan sifat totaliter yang memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi hidup manusia secara total, serta secara mutlak menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang digariskan dalam ideologi tersebut, sehingga akhirnya mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya.

Fungsi Ideologi

  1. 1.    Struktur Kognitif. yaitu merupakan keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan duniia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya.
  2. 2.    Orientasi Dasar Dalam Membuka Wawasan yang membrerikan mana serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
  3. 3.    Norma-Norma Pedoman Dan Pegangan Bagi Seseorang Untuk Melangkah Dan Bertindak.
  4. 4.    Bekal Dan Jalan Seseorang Untuk Menemukan Identitasnya,
  5. 5.    Kekuatan Yang Mampu Menghayati Dan Mendorong Seseorang Untuk Menjalankan Kegiatan Dan Mencapai Tujuan.
  6. 6.    pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasinya dan norma-norma yang terkandung didalamnya. 

 

Peranan Ideolodi

Menurut JACQUES ELLUL dan Prof. Dr. PAUL RICOUR, bahwa ideologi memiliki peran sebagai berikut;

  1. Sebagai jawaban atas kebutuhan akan cita-cita atau jati diri suatu kelompok soaial, komitmen organisasi atau bangsa.
  2. untuk menjembatani founding father dan para generasi penerus
  3. menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut.
  4. sebagai suatru kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai, mempengaruhi seluruh kegiatan soaial.

 

  1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi negara adalah; merupakan consensus (manyoritas)warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujutkan melalui kehidupan negara itu.

nilai-nilai dasar itu disepakati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berisi seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama (public good) atau gambaran tentang masyarakkat dan negara yang paling baik. Karena terkait dengan kehidupan penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara maka ideologi tersebut sering disebut dengan ideologi politik.

Sebuah ideology politik dapat bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi dapat pula pudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya, hal tersebut tergantung pada daya tahan ideologi tersebut.

Didunia ini ada berbagai ideologi politik utama yaitu; ideologi Liberalisme, Marxisme, Sosialisme, Anarkhisme, Konservatisme, dan Totalitarisme, yang masing-masing mempunyai konsep mengenai kehidupan masyarakat dan negara yang paling baik.

Negara Indonesia tidak menganut salah satu ideologi tersebut. Indonesia memiliki gagasan tersendiri mengenai kebaikan bersama atau gambaran kehidupan masyarakat dan negara yang paling baik yang hendak diciptakan, yaitu ideologi PANCASILA.

Dengan demikian Ideologi negara Indonesia adalah Ideologi Pancasila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN    esis hal 4

Ideologi Aspek

Liberalisme

Komunisme

Sosialisme

Pancasila

Politik Hukum
  • Demokrasi Liberal
  • Hukum untuk melindungi individu
  • Dalam Politik mementingkan Individu
  • Demokrasi Rakyat.
  • Berkuasa Mutlak satu parpol
  • Hukum melanggengkan komunis
  • demokrasi untuk kolektivitas
  • Diutamakan kebersamaan
  • Masyarakat sama dengan negara
  • Negara Pancasila
  • Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadapan individu dan masyarakat
Ekonomi
  • Ø peran negara kecil
  • Ø Swasta mendominasi
  • Ø Kapitalisme
  • Ø Persaingan bebas
  • Ø Peran negara Dominan
  • Ø Demi kolektivitas berarti demi negara
  • Ø Monopoli Negara
  • Ø Peran negara ada untuk pemerataan
  • Ø Keadilan Distributif yang diutamakan
  • Ø Peran negara ada, untuk tidak terjadinya monopoli, dll, yang merugikan rakyat.
Agama v Agama Urusan Pribadi.

v Bebas beragama

v Bebas memilih agama

v Bebas tidak beragama

v Agama candu masyarakat

v Agama harus dijauhkan dari masyarakat

v Ateis

v Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan v Bebas memilih salah satu agama

v Agama harus menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan terhadap individu dan masyarakat    Individu lebih penting dari pada masyarakat

Masyarakat diabdikan bagi individu

   Masyarakat tidak penting

Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting.

   Masyarakat lebih penting daripada Individu    Individu diakui keberadaannya. Masyarakat diakui keberadaannya Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3 S (Selaras, Serasi, Seimbang). Masyarakat ada karena ada individu.

Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat.

Ciri  Khas
  • Penghargaan atas HAM
  • Demokrasi
  • Negara Hukum
  • Menolak Dokma
  • Reaksi terhadap Absolutisme
  • Ateisme
  • Dogmatis
  • Otoriter
  • Ingkar HAM
  • Reaksi terhadap Liberalisme dan Kapitalisme
  • Kebersamaan
  • Akomodasi
  • Jalan Tengah
  • Keselarasan, Keseimbangan dan Keserasian dalam setiap aspek Kehidupan.

 

 

 

 

  1. PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sejarah Singkat Pembentukan Dasar Negara ( Pancasila )

Jepang menghadapi perlawanan dari dua arah, baik dari daerah jajahan (Indonesia) maupun oleh Sekutu, sehingga Jepang terdesak dan terus mengalami kekalahan, sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan janji Indonesia merdeka di kelak kemudiaan hari, sebagai tindak lanjut dari janjinya itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 akan dibentuk sebuah badan yang bernama “ Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia “ (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Zyuunbi Tioosakai.

Sebagai realisasinya BPUPKI: dibentuk tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik itu bertugas antara lain menyusun, rancangan Ketatanegaraan Indonesia Merdeka pada kelak kemudian hari.

BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertamadari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUDN

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyuunbi Iinkai) dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia

Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan : Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moch Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

  1. 1.    Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei s/d 1 Juni 1945) muncul 3 tokoh nasional yang mengutarakan ide-ide pokok mengenai Dasar Negara RI
    1. a.    Mr. Moh Yamin ( 29 Mei 1945 )

Ide-ide pokok dasar negara yang beliau usulkan dalam pidatonya adalah

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan sosial ( keadilan sosial )

 

  1. b.    Prof. Mr. Dr. R. Supomo ( 31 Mei 1945 )

Dalam pidatonya mengusulkan lima (5) dasar negara yaitu

  1. Paham Negara Kesatuan
  2. Perhubungan Negara Dan Agama
  3. System Badan Permusyawaratan
  4. Sosialisme Negara ( Staatssocialisme )
  5. Hubungan Antar Bangsa Yang Bersifat Asia Timur Raya

 

  1. c.    Ir. Soekarno (1 Juni 1945 )

Dalam Podatonya Ia Mengemukakan  Lima (5) Dasar Negara Merdeka Sebagai Berikut

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima dasar negara ini beliau namakan PANCASILA

 

  1. 2.    Piagam Jakarta

Perumusan yang bersifat perseprangan perlu disempurnakan lagi,maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan “Panitia 9”  yaitu 1. Ir. Soekarno.   2. Drs. M. Hatta. 3. Mr.A.A Maramis, 4. KH. Wachid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakkir,         6. Abikusno Tjokrosujoso, 7. H. Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subardjo, 9. Mr. M. Yamin.

Hasil karya panitia 9 disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang didalamnya termaktup Perumusan Pancasila sebagai berikut.

  1. Ketuhanan, denngan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan.
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

PERUMUSAN PANCASILA DALAM SIDANG PPKI                                      bisma hal 6

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesi (Dokkuritsu Zyunbi Iinkai).  Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketuanya.

PPKI mempunyai kedudukan dan berfungsi sangat penting yaitu;

  1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
  2. Sebagai Pembentuk Negara ( yang menyusun Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 )
  3. Menurut teori hukum badan seperti ini mempunyai wewenang unrtuk meletakkan Dasar Negara ( Pokok Kaidah Negara yang fundamental ).

 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan;

  1. pembukaan UUD 1945
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI
  4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional

 

UUD 1945 telah disahkan oleh PPKI terdiri dari 2 bagian yaitu;bagian Pembukaan dan Batang tubuh yang berisi 37 pasal, satu aturan Peralihan terdiri atas 4 pasal dan Satu aturan Tambahan terdiri dari 2 ayat.

Di dalam Pembukaan yang terdiri atas empat alinea. di dalam aline ke-4 tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila Dasar Negara Pancasila yang tercantum ddalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar, disamping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

 

Pancasila setidaknya Memiliki 4 fungsi Pokok dalam kehidupan bernegara yaitu;

  1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
  2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
  3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
  4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam pancasila.

 

HASIL KEPUTUSAN PPKI Dalam Sidang Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Adalah;

  1. Mengesahkan Pembukaan UUD
  2. Mengesahkann UUD
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
  4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nesional.

 

SUSUNAN / TATA URUTAN PANCASILA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 kepada semua menteri Negara dan Pimpinan Lembaga/ Badan Pemerintah lainnya, maka susunan atau tata urutan dan Rumusan Pancasila harus sesuai dengan susunan dan rumusan yang termatub dalam Pembukaan Undang-undang Dasara 1945, yaitu sebagai berikut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Susunan dan rumusan Pancasila diatas ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada  tanggal18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), prosesnya melalui beberapa tahap yaitu;

  1. Tahap Pengusulan, dilakukan oleh Ir. Soekarno dalam siding paripurna BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, tertuang dalam pidato “ Lahirnya Pancasila “
  2. Tahap Perumusan, dilakukan oleh Panitia 9 dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, tertuang dalam Piagam Jakarta.
  3. Tahap Penetapan, dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
  4. Tahap Peresmian, dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 JUli 1966, tertua di dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

 

  1. SIFAT PANCASILA, KEDUDUKAN dan FUNGSI POKOK PANCASILA
  • Ø SIFAT PANCASILA

Dalam pancasila, antara sila yang satu denngan sila yang lainnya sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hakekat pancasila yang merupakan satu kesatuanyang utuh dan bulat

Ciri-ciri dan sifat pancasila adalah ;

  1. Sistematis (runtun), artinya tidak boleh ditukar-tukar urutanya.
  2. Kesatuan totalitas yang organis (utuh, manunggal, dan senyawa), artinya sila yang satu tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan sila yang lain

Jika sila-sila dalam pancasila dipisahkan antara yang satu dengan lainnya, maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut;

  1. 1.    Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan negara Teokrasi yang Absolut
  2. 2.    Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan kosmopolitanisme, yaitu paham tidak mengakui negara nasional
  3. 3.    Sila Persatuan Indonesia, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan chauvinism, yaitu mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.
  4. 4.    Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi Liberal
  5.  Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis

 

  • KEDUDUKAN dan FUNGSI POKOK PANCASILA

PERHATIKAN TABEL INI

Pancasila

Kedudukan

Fungsi

Pandangan Hidup
  • Jiwa Bangsa Indonesia
  • Kepribadian Hidup Bangsa Indonesia
Ideologi  
Dasar Negara
  • Ø Perjanjian Luhur
  • Ø Sumber dari segala Sumber Hukum Indonesia

Kedudukan dan fungsi pokok pancasila da;lam negara kita adalah sebagai  PANDANGAN HIDUP BANGSA  dan DASAR NEGARA (Filsafat  Negara)

 

 

FUNGSI POKOK PANCASILA.

  1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Maksutnya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan aktivitas hidup dan kehidupan di berbagai bidang.

Singkatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan pengertian bahwa Pancasila dapat memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. .

 

Fungsi Pancasila seagai Pandangan Hidup Bangsa adalah;

  • Menjadi bangsa Indonesia berdiri kokoh dan mengetahui secara jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya.
  • sebagai pegangan dan pedoman yang jelas bagi pemecahan masalah – masalah yang dihadapinya
  • Sebagai pedoman Bangsa Indonesia untuk membangun dirinya.

 

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia berisikan

  • Ø Konsep Dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia
  • Ø Pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik paling cocok dan paling sesuai.
  • Ø Suatu Kristalisasi dari Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

 

Yang Ada (Terkandung/Termasuk) Dalam Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa antara lain;

Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Maksudnya, Pancasila lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Artinya, Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai cirri khas, dan yang membedaakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Pancasila sebagai sumber dari sumber dari segala sumber hukum

pancasila merupakan sumber tertib hukum bagi negara Indonesia sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, Jo. ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/ 1978.

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa iindonesia

Pancasila merupakan kesepakatan dan perjanjian consensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus 1945, pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang hendak dicapai, yaitu suatu masyarakat yang pancasilais.

Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang diyakini paling tepat dan efektif bagi bangsa Indonesia.

 

  1. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Pancaasila sebagai dasar negara RI sering disebut sebagai Filsafat Negara, Ideologi Negara. Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur Pemerintahan negara atau digunakan sebagai  dasar untuk mengatur Penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 ini bersifat Yuridis Konstitusional, artinya Nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (Grundum, kaidah negara yang fundamental), bersifat Imperatif artinya, mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hhukum Negara RI untuk setiia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya.

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk;

  1. Dasara mengatur penyelenggaraan pemerintahan atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan NKRI.
  2. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia, maksudnya semua hal yang berkenaan dengan kehidupan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila.
  3. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jika terjadi suatu aturan/hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan /hukum tersebut tidak berlaku atau gugur demi hukum. Badan Negara atau lembaga negara yang mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah MK dan MA.

 

  1. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Menurut Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa; ieologi sebagai suatu system pemikiran dapatdibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka,

  1. Ideologi tertutup merupakkan suatu system pemikiran tertutup, ideologi ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut;
    1. Merupan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarrakat
    2. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
    3. bukan hanya berisi nilai-nilai dan cita-cita tertentu, mmelainkan juga tuntutan-tuntutan konkret dan opersional  yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
    4. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka, ideologi ini memiliki cirri-ciri sebagai berikut,
      1. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dengan dari luar meleinkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri.
      2. Bukan berdasarkan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut.
      3. Nilai-nilai itu bersifat dasar dan hanya secara garis besar sehingga tidak langsung operasional,

Didunia ini sebenarnya ada 2 macam watak Ideologi yaitu ideologi terutup dan ideologi terbuka.

Ideologi Teretutup adalah; ideologi yang bersifat Mutlak. Ciri-cirinya; dari seribu pena

  • Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat , melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.
  •  Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu dipaksakan kepada masyarakat.
  • Bersifat totaliter, artinya mencakup/menguasai semua bidang kehidupan
  • Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.
  • Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.
  • Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkrit dan operasional yang keras, mutlak dan total.

 

Ideologi Terbuka adalah ideologi yang tidak Mutlak. Ciri-cirinya; dari seribu pena

  • Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (filsafah); bukan keyakinan ideologis sekelompok orang.
  • Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat, milik seluruh rakyat dan bias digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka.
  • Isinya  tidak langsung operasional, sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi keinginan mereka.
  • Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk  berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
  • menghargai pluralism, sPehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar  belakang budaya dan agama.

 

Perbedaan Ideologi Terbuka Dengan Ideologi Tertutup zamrut 32

No Ciarii-ciri Ideologi  Terbuka No Ciri-ciri Ideologi Tertutup
1. System pemikiran terbuka 1. System pemikiran tertutup
2. Nilai-nilai dasar dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. 2. Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai Ideologi dari luar masyarakat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat.
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari consensus masyarakat tersebut. 3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita keyakinan ideologi perseorangan atau selelompok orang.
4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. 4. Diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguuasaan negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat
5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. 5. Dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja.
6. Isinya tidak bersifat operasionall apabila sudah dijabarkan kedalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Isinya terdiri tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat.
7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta, akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. 7. Tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakat.

.

 

 

MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya ideologi tidak bersifat Kaku atau Tertutup, tetapi bersifat reformatif, dinamis, actual, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika aspirasi masyarakat, dengan tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah actual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka akan terwujud secara optimal apabila dilaksanakan dengan hal-hal berikut.

  1. demokrasi yang mempu membentuk sikap warga negara menjadi dewasa dan mampu bertidak berdasarkan keputusan dan tanggung jawab pribadi
  2. dilaksanakan institusionalisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat, berjalan dengan wajar dan sehat, Kekuatan dan dinamika kehidupan masyarakattercipta bukan hanya dalamm penghayatan nilai-nilai luhur tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
  3. Fungsionalisasi atau refungsionalisasi lambing-lambang pemerintahan dengan lembaga masayarakat, yang masing-masing menjalankan sesuai dengan fungsinya.
  4. Dinamisasi kehidupan masyarakat agar tumbuh mekanisme sosial yang mampu menanggapi permasalahan dengan daya-daya inovasi, kreasi, dan kompetisi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

  1. digali dan diambil dari moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri
  2. merupakan hasil musyawarah dan consensus masyarakat Indonesia
  3.  digali dan ditemukan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri.

Jadi cirri khas ideologi terbuka yaitu isinya tidak langsung operasional dan akan menjadi opperasional apabila sudah dijabarkan ke dalam peraturan perundangan. Oleh sebab itu ideologi terbuka yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah tebuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan.

Hal ini dapat dipahami karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang bersifat dinamis.

 

Beberapa factor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi pancasila yaitu;

  1. adanya proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat berkembang cepat
  2.  Dengan bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
  3. Mempunyai tekat untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional
  4. Pengalaman sejarah dimasa lampau.

 

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai sebagai berikut;

  1. Nilai Dasar

yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang bersifat tetap dan melekat dalam kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah mengubah pembukaan UUD 1945 yang memuat ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan membubarkan negara.

Nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang didaalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara Negara beserta tugas dan wewenangnya.

  1. Nilai Instrumental

yaitu merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan eksplisit, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

Misalnya GBHN yang setiap lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman erta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan sebagainya.

  1. Nilai Praktis

yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara structural memiliki tiga dimensi yaitu;

  1. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, nilai-nilai tersebut bersumber pada filsafat pancasila. Kadar seta idealisme yang terkandung dalam pancasila mampu memberikan harapan optimism serta mampu menggugahmotivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan.  (Kadar/ kualitas  yang terkandung didalam idiologi atau nilai-nilai dasar yang memberikan harapan masyarakat untuk membina kehidupan bersama secara lebih baik merupakan pemahaman idiologi politik)
  2. Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasilla  perlu dijabarkan dalam suatusistem norma, sebagai mana yang terkandung dalam norma-norma kenegaraan, yang dalam pengertian ini Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan teertib hukum tertinggii dalam negara Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.
  3. Dimensi Realistis, yaitu suatu ideologi harus mampumencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normative maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan penyelenggaraan Negara.
  4. bisma 9

 

 

 

 

Kesepakatan Bangsa Indonesia

Pancasila yang sila-silanya diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia (kesepakatan nasional) sejak berdidrinya NKRI 17 Agustus 1945. kesepakatan ini merupakan perjanjian luhur atau kontrak soaial bangsa yang mengikat warga negaranya untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestimya.

Bukti-bukti bahwa Pancasila mrp hasil kesepakatan Bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, dapat ditinjau dari :

  • Justifikasi yuridis (UUD 1945 dan Ketetapan MPR),
  • Justifikasi Teoritis – Filsafati (Alinea Kedua, Keempat dan Pasal 29 UUD 1945),
  • Justifikasi Sosiologis – historis (nilai-nilai kedaerahan).

 

  1. Pengertian Pancasila

Secara Etimologis perkataan pancasila berasal dari bahasa sangsekerta di India.

  1. 1.  Menurut Prof. Mr. H. MUHAMMAD YAMIN
  • Panca berarti lima
  • syila, dengan huruf I biasa (pendek) berarti, batu sendi, alas atau dasar
  • Syiila dengan huruf I panjang berarti perauran tingkah laku yang penting/baik/senonoh.

v  jadi arti pancasila yang pertama adalah; lima sendi, lima alas atau lima dasar, sedangkan

v  arti pancasila yang ke dua adalah; lima aturan tingkah laku yang penting atau lima auran tingkah laku yang baik atau lima aturan tingkah laku yang senonoh.

Kesimpiulam M. Yamin; Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.  Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman  atau  aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

  1. 2.  Menururt Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas  lagi, yakni falsafah bangsa  Indonesia.
  2. 3.  Menurut Notonegoro, Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan  Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia  sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
  3. 4.  Berdasarkan Terminologi, Pada 1 juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUKI), Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar  digunakakn oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya.
  4. 5. 

 

Leave a comment »

MATERI PKn Kelas XII / 2, KD 2. SITEM PEMERINTAHAN

 

BAB 2         SISTEM PEMERINTAHAN

Standar Kompetensi :

2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :

2.1.  Menganalisis sistem pemerinta-han di berbagai negara.

2.2.  Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3.  Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

 

PERTEMUAN PERTAMA

Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :   2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.

(Indikator)  Hasil Yang Diharapkan

q  Menjelaskan pengertian pemerintahan.

q  Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.

q  Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.

q  Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara

 

1.    Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

A.Pengertian Pemerintahan

1.         Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2.         Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3.         Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :

·      Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

·      Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).

·      Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,  merupakan proses interaksi antara berbagai

aktor dalam pemerintahan dengan kelompok  sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini :

  1. Proses koordinasi (coordinating),
  2. Pengendalian (steering),
  3. Pemengaruhan (influencing), dan
  4. Penyeimbangan (balancing).

Jadi Sistem pemerintahan adalah mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Prof. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam system pemerintahan terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsinyasendiri-sendiri. Akan tetapi, secarakeseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama secara rasional.

B.         Bentuk Pemerintahan

Text Box: Ajaran Plato<br /> (429 - 347SM)<br /> v	Aristokrasi,<br /> v	Timokrasi,<br /> v	Oligarki,<br /> v	Demokrasi,<br /> v	Tirani. </p> <p> Text Box: Ajaran Aristoteles<br /> (384 - 322 SM)<br /> Ø	Monarki,<br /> Ø	Tirani,<br /> Ø	Aristokrasi,<br /> Ø	Oligarki,<br /> Ø	Politeia,<br /> Ø	Demokrasi. </p> <p>

 

 

 

 

 

Ajaran Plato

v  Aristokrasi, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai dan berpedoman pada keadilan yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum  (rakyat)

v  Timokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya saja.

v  Oligarki, adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang kaya dan mempunyai kecenderungan ingin lebih kaya lagi

v  Demokrasi, adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan kepentingan umjm lebih diutamakanDalam pemerintahan demokrasi prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan.

v  Tirani.adalah negara yang dipimpin oleh satu orang saja. Untuk menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, seorang tirani tidak segan segan menyingkirkan semua saingannya. Akibatnya bentuk pemerintahan tirani jauh dari keadilan.   

Ajaran Aristoteles

Negara yang pemerintahannya diegang oleh satu orang

Ø  Monarki, adalah negaara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang dan ditujukan untuk kepentingan umum

Ø  Tirani, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang, tetapi ditujukan untuk kepentingan sipenguasa itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh beberapa orang dan kekuasaan negara dipusatkan pada satu badan atau organ yangb terdiri atas beberapa orang,

Ø  Aristokrasi, adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya baik karena pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Ø  Oligarki (Plutokrani), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya jelek karena pemerintahannya hanya ditunjukkan untuk kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu sendiri.

Negara yang pemerintahannya diegang oleh Rakyat, dapat dibedakan berdasakan sifatnya;

Ø  Politeia (Republik), adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan baik dan ideal.

Ø  Demokrasi adalah negaara yang pemerintahannya dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang.

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

Bentuk pemerintahan modern

1.    REPUBLIK

Republik merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat secara bebas untuk masa jabatan tertentu.

a.       Republik Parlementer

Presiden sebagai kepala negara dan tidak dapat diiganggu gugat. Perdana menteri sebagai kepala pemerimtahan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system republic Parlementer, kekuasaan legislative lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

b.      Republik Konstitusional

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi,  sedangkan parlemen berfungsi sebagai pengawas.

c.       Republik Absulut.

Bentuk pemerintahan tanpa ada pembatasan kekuasaan sehingga penguasa mengabaikan konstitusi. Partai politik dipergunakan untuk menglegitimasi kekuasaan. Dalam system ini parlemen tidak berfungsi.

 

2.      KERAJAAN atau KEKAISARAN (MONARKI)

Menurut Leon Duguit, Apa bila kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan, bentuk pemerintahan disebut Monarki. Sebaliknya, apabila kepala negara ditunjuk tidak berdasarkan keturunan tetapi dipilih maka bentuk pemrintahannya disebut Republic.  

Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan;

a.      Monarki Mutlak (Absolud)

Monarki Mutlak (Absolud) adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ( ratu, kaisar, atau syeh ). Seluruh kekuasaan negara dipegang oleh raja dan segala ucapannya merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua rakyat. Contoh: Perancis pada masa Louis XIV

b.      Monarki konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dan kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang Dasar (konstitusi)

contoh  Jepang, Inggris, Denmark, Saudi Arabia, Yordania.

c.       Monarki parlementer

Monarki parlementer adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen

Raja fungsinya hanya sebagai kepala negara kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. contoh; negara Belanda, Inggris.  

 

Tipe-tipe Kabinet(PKn Quadra halaman 35)

TIPE KABINET DITINJAU DARI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB                     

1.            Kabinet Ministerial adalah kabinet yang pertanggungjawaban tugas-tugas pemerintahannya berada ditangan menteri (minister) dalam tipe kabinet ini, menteri-menteri baik secara  sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintah yang dilakukannya kepada parlemen. Dalam tipe kabinet ini, berlaku atas, The King Con do no wrong. yang berarti kepala negara (raja, ratu, atau preesiden) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Asas ini berlaku sejak Zaman raja Charles I sampai sekarang.  

2.            Kabinet Presidensial adalah kabinet kabinet yang tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang harus mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban presiden antara satu negara debngan negara lain berbeda. Misalny pada Orde Lama dan Orde Baru presiden RI mempertanggung jawabkan pemerintahanya kepada MPR. Adapun di Amerika Serikat, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.

TIPE KABINET DITINJAU DARI ADA TIDAKNYA CAMPURTANGAN PARLEMEN

1.            Kabinet Parlementer adalah kabinet yang pembentukannya dicampuri oleh parlemen, terutama fisik-fisik yang mempunyai suara (kursi) dalam parlemen. 

2.            Kabinet Ekstraparlementer adalah kabinet yang dibentuk di luar campur tangan parlemen atau DPR. Dalam kabinet tersebut, menteri-menteri dipilih oleh Presiden dan merupakan tokkoh yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas-tugas kabinet (zaken kabinet)

TIPE KABINET DITINJAU DARI UKURAN SUSUNAN KABINET

1.            Kabinet Partai adalah, kabinet yang menteri-menterinya merupakan orang yang berasal dari satu partai yang menguasai suara (kursi) terbanyak di parlemen.

contohnya, Kabinet Pembangunan II sampai dengan kabinet pembangunan VI pada masa pemerintahan Orde Baru.

2.            Kabinet Koalisi adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen. Kabinet koalisi dibentuk karena tidak ada satupun paratai yang menang mayoritas dalam pemilu sehingga tidak ada suara mayoritas (terbanyak) diparlemen. Biasanya Kondisi demikian disebabakan oleh system politik dalam pemilu yang multe partai.  Akibatnya sulit ada partai yang menang suara  mayoritas. Dalam kabinet ini, menteri-menteri dapat berasal dari dua atau lebih partai politik.

Contoh, Kabinet koalisi, yaitu kabinet yang dibentuk berdasarkan pemiluu 1955dengan nama kabinet berkaki empat.   

3.            Kabinet Nasional adalah, kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh paratai yang mempunyai perwakilan diparlemen (DPR)

Contoh, kabinet persatuan nasional pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid,

              Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Megawati dan

          Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

 

 

 

 

 

c.    Sistem Pemerintahan

1.  Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan

Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1.      Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

2.      Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. kabinet (pemerintah/eksekutif) dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen.

3.      Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

4.      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

5.      Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

6.      Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7.      Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

 

Kelebihan System Parlementer

Kelemaham System Parlementer

1.      pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat

1.      kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2.      Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

2.      maasa jabatan eksekutif/kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat tergantung dukungan parlemen

3.      adannya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

3.      kabinet dapat mengendalikan parlemen

 

 

4.      parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan jabatan eksekutif.

 

 

2.  Sistem Pemerintahan Presidensial

simtem pemerintahan Presidensial atau biasa disebut Sistem presidensial adalah system pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Presiden dan Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial

1.      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala Eksekutif (pemerintahan).

2.      Presiden dan parlemen (DPR atau Konggres) dipilih langsung oleh rakyat melalui PEMILU

3.      Presiden dan Legislatif tidak dapat saling menjatuhkan (membubarkan). Hal ini disebabkan karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

4.      Presiden tidak dapat diberhentikan pleh parlemen sebelum berakhir masa jabatanya. Namun jika Presiden melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi (berupa pelanggaran hukum dapat dikenai IMPEACHMENT (pengadilan Parlemen). (PKn Quadra halaman 33)

5.      Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

6.      Masa jabatan Presiden dan Legislatif dapat ditentukan dengan pasti

7.      Presiden dan dewan menteri (kabinet) tidak bertanggung jawabkepada badan legislatif (DPR).

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1.      Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2.      Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3.      Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

 

Kelebihan System Presidensial      

Kelemaham System Presidensial

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.

1.   Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.      Masa jabatan kabinet dapat ditentukan secara pasti. untuk Indonesia 5 tahun untuk Amerika 4 tahun.

2.   sistem pertanggung jawaban kurang jelas.

3.      Penyusunan Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

3.   Pembuatan keputusan atau kebijakan publik  umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

4.   para mentri tidak bertanggung jawab pada parlemen tetapi bertanggung jawab kepada presiden.

 

  1. Sistem Pemerintahandi Indonesia

Tabel pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

 

No

PERIODE

JENIS KONSTITUSI

( UUD )

BENTUK

NEGARA

BENTUK

PEMERINTAHAN

SISTEM

PEMERINTAHAN

1..

a. 18-8-1945 s/d

   14-11-1945

b. 14-11-1945 s/d

    27-12-1949

UUD 1945

 

UUD 1945

Kesatuan

 

Kesatuan

Republik

 

Republik

Kabinet presidensial

Kabinet parlementer

 

2.

27-12-1949 s/d

17-8- 1950

UUD RIS 1949

(KRIS 1949)

Serikat /Federal

( D. LIBERAL )

Uni Republik

kabinet parlementer/liberal

3.

17-8-1950 s/d

5 juli 1959

UUDS 1950

Kesatuan

republik

Kabinet Presidensial

4.

 

a. ORDE LAMA

   5-7-1959 S/d

   11-3-1966

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

(demokrasi Terpimpin)

 

b. ORDE BARU

   11-3-1966 s/d

   21-5-1998

UUD 1945

Kesatuan

Republik

Kabinet presidensial

(demokrasi pancasila)

 

c. 21 mei 1998 sampai sekarang Reformasi

UUD1945 Amandemen

Kesatuan

Republik

Kabinet Presidensial

 

1.      Periode awal kemerdekaan Berdasarkan UUD 1945

( 18 Agustus1945 samapai dengam    27 Desembar 1949 )

a.       Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945

1.      Bentuk negara

Bentuk negara merupakan secara sosiologis, yaitu sistem berlaku yang menentukan bagaimana huhbungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Bentuk negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Kesatuan (unitaris) sesuai dengan pasal 1 ayat (!); negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pada tanggal 14 November 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer sampai berubahnya UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949.                                                 lihat Quadra hal 43

 

 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia       zamrud 63

1.        Sistem Pemerintahan Indonesia

a.        Negara Indonesia adalah negara Hukum  (Rechtsstaat)

       Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (macchsstaat). Hal ini tercantum dalam pasal I ayat (3) UUD 1945. setiap tidakan pemerintah/negara harus mempertimbangkan terhadap dua hal yaitu; kegunaan (doelmatig heid)  dan dasar hukumnya (rechtmatig heid). Hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

b.        Sistem KOnstitusional

Pemerintah berdasar atas system Konstitusi (hukum Dasar). Secara substantive dapat dilihat pada pasal-pasal UUD 1945, antara lain Pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2)

c.         Kedaulatan Rakyat

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ,enurut UUD 1945 (pasal 1 ayat (2))

2. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (pasal 2 ayat (1) UUD 1945)

d.        Presiden adalah penyelenggara Pemmerintahan Negara Tertinggi Menurut UUD

e.         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.          Menteri negara adalah Pembantu Presiden

g.        Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas.

 

2.       Periode perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia.

a.        Sistem Pemerintahan pada awal kemerdekaan (1945-1949)

b.        Sistem Pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat  (1949-1950)

c.         Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUDS (1950-1959)

d.        Sistem Pemerintahan RI Kembali Ke UUD 1945 (5 Juli 1959-21 Mei 1998

e.         Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945 setelah Amandemen (21 Mei 1998-sekarang)

3.       Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia sesudah Amanddemen UUD 1945

a.        Majelis Permusyawaratan Rakrat (MPR)

b.        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c.         Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD

d.        Kewenangan DPD

e.         Kekuasaan Kehakiman

 

 

 

 

Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan Negara Lain

1.   Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Pada Awal Kemerdekaan

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Menumbuhkan kehidupan yang demokratis, dengan dibentuknya sistem multi partai

Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan seperti  tuntutan konstitusi, karena keadaan revolusi yang genting

Berhasil meletakan dan membangundasar-dasar kehidupan konstitusional (kenegaraan

Belum terbentuknya alat-alat kelengkapan negara, sehingga menambah kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan.

 

Perbedaan Sistem Pemerintahan antara konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950

No

konstitusi RIS 1949

UUDS 1950

1.       

Tidak terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan Parlemen.

Terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen

2.       

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden, para menteri, senat, DPR, MAI (ahkamah Agung Indinesia), dan DPK

Mempunyai alat kelengkapan negara: Presiden dan wakil presiden, para menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan)

3.       

Kabinet tidak mempunyai hubungan erat dengan parlemen

Kabinet mempunyai hubungan erat dengan parlemen (DPR)

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan RI Berdasarkan UUDS 1950

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Tumbuhkan demokrasi dengan sistem multi partai, sehingga aspirasi rakyat memungkinkan tersalurkan

Sistem multi partai berdampak pada mendominasinya kepentingan partai politik (golongan), sehingga timbul berbagai pemberontakan yang mempengaruhi stabilitas politik

Mampu menyelenggarakan pemili yang demokratis

Tidak terdapat partai yang menang mayoritas, sehingga mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan dengan sering jatuhnya kabinet

Mampu menggalang dukungan internasional guna memperjuangkan bangsa Asia-Afrika yang terjajah melalui KAA di Bandung.

Kebijakan pembangunan nasional yang tidak berjalan, sehingga pembangunan ekonomi praktis belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa Orde Baru

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Penataan kehidupan kkonstitusional sebagai akibat penyimpangan orde lama

Kekuasaaan presiden (eksekutif) yang sangat dominan sehingga melahirkan kekuasaan yang terpusat pada satu tangan tanpa undang-undang kepresidenan

Pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat dengan swasembada pangan.

Tidak terdapat pemerataan pembangunan nasional yang berdampak pada kesenjangan sosial dan melahirkan kaum kolongmerasi

Terciptanya stabikitas nasional yang membawa ketenangan bagi masyarakat secara umum

Hak-hak politik rakyat terbelenggu dengan kebebasan pers yang dikontrol oleh pemilu yang tidak demokrasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 7% pertahun

Di akhir pemerintahan Orde Baru terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pembangunan nasional terencana dengan baik

Tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kelebihan Dan Kelemahan System Perintahan pada masa REFORMASI QUADRA 81

 

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandeme UUD 1945

Lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibbu Pertiwi

Menjamin terjadinya stabilitas politik karena tidak akan terjadi pergantian pemerintahan. kecuali bertentangan dengan pasal 7A UUD 1945

Bila pemerintaha membuat kebijakkan yang tidak menjamin kepentingan publik, maka rakyat tidak dapat mengontrol (berpengaruh) langsung kepada pemerintah, tetapi harus melalui parlemen (DPR)

Kebebasan dan kemerdekaan pers tumbuh dengan demokrartis

Terjadinya penyimpangan dengan keluarnya Maklumat Presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis

Sebelumnya KKNdi berbagai instansi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (pelayanan publik)

Berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis.

Lemahnya stabilitas keamanan yang menimbulkan konflik vertical atau horizontal, GAM, OPM, RMS, kaasus Ambon/Maluku, Sampit, Sambas dan maraknya terorisme.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono terdapat usaha nyata penegakan (Supremasi) hukum.

Pe4negakan Supremasi hukum sejak pemerintahan Habiibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum.

 

 

 

2.   Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  Indonesia dan Negara Lain

a.   Negara Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945)

b.   Negara Perancis

c.    Negara Inggris

d.   Negara India

3.   Pengaruh  Sistem Pemerintahan  dari negara lain

a.      Faktor Sejarah

b.      Faktor Ideologi

 

  1. Sistem Pemerintahan di beberapa negara     belum selesai/diuraikan Zamrud 60

1.   Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial

ØAmerika Serikat.

ØPerancis.

ØSwiss

 

2.     Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Parlementer

vInggris

vKanada

vJepang

Leave a comment »

Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945

1.      Proses atau sejarah perumusan pancasila

Menjelang tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.

 

2.      Pembentukan BPUPKI

Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

 

 

Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

 

Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

 

 

Mr. Mohammad Yamin

 

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik

Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

1.      peri kebangsaan;

2.      peri kemanusiaan;

3.      peri ketuhanan;

4.      peri kerakyatan;

5.      kesejahteraan rakyat.

 

Mr. Supomo

 

Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

1.      persatuan;

2.      kekeluargaan;

3.      keseimbangan lahir dan batin;

4.      musyawarah;

5.      keadilan sosial.

 

Ir. Sukarno

 

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

1.      kebangsaan Indonesia;

2.      internasionalisme atau perikemanusiaan;

3.      mufakat atau demokrasi;

4.      kesejahteraan sosial;

5.      Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

 

Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

 

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.

Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

 

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas HuseinJayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI

 

  • Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

 

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang

disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.

 

PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

 

3.      Piagam Jakarta

 

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdulkahar Muzakir
H.A. Salim
Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Muhammad Yamin

 

4.      Pengesaha pancasila sebagai dasar Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”…. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

 

keputusan:

1)      Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

2)      Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)

3)      Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.

 

5.      Fungsi pokok pancasila sebagai dasar Negara dan ideology Negara

a.       Pancasila sebagai dasar Negara :

1)      Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).

2)      Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupaka n kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.

3)      Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

4)      Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.

5)      Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hokum Negara.

 

b.      Pancasila Sebagai Ideologi Negara :

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini ideologi dapat dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu misalnya sebagai ideology Negara. Ideologi Negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi Negara merupakan ideologi mayoritas waga Negara tentang nilai -nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu. Ideologi Negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah kehidupan politik. Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republic Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya ( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indo nesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibelitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1)      Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahira nnya.

2)      Dimensi Iidalisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

3)      Dimensi Fleksibelitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya Mempengaruhi artinya ikut wewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Dr.Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu:

1)      Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

2)      Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.

3)      Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangs a berdasarkan Pancasila.

4)      Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara.

Diposkan oleh musthofa king. di unggah kembali oleh wisono.smansa

 

 

Leave a comment »

Soal remidi kelas X KD 3.1Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM

PETUNJUK : Kerjakan soal berikut ini pada lembar folio bergaris kemudian hasilnya dikumpulkan,  atau lampirkan hasil pekerjaan anda dalam bentuk file  kirim via email ke alamat : wisono.smansa@gmail.com. CATATAN : JANGAN LUPA MENULISKAN NAMA LENGKAP, NO. ABSEN, DAN KELAS ANDA.

1. Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia !

a. Kasus Marsinah

b. Kasus Tanjung Priok 1984

c. Kasus Munir.

2. Menuliskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM, Mulai pasal : 27 ayat 1, 2 28,, 28 A-D., 29 ayat 1,2,, Pasal 31 ayat 1, 2, dan pasal 34.

3. Hak hidup merupakan hak asasi yang paling fundaental bagi setiap manusia. mengapa demikian ?

4. Bagaimanakah pendapat anda tentang semakin meluasnya kemiskinan di negara kita bila dikaitkan dengan HAM ?

5. Jelaskan rumusan penghormatan terhadap HAM sebagimana tercantum dalam aliea 2 pembukaan UUD 1945 !

Leave a comment »

SOAL REMIDI UKK PKN

DIKERJAKAN OLEH SISWA YANG MEMPEROLEH HASIL MURNI UKK KURANG DARI 40

  1. Rumuskan menurut pendapatmu mengenai sistem politik dan menurut pendapat Prof. Sri Sumantri
  2. Sebutkan 4 ciri sistem politik menurut Gabriel Almond
  3. Gambarkan bentuk perilaku politik masyarakat menurut David F Roth dan Frank L Wilson seperti yang tergambar dalam bentuk  piramida !
  4. Jelaskan perbedaan sikap politik radikal, moderat dan reaksional !
  5. Dilihat dari bentuk partisipasi rakyat di dalam proses-proses politik, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi taklangsung. Jelaskan masing-masing !
  6. Sebutkan macam-macam  bentuk partisipasi warga negara secara konvensional dan nonkonvensional  menurut Almond !
  7. Uraikan sekurang-kurangnya 4 dari 8 contoh penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam sistem potilik Nasional !

Leave a comment »

SOAL REMIDI UKK KELAS X

S OAL TIPE 1 Untuk dikerjakan oleh semua siswa yang dinyatakan remidi !

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut ini pada lembar folio bergaris, dan kumpulkan hasil pekerjaan tersebut di kumpulkan pada guru mata pelajaran  pada saat remidi PKN hari senin,  10 Juni 2013 jam 08.00 – 09.00 di ruang kelas remidi.

  1. Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara atau konstitusi ?
  2. Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme menurut pendapat Carl J. Friedrich !
  3. Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan dalam bidang yudikatif !
  4. Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi yang diterapkan di negara komunis RRC !
  5. Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 !
  6. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing harus jelas !
  7. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Beri penjelasan singkat menegnai asas kewarganegaraan berikut :a.       Asas ius sanguini   b.      Asas ius soli    c.       Asas kewarganegaraan tunggal  d.      Asas kewarganegaraan ganda terbatas
  8. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
  9. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong terkandung makna ttg jaminan persaman hidup !
  10. Berikan  penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia !
  11. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup
  12. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang jaminan persaman hidup sebagai wn
  13. Berikan penjelasan, ciri-ciri umum sistem politik menurut Almond !
  14. Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan partai politik di Indonesia pada masa orde baru dan era reforamsi !
  15. Pada akhir abad 20-an, gerakan partisipasi politik di Indonesia semakin meningkat, berikan alasan penjelasannya !
  16. Berikan penjelasan tentang pentingnya “pendidikan politik ! dalam kegiatan partisipai politik di Indonesia !
  17. Berikan masing-maing 2 (dua) contoh wujud sosialisasi politik di dalam keluarga, sekolah maupun melalui partai politik !
  18. Berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik warga negara di dalam sistem politik negara Indonesia !   Berikan 2 (dua) contoh yang anda ketahui !
  19. Berikan tanggapan penjelasan, pentingnya pendidikan politik warga negara dalam sistem politik negara Indonesia & berikan contohnya !
  20. Jelaskan masing-masing 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warganegara

Leave a comment »

MENGENAL HUBUNGAN PATRON – KLIEN

Mengenal Hubungan Patron-Klien

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Bagi para peminat dan pengamat sosial, tentu sering menemukan beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan ‘patronase’  (patronage). Namun demikian, apa sesungguhnya yang dinamakan relasi patronase tersebut?.
Istilah ‘patron’  berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh’  (Usman, 2004: 132). Sedangkan klien berarti ‘bawahan’  atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended family (Jackson, 1981: 13-14). Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron (Scott, 1993: 7-8 dan Jarry, 1991: 458). Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan semacam ini, ada baiknya memperhatikan defenisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lande sebagai berikut (Lande, 1977: xx):

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as anally someone superior member of such an alliance is called a patron. The imferior member is called his client.

Sedangkan Scott juga mengungkapkan pemahamannya tentang hubungan patron-klien, sebagaimana berikut ini (Scott, 1972: 92):

Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person.

Pendapat yang hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya (Palras, 1971: 1). Lebih lanjut, Palras mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas, maka kemudian terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar yang diajukan oleh teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

Sebagai seorang ahli yang banyak berkecimpung dengan tema-tema seputar patronase, Scott memang tidak secara langsung memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran. Meskipun demikian, jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. Menurut pakar ilmu politik Universitas Yale Amerika Serikat ini, hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut (Scott, 1992: 91-92).

Selanjutnya, agar dapat menjamin kontinyuitas hubungan patron-klien antar pelaku yang terdapat di dalamnya, maka barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut harus seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa reward atau cost yang dipertukarkan seharusnya kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dengan demikian, semangat untuk terus mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam transaksi pertukaran mengungkapkan suatu kenyataan bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus dibalas (Johnson, 1988: 80, Wallace, 1986: 146-147 dan Ritzer, 2004: 369).

Berdasarkan kenyataan ini, tepat kiranya jika ada yang mengatakan bahwa hubungan semacam ini seringkali disebut juga sebagai hubungan ‘induk semang-klien’, di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik. Hal ini karena pada umumnya, induk semang adalah orang atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dan harus memberi perlindungan atau pengayoman semaksimal mungkin kepada klien-kliennya. Sedangkan sebaliknya, para klien harus membalas budi baik yang telah diberikan induk semang dan melakukan pembelaan terhadap pihak lain sebagai saingannya (Koentjaraningrat, 1990: 160-161).

Lebih lanjut, untuk semakin menguatkan hal di atas, Gouldner mengatakan bahwa hubungan patron-klien adalah hubungan timbal balik yang bersifat universal dengan memiliki dua unsur dasar. Kedua unsur dasar tersebut adalah pihak yang dibantu seharusnya menolak pihak yang membantu dan jangan menyakiti pihak yang telah membantunya. Kedua unsur dasar inilah, masih menurut pakar ini, yang membedakan antara hubungan patron-klien dengan pemaksaan (coercion) yang terjadi karena adanya wewenang formal atau formal authority(Gouldner, 1977: 35).

Adanya norma timbal balik yang melekat pada hubungan patron-klien pada gilirannya mengisyaratkan beberapa fungsi. Di samping posisinya sebagai unsur pembentuk hubungan yang dinamakan hubungan patron-klien, ia juga berfungsi sebagai pembeda dengan jenis hubungan lain yang bersifat pemaksaan (coercion) atau hubungan karena adanya wewenang formal (formal authority). Pertukaran barang atau jasa yang seimbang, dalam hubungan patron-klien dapat mengarah pada pertukaran yang tidak seimbang.

Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Dalam hal ini mereka dapat menikmati sejumlah besar reward yang berkembang dengan statusnya yang lebih tinggi akan kekuasaan atau orang lain. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa orang yang selalu menerima kemurahan hati secara sepihak harus menerima posisi sub-ordinasi yang berarti suruhan atau obyek (Ngatijah, 1987: 30).
Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa akibat terdapat pihak yang berstatus sebagai superior di satu sisi dan pihak yang berstatus sebagai inferior di sisi lain berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat tidak setara (asimetris). Hubungan semacam ini bila dilanjutkan dengan hubungan personal (non-kontraktual) maka akan menjelma menjadi hubungan patron-klien. Oleh karena itu, Wolf menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah (Wolf, 1983: 152-153).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Scott, di mana menurutnya seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya (Scott, 1972: 92-94). Lebih lanjut mengenai hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott berikut:

There is an imbalance in exchange between the two partners which expresses and reflets the disparity in their relative wealth, power and status. A client in this sense is someone who has entered an unequal exchange relation in which he is unable to reciprocates fully. A debt of obligation binds him to the patron.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan yang bernama patron-klien, pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memang diarahkan untuk tidak seimbang. Inilah yang menjadi ciri khas dari sebuah hubungan patron-klien. Jika terjadi sebaliknya, maka hubungan yang terjalin tersebut akan putus dengan sendirinya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam pertukaran barang atau jasa yang dilakukan tersebut terdapat pihak yang dirugikan dan juga pihak yang diuntungkan.

Meskipun demikian, pendapat yang mengatakan bahwa pertukaran barang atau jasa yang terjadi dalam hubungan patron klien adalah tidak seimbang dan tidak menguntungkan pada dasarnya merupakan pandangan yang subyektif atau berdasarkan perspektif luar. Perspektif semacam ini mengemuka karena hubungan patronase terlalu diperhitungkan dan dipertimbangkan secara ekonomis. Padahal jika diperhatikan secara lebih mendalam akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa bukankah hubungan tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing pihak yang terlibat tidak diuntungkan. Atau dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hubungan semacam ini dapat terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama karena para pelaku yang terlibat di dalamnya mendapatkan keuntungan. Berkaitan dengan hal ini, maka menurut Legg, nilainya harus seimbang, di mana nilai barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut ditentukan oleh pelaku atau pihak yang melakukan pertukaran, di mana ketika barang atau jasa tersebut semakin dibutuhkan maka ia akan semakin tinggi nilainya (Legg,1984: 10-12).
Sebagai bentuk relasi antarmanusia dan antarkelompok manusia yang bersifat sosial-kultural, ternyata dalam kenyataannya, praktek patronase tak terlepas dengan kepentingan ekonomi dan politik. Melalui perlindungan yang diberikan, patron berharap mendapatkan dukungan ekonomi dan politik secara langsung. Namun demikian, jika tidak mendapatkan apa-apa yang bersifat ekonomi dan politik dari kliennya, maka patron tidak akan memberikan perlindungan apa pun.

Dalam kenyataan praksis, menurut Levinson & Melvin Ember, hubungan patron-klien yang terlihat sebagai suatu fakta sosial-kultural, dan hanya didasarkan pada perjanjian informal menjadi pembungkus yang halus dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan. Padahal, dalam hubungan yang diwarnai ketidaksetaraan, maka peluang untuk terjadinya eksploitasi menjadi sangat besar (Levinson, 1996: 106).
Seperti pola relasi lainnya yang memiliki hal-hal yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang, maka demikian pula dengan hubungan patron-klien yang banyak terjadi dalam beragam aspek kehidupan manusia. Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri (Scott, 1977: 132). Berbeda dengan Scott, Einsenstadt dan Loniger mengatakan bahwa keterbelakangan suatu komunitas bukanlah satu-satunya penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu relasi patronase. Lebih lanjut kedua pakar ini mengungkapkan bahwa suatu masyarakat yang periphery-nya rendah sehingga sumberdayanya lebih banyak dikuasai oleh pusat dan suatu masyarakat yang berdasarkan konsep keagamaan di mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat berhubungan dengan alam transcendental memang sangat rentan ‘terjangkiti’ oleh relasi patronase.

Meskipun demikian, Einsentadt dan Loniger menegaskan bahwa relasi patronase dapat dijumpai di berbagai komunitas, baik di desa dan perkampungan kumuh yang berada di Dunia Ketiga, maupun di beragam organisasi yang beroperasi di perkotaan yang notabene telah maju dan modern di negara-negara maju.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.